Liku-Liku Korban Lumpur Mengurus Berkas Ganti Rugi (4)

RADAR SIDOARJO      Selasa, 14 Agt 2007
Jika Mentok, Nekat Bawa Berkas ke Nirwan Bakrie
Jalan yang dihadapi warga Perum TAS I dalam memperjuangkan ganti rugi atas rumah mereka yang tenggelam karena lumpur sangat berliku. Merasa berat dengan berbagai pungutan, sekitar 800 warga berniat menempuh jalan pintas untuk memperoleh kepastian.

Senin sore, Sumitro, wakil warga Perum TAS I, menghampiri rekan-rekannya yang sudah menanti sejak pagi di Alun-Alun Sidoarjo. Sumitro adalah wakil warga yang selama ini berjuang mendapatkan kepastian ganti rugi atas rumah mereka. Dia pernah datang ke Istana Negara dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, hingga kemarin (13/8), warga yang diperjuangkan Sumitro belum mendapat jalan terang. Warga yang memercayai Sumitro itu berasal dari Perumahan TAS I. Terutama, dari blok L, F, B, dan beberapa blok lain. “Kami sudah menghadap BPLS pada 6 Agustus lalu. Katanya, berkas-berkas warga tidak ada masalah,” kata Sumitro.

Berkas tersebut, lanjut dia, sudah besertifikat. Hanya, sebagian sertifikat rumah-rumah yang sudah direnovasi memang belum mencantumkan hasil renovasi. “Tapi, foto-fotonya sudah ada semua,” tambahnya.

Yang dikeluhkan Sumitro dan warga yang diwakilinya adalah syarat BPLS yang mencantumkan keharusan memperoleh keterangan RT/RW dalam proses pemberkasan. Kemudian, desa, camat, dan pengesahan bupati.

Keharusan RT/RW tersebut dianggap memperpanjang mata rantai jalan warga untuk memperoleh ganti rugi. Dalam petunjuk pelaksanaan tentang verifikasi ganti rugi, kata Sumitro, ada pasal yang menyatakan bahwa persyaratan RT/RW tersebut tidak perlu. Pengesahan cukup mulai dari desa, camat, hingga pemkab yang disertai pernyataan warga atas berkas kepemilikan dan luas bangunan di atas meterai itu sudah cukup.

Selain soal itu, dia mengeluhkan pungutan-pungutan di tiap jenjang pengurusan. Mulai Rp 25 ribu sampai Rp 100 ribu. Itu belum termasuk syarat pengesahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bank-bank yang terkait dengan kepemilikan rumah. “Meski katanya tidak memaksa, toh mereka mengharapkan juga,” terang Sumitro yang diiyakan warga lain.

Warga pun sempat bersitegang dengan perangkat Desa Kedungbendo. Sebab, pemerintah desa meminta pemilik berkas bersedia disumpah pocong untuk membuktikan bahwa data-data kepemilikan itu benar. Sumpah pocong ini pun akhirnya batal dilaksanakan.

Kemarin, ratusan warga dipimpin Sumitro datang ke Pendapa Delta Wibawa untuk meminta jalan keluar dari Bupati Win Hendrarso. “Saya sudah bilang ke Pak Bupati. Beliau tidak mau mengambil langkah. Sebab, itu wewenang BPLS,” ujarnya.

Dalam kondisi belum ada kepastian, Sumitro menyatakan punya alternatif terakhir untuk memperjuangkan ganti rugi warganya. Jika terpaksa, dia mengatakan akan membawa berkas-berkas tersebut langsung ke bos Lapindo di Jakarta. “Jika berkas yang berjumlah 800 itu tidak selesai, kami akan mencabutnya dan membawa ke Pak Nirwan Bakrie,” tegasnya. (toriq s. karim)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: