Warga Minta Harga Layak untuk Relokasi Infrastruktur

Selasa, 31 Juli 2007 SIDOARJO, KOMPAS – Sejumlah warga yang tanah dan bangunannya akan dipakai proyek relokasi infrastruktur (jalan tol, jalan arteri, jalur rel kereta api, pipa gas, dan pipa air bersih) yang terkena dampak lumpur Lapindo Brantas Inc menuntut agar pemerintah membeli tanah dan bangunan mereka dengan harga layak.

Permintaan warga itu disampaikan saat tim dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPPLS) yang tergabung dalam tim panitia pengadaan tanah menyosialisasikan rencana proyek relokasi infrastruktur kepada warga Desa Wunut, Desa Kesambi, dan Kelurahan Juwet Kenongo, di Pendapa Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (30/7).

Dalam pemaparan tim panitia pengadaan tanah dijelaskan, tanah yang akan dibebaskan untuk relokasi infrastruktur sepanjang 10 kilometer dengan lebar 120 meter. Relokasi infrastruktur itu akan melewati Desa Kali Tengah, Kludan, Kalisampurno, Ketapang di Kecamatan Tanggulangin; Desa Wunut, Pamotan, Kesambi, Juwet Kenongo, Kelurahan Porong, Desa Kebonagung di Kecamatan Porong; dan Desa Kedungcangkring di Kecamatan Jabon. Semuanya di Kabupaten Sidoarjo. Proyek juga akan melalui empat desa di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

“Beberapa waktu lalu tanah saudara saya di Desa Juwet Kenongo dihargai Rp 100.000 per meter persegi. Saya pun akan meminta minimal harga segitu untuk tanah saya,” ujar Kusaini, warga Desa Juwet Kenongo.

Hal senada juga diungkapkan warga Desa Kesambi, Joni, yang mempunyai bangunan rumah toko, untuk menjual barang kebutuhan rumah tangga, yang juga terkena proyek.

Memet, staf deputi bidang infrastruktur yang juga pimpinan proyek relokasi infrastruktur, mengatakan, mengenai harga beli tanah dan bangunan masih akan dibahas lebih lanjut. “Sampai akhir Agustus kami masih akan melakukan sosialisasi kepada warga sekaligus mendata tanah dan bangunan yang terkena relokasi infrastruktur,” katanya.

Menurut Asisten I Pemkab Sidoarjo Djoko Saptono, tahap musyawarah akan berakhir pada bulan Oktober, dan mulai November sudah masuk tahap pembayaran harga tanah dan bangunan milik warga yang dibeli oleh pemerintah. (APA)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: