Minarak Minta Deadline Berkas

RADAR SIDOARJO      Selasa, 18 Sept 2007
SIDOARJO – PT Minarak Lapindo Jaya mengklaim telah melakukan transaksi pembayaran uang muka ganti rugi korban lumpur hingga 94,6 persen dari target 10 ribu bidang lahan sebagaimana ditetapkan presiden. Minarak berkomitmen menyelesaikan pembayaran lahan yang tersisa asal pemerintah menetapkan deadline (batas waktu) penyerahan berkas ke tim verifikasi.

“Sebab, kalau tidak ditetapkan deadline-nya, kapan kami bisa melaksanakan realisasi pembayaran yang 80 persen,” tegas Vice Presiden PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla saat konferensi pers di Rumah Makan Pringgodani, Juanda, kemarin.

Konferensi pers itu dihadiri Kepala BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Sunarso, Deputi Sosial BPLS Sutjahjono Soejitno, Ketua Tim Verifikasi BPLS Yusuf Purnama, Presiden Minarak Bambang Mahargiyanto, dan staf lain Minarak.

Menurut Andi, jika pemerintah tidak segera menetapkan deadline penyerahan berkas dari warga korban lumpur Lapindo ke Tim Verifikasi BPLS, besar kemungkinan pelunasan 80 persen akan molor. Padahal, presiden sudah menetapkan pelunasan sudah harus terbayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 tahun berakhir. Artinya, dalam 2008, ganti rugi sudah harus terbayar 100 persen.

“Nah, kalau tidak segera ditetapkan deadline-nya, bisa-bisa yang 80 persen itu baru akan terbayar sekitar tahun 2009. Karena itu, kami meminta kepada dewan pengarah melalui BPLS agar segera menetapkan deadline itu,” ujar Andi.

Di bagian lain, sesuai dengan arahan presiden tentang percepatan pembayaran uang muka ganti rugi yang harus diselesaikan dalam waktu 10 minggu terhitung sejak 1 Juli lalu, Minarak menyelesaikan transaksi 9.463 bidang. Total nilai uang muka Rp 503.718.808.700.

Bila dihitung dari target 10 ribu bidang, itu berarti Minarak telah menyelesaikan 94,6 persen. Tapi, saat itu, jumlah berkas yang lolos uji verifikasi dari Tim Verifikasi BPLS mencapai 11.071 bidang. Sedangkan berkas yang masuk ke Tim Verifikasi mulai 26 Maret hingga 31 Agustus lalu 11.370 bidang.

“Memang, BPLS sendiri memperkirakan jumlah lahan yang terbenam lumpur 12 ribu-13 ribu bidang. Tapi, sesuai arahan presiden, untuk percepatan pembayaran, sampai 14 September harus selesai 10 ribu bidang saja,” sergah Andi.

Sementara itu, pembayaran uang muka di Kantor Minarak kemarin terlihat mandek. Banyak warga korban lumpur Lapindo yang kecele saat berusaha menyelesaikan proses transaksi. “Memang, saya seharusnya diundang Rabu lalu. Saya baru bisa datang sekarang (kemarin, Red). Tapi, ternyata tutup,” ujar Mariyati, korban lumpur dari Renokenongo.

Direktur Operasional Minarak Bambang Prasetyo Widodo membantah bahwa kemarin tidak terjadi transaksi pembayaran uang muka. “Hari ini (kemarin, Red) kami mengundang 10 warga Siring. Yang lain kami undang, tapi nggak datang. Ya kami tutup,” katanya.(sat)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: