BPLS OPTIMISTIS, PEMBAYARAN 20% DAPAT CAPAI TARGET

MEDIA CENTER:
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS) optimistis mampu menyelesaikan masalah jual-beli lahan dan bangunan warga korban lumpur sebesar 20% sesuai target yang diajukan presiden beberapa waktu lalu. Saat itu, BPLS diminta menyelesaikan 10 ribu bidang / lahan dalam jangka waktu 10 minggu atau berakhir pada 14 September 2007.
“Saya optimistis bahwa perintah Presiden SBY dapat kami laksanakan. Dengan catatan, pemerintah, LBI dan masyarakat tulus, ikhlas, jujur dan bekerja keras dalam merealisasikan jual beli ini,” kata Kepala BPLS, Sunarso di Kantor Verifikasi BPLS Sidoarjo, Senin (20/8)
Jika ketiga unsur ini bersatu, maka permasalahan pencairan dana jual beli 20% akan cepat selesai. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak bekerja secara maksimal, maka kerja BPLS akan semakin berat.
Saat ini, realisasi ikatan jual beli yang dilakukan BPLS mencapai 5.850 bidang dengan total uang muka 20% yang dikeluarkan mencapai Rp 294.756.307.700. Selama tujuh minggu, BPLS telah berhasil merealisasikan 5.355 bidang, ini lebih meningkat dibanding saat ditangani oleh Tim Nasional (Timnas). “Selama ditangani timnas, dalam tiga bulan hanya 495 bidang saja yang berhasil diselesaikan,” tuturnya.
Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, hingga 16 Agustus PT Minarak telah mencairkan uang jual beli lahan yang terkena lumpur mencapai lebih dari Rp 1,4 triliun.
Setelah libur tiga hari, Selasa (21/8) PT Minarak Lapindo Jaya kembali menlanjutkan pencairan 211 bidang lahan dan bangunan milik warga dengan nilai mencapai Rp 77 miliar. Lahan dan bangunan yang ditransaksikan meliputi persawahan 1.549 meter persegi, pekarangan 39.217, 23 meter persegi, dan bangunan 25.655 meter persegi.
Adanya isu tentang upaya mempersulit pencairan uang jual beli lahan, ia membantah dengan tegas. Tidak ada upaya pemerintah untuk mempersulit, pencairan akan dilakukan jika lahan itu telah lolos verifikasi, maka berkasnya langsung diserahkan untuk segera dicairkan. ”Teknisnya, berkas kepemilikikan lahan itu harus distempel RT, RW, lurah, dan camat sebagai tanda jika lahan itu memang milik orang yang bersangkutan,” tuturnya.
Ketua Tim Verifikasi, Yusuf Purnama mengemukakan, saat ini berkas lahan dan bangunan terdampak lumpur yang masuk sebanyak 8.809 berkas. Dari jumlah itu, 7.402 berkas sudah diverifikasikan dan sisanya 1.407 berkas masih dalam tahap verifikasi.
Selain itu, saat ini masih ada sekitar 1.500 berkas warga yang belum masuk. Ia meminta kepada warga yang belum memasukkan berkas ke tim verifikasi agar segera mengajukan. ”Kita rencanakan akhir bulan ini, semua berkas sudah masuk verifikasi jika lancar, sehingga sampai batas akhir 14 September pencairan dapat dilakukan seluruhnya dan setelah itu akan tetap dilanjutkan verifikasi pada lahan yang belum terdata,” ujarnya.

-hjr, 2007-08-21 09:43:10

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: