Liku-Liku Korban Lumpur Mengurus Berkas Ganti Rugi (1)

RADAR SIDOARJO      Jumat, 10 Agt 2007
Cek Bolak-balik, Bayar Rp 25 Ribu Dua Kal
Pencairan uang muka ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo sepintas tampak berjalan lancar. Namun, ternyata para korban masih harus berjuang keras untuk mendapatkan haknya. Mereka mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya.

JARUM jam sedang merangkak menuju pukul 15.00 kemarin. Mustofa, warga Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, terlihat gusar meninggalkan gedung eks Kantor BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), Jl Sultan Agung 19, Sidoarjo.

Bergegas dia menghampiri ayah mertuanya, H Sabar, yang menunggu di luar kantor. Kemudian, dia berseru, “Bah, harus dicek lagi,” sambil mengibaskan selembar map berisi sertifikat tanah sawah miliknya.

Mustofa yang masih belia itu memang salah seorang korban lumpur Lapindo. Dia memiliki sebidang tanah sawah besertifikat seluas 1.165 m2 di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong. Kemarin, dia seharusnya sudah menandatangani ikatan jual beli (IJB) sebagai tanda jadi atas pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen.

Namun, dia harus menelan ludah kecewa. Notaris yang dipekerjakan Tim Legal PT Minarak Lapindo Jaya selaku pembayar uang muka ganti rugi mengembalikan berkas-berkas yang diajukan Mustofa dan menunda penandatanganan IJB. Alasannya, keabsahan kepemilikan atas sertifikat itu harus dicek ulang. “Padahal saya sudah mengecek ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidoarjo sekitar Maret lalu,” ungkap Mustofa.

Dia tak sendiri. Salah seorang kerabatnya, Sukono, warga Mindi, Kecamatan Porong, mengalami nasib yang sama. Notaris Minarak mengembalikan sertifikat dua bidang tanah sawah di Jatirejo seluas 1.500 m2 dan 1.615 m2 miliknya. Mereka juga menunda penandatanganan IJB atas nama dirinya.

Mendapat pengaduan seperti itu, Sabar pun terlihat jengkel. Apalagi, waktu sudah merangkak sore. “Waduh, sudah jam sekian, apa BPN nggak tutup,” katanya. Bersama Sukono, Mustofa dan Sabar sepakat berangkat ke BPN di Jl Jaksa Agung Suprapto 7, Sidoarjo. Tak sampai 10 menit, mereka bertiga sampai di Kantor BPN Sidoarjo tersebut.

Sabar yang juga berpengalaman sebagai penjual jasa pengurusan sertifikat itu langsung mengarahkan Mustofa dan Sukono ke loket paling ujung selatan. Petugas di loket itu segera memeriksa berkas-berkas yang diajukan Mustofa dan Sukono.

“Lho, ini kan sudah dicek (keabsahan kepemilikan sertifikatnya). Tapi, nggak apa-apa, kalau memang bersedia, ya bayar Rp 25 ribu per sertifikat,” kata petugas di loket itu enteng.

Mustofa dan Sukono tertegun sejenak. Maret lalu, mereka mengecek sertifikat masing-masing ke BPN Sidoarjo. Mereka pun sudah merogoh kocek Rp 25 ribu per sertifikat. Tapi, ternyata uang yang sudah mereka keluarkan sia-sia belaka. Mereka masih harus mengeluarkan lagi biaya cek ulang. “Biaya Rp 25 ribu itu tarif resmi. Diatur dalam PP (peraturan pemerintah),” tegas petugas loket tersebut. (satriyo eko putro)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: