Pemilik Sertifikat Protes BPN Sidoarjo

RADAR SIDOARJO      Kamis, 16 Agt 2007
Ukuran Luas Tanah di Sertifikat Tidak Sesuai
SIDOARJO – Puluhan warga Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, resah. Sebab, ukuran luas tanah milik mereka ternyata berbeda antara yang tertera dalam sertifikat dan kondisi lapangan. Mereka pun sulit memperjual-belikan tanah tersebut.

Sukidik, 61, salah seorang pemilik tanah, mengaku bahwa kejadian itu menimpa sekitar 60 pemilik tanah di Pucanganom. Keresahan tersebut berlangsung sejak sepuluh tahun lalu. Dia menceritakan, seorang pemilik tanah bernama Sukardi menjual tanah 23 ribu meter persegi kepada sejumlah warga secara kolektif dalam satu sertifikat.

Pada 1999, sebagian warga berniat memecah sertifikat itu menurut kepemilikan masing-masing. “Namun, setelah sertifikat terbit, hasilnya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan,” kata Sukidik.

Ada tanah warga yang tertulis lebih luas daripada sebenarnya. Contohnya, Sidik. Luas tanahnya yang tertulis di sertifikat 230 meter persegi. Tapi, sebenarnya, dia memiliki 108 meter persegi. Sukidik mengaku telah membeli tanah Rp 250 meter persegi. Namun, hanya tertulis 142 meter persegi di sertifikat.

Warga menyatakan telah berkali-kali mengajukan persoalan perbedaan ukuran tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Namun, belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Tidak ada perkembangan penanganan.

Dikonfirmasi soal itu, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Sidoarjo Ir Gembong Priyostyadi MM mengatakan bahwa memang banyak kasus jual-beli yang tidak disertai proses pengukuran oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam proses pengukuran di lapangan, petugas ukur hanya mengukur tanah sesuai dengan keadaan di lapangan. Itu dilakukan berdasar tanda atau batas-batas yang ditunjukkan pemilik atau pemohon.

Jadi, jika ketidaksesuaian tersebut sampai terjadi, ada beberapa kemungkinan. Antara lain, kesalahan pemilik atau orang yang menunjukkan tanah pada petugas ukur, kesalahan BPN, dan kesalahan pemasangan patok atau tanda pembatas. “Agar lebih jelas, warga sebaiknya mengajukan kembali permohonan pengukuran,” kata Gembong. (uan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: