DPR Awasi Penggunaan Dana Untuk Penanganan Lumpur Lapindo

20/08/07 14:15 Jakarta (ANTARA News) – DPR RI membentuk tim untuk mengawasi penggunaan dana APBN 2008 sebesar Rp1,2 triliun bagi penanganan korban dan pembenahan infrastruktur akibat luapan lumpur PT Lapindo Brantas Inc di Porong Sidoarjo (Jawa Timur).


“Tim pengawas terdiri atas sekitar 50 anggota DPR,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, usai serah-terima Ketua Fraksi PKB DPR dari Ida Fauziah kepada Effedy Choirie.

Tim pengawas DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), mengawasi proses ganti rugi kepada korban lumpur serta pembenahan infrastruktur.

Muhaimin mengemukakan, kucuran dana APBN 2008 sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan korban luapan lumpur itu tidak masalah karena sifatnya dana talangan. “Dana itu sifatnya talangan yang penggunannya kita awasi,” katanya.

Dana talangan dari APBN itu diperlukan pemerintah untuk mengatasi keadaan karena ada masyarakat yang menderita. “Tidak masalah karena sifatnya dana talangan,” katanya.

Tim Pengawas DPR juga akan mengawasi obyek yang dibiayai dengan dana talangan dan mana yang dibiayai oleh Lapindo. Misalnya, apakah dana talangan juga untuk ganti rugi kepada korban dan infrastruktur mana yang harus ditanggung pemerintah.

“Semua akan kita awasi dan kita laporkan kepada pimpinan DPR maupun Presiden,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan dan pengantar RAPBN 2008 serta nota keuangannya di hadapan DPR pada 16 Agustus 2007 menjelaskan, penanganan lumpur di Sidoarjo sejak awal telah diupayakan dan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah membentuk BPLS.

“Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan,” kata Presiden.

Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Laporan terakhir yag diterima Presiden, proses penyelesaian jual-beli lahan dan bangunan sebesar 20 persen untuk tahap awal telah berjalan.

Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres No.14/2007.

“Di samping itu, pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas,” kata Presiden.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Iklan

One Response to DPR Awasi Penggunaan Dana Untuk Penanganan Lumpur Lapindo

  1. Mas Karebet berkata:

    “DPR Awasi Penggunaan Dana Untuk Penanganan Lumpur Lapindo”
    =================================================

    😦 Waktu Pansus Lapindo pada kabur, giliran jadi pengawas duit pada rajin 😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: