Keharusan Legalisasi RT/RW Berbuah Ricuh

RADAR SIDOARJO      Kamis, 16 Agt 2007
SIDOARJO – Pertemuan antara empat wakil warga Perum TAS 1 dengan Kades Kedungbendo Hasan berakhir ricuh kemarin. Itu terjadi setelah pertemuan soal keharusan tanda tangan RT/RW dalam berkas verifikasi warga tersebut buntu. Bahkan, empat wakil itu dihakimi massa sebelum dievakuasi polisi.

Empat orang itu kemarin (15/8) menghadap Hasan di Desa Kedungbendo. Mereka adalah Tedi, Tonas, Hanafi, dan Husein. Tujuannya, menanyakan kelanjutan sikap BPLS yang mengembalikan persoalan verifikasi berkas 800 warga Perum TAS 1 kepada desa. Warga memprotes syarat BPLS yang mengharuskan adanya tanda tangan RT/RW untuk setiap berkas tersebut. Sebab, di petunjuk pelaksanaan verifikasi, syarat itu tidak ada.

Tapi, setelah warga nglurug ke pendapa kabupaten pada 13 Agustus lalu, BPLS mengembalikan persoalan itu kepada pemerintahdesa. Hingga kemarin, Hasan menyatakan tetap menolak menandatangani berkas warga jika tidak ada tandtangan RT/RW. “Saya sebagai kepala desa tetap tidak akan menandatangani berkas warga yang tidak ada tanda tangan RT dan RW,” katanya. Prosedur untuk warga lain juga demikian.

Mulanya, perundingan yang dihadiri Camat Tanggulangin Soedarto sekitar pukul 09.30 itu berlangsung tenang. Namun, suasana berubah ketika Hasan mengaku telah diancam perwakilan warga. Dia menyatakan tidak bisa menerima perlakuan tersebut.

Mendengar pernyataan Hasan itu, warga Desa Kedungbendo yang saat itu di sekitar lokasi langsung mengerumuni dan meneriaki empat wakil tersebut. Bahkan, sebagian di antara warga itu sempat mendorong-dorong kepala Hanafi.

Melihat situasi memanas, aparat keamanan dari Polri dan TNI bertindak sigap. Petugas langsung mengevakuasi empat wakil itu dari ancaman amuk warga. (riq/roz)

Iklan

2 Responses to Keharusan Legalisasi RT/RW Berbuah Ricuh

  1. perumtase12 berkata:

    salam …

    Sebetulnya buka seperti ini yang diinginkan para pendiri dulu ??? seharusnya kita tidak jangan menanyakan para pendiri dahulu …. Kalau kita lihat dari kasusnya ini bukan pada pada penghianatan sang kepala desa kepada rakyatnya. tapi kalau anda bisa membaca dari awal dan kasus perkasus aka akan tahu bagaimana proses sebenarnya yang terjadi. di Form yang diberikan BPLS ada format yang menyatakan ada tanda tangan RT dan RW. karena dari RT lah semua data dan keakuratan masalah keberadaan tanah dan bangunan. Sebetulnya apa sih susahnya meminta tanda tangan atau keabsahan dari RT dan RW ???? ini yang perlu digaris bawahi …. mengapa mereka yang menyatakan sebagai dedengkot perwakilan warga perumtas tidak mau tau anti pati dengan istilah TR dan RW. padahal dari RT dan RW pun tidak merasa keberatan. Terus terang kalau saya lihat terlalu pintarnya perwakilan warga tersebut mempolitisir suasana dan keadaan. Kalau bagi saya sebagai korban lebih simple lagi Tidak perlu Tanda-tangan rt-rw-lurah-camat-bpls-bupati-dll. Yang kami perlukan hanya Ganti rugi. selama itu diganti tanpa tanda tangan kita tidak ribut. mohon mereka sebagai perwakilan lebih merendah diri, insyaf, sadar , dll …… jangan buat kekacauan disaat proses gantirugi sedang berjalan. Lihat wajah-wajah sedikit kecerian, senyuman dan harapan dari meraka yang sudah mendapat ganti rugi 20%, Kalau berkas mereka dikembalikan dari BPLS, berarti ada kekurangan datanya (termasuk tanda tangan). Saran saya coba penuhi syarat tersebut. datang ke RT dan koordinasi. semua akan lancar …… tidak lama paling 1 – 2 hari. dari pada gontok-gontokan dengan fihak lain (malu dong sudah susah …. berantem lagi). Tapi bagi warga non perumtas yang belum tahu akan kiprah dan tingkah mereka pasti akan bingung. Tapi bagi warga Perumtas sendiri tidak akan merasa bingung dan aneh. Jangan argument pada juklak hingga berantem. ikuti prosedur yang sudah berjalan semua akan lancar ….. itupun kalau mereka mau akan ganti rugi …. kalau endak ya … debat, berantem, dan cari masalah terus ……..nikmatilah …….!!!!!!!!

  2. ICALLEVI berkata:

    Seperti inikah yang diharapkan oleh para pendiri negara ini dulu?
    Seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat, berbalik menghianati rakyat.
    Bupati sebagai pimpinan tertinggi di wilayah Sidoarjo seharusnya mengambil alih masalah ini, toh BPLS sudah menyerahkan masalah ini kepada pemerintah desa.
    Didalam juklak verifikasi BPLS tertulis : Surat pernyataan warga atas bukti kepemilikan dan luas bangunan dibuat diatas materai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.(No. 01/KPTS/DP-BPLS/2007. Pasal 1 ayat 3.b butir b.3).
    Jelas sekali TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari Pemerintah desa/ Sidoarjo.
    Penderitaan warga seakan menjadi BERKAH bagi aparat di Sidoarjo.(Berapa nilai proyek ini??? 3,8 Trilyun yang sudah diresmikan SBY melalui KEPRES)
    Pemerintah desa/kabupaten jelas-jelas tidak mampu dan tidak dilibatkan menangani semburan lumpur ataupun mengendalikannya, seharusnya mereka bisa mencurahkan perhatian 100% dalam penanganan dampak sosial, dan bukannya menambah penderitaan warga!!!
    Seperti inikah yang diharapkan oleh para pendiri negara ini dulu???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: