Uang Muka Capai 95 Persen

RADAR SIDOARJO      Senin, 22 Okt 2007
Mei 2008, Jadwal Pelunasan 80 Persen
SIDOARJO – Realisasi uang muka ganti rugi harta korban lumpur menunjukkan tren positif. Hingga Lebaran, realisasi uang muka mencapai 95 persen. Sisanya, 5 persen, menunggu kelanjutan verifikasi. Warga yang menolak skema pembayaran ganti rugi seperti aturan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 juga masih terganjal.

Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Yusuf Purnama menjelaskan, pada prinsipnya, verifikasi berkas-berkas pembayaran uang muka ganti rugi itu berjalan sesuai target Presiden SBY. Jika dihitung dari total jumlah korban lumpur, diperkirakan realisasi uang muka hingga saat ini telah mencapai 95 persen.

Dia menyatakan, hingga 6 Oktober 2007, berkas yang masuk ke tim mencapai 11.844 berkas. Yang sudah diverifikasi mencapai 11.353 berkas (lihat grafis). “Jumlah tersebut hampir mencapai seluruh korban semburan,” ungkapnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo kemarin (21/10).

Verifikasi sempat libur saat Lebaran. Namun, tim siap melanjutkan hari ini dengan memverifikasi berkas-berkas yang sudah masuk. “Mulai besok (hari ini, Red) diselesaikan,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, sebagian berkas belum diverifikasi karena warga masih salah mengisi form atau data-datanya kurang lengkap. Karena itu, berkas mereka dikembalikan untuk dibetulkan atau dilengkapi. “Kami sudah berupaya. Namun, ada beberapa berkas yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, saat ini masih ada sekitar 400 warga Perum TAS I yang belum mendapatkan uang muka. Mereka adalah kelompok Sumitro, sekitar 100 orang. Kelompok lain, yaitu sekitar 300 warga, mulai memasukkan berkas ke tim verifikasi agar segera mendapat uang muka.

Warga lain yang belum menerima adalah 690 kepala keluarga pengungsi Pagar Rekontrak di Pasar Porong Baru. Mereka menuntut uang muka ganti rugi 50 persen dan penyediaan tanah 30 hektare. Jika dipersentase, jumlah mereka sekitar 4 persen di antara total korban lumpur.

Bupati Win Hendrarso yang juga hadir dalam forum tersebut menyatakan berterima kasih kepada PT Lapindo yang melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah memenuhi komitmen membayar uang muka. Hal itu menunjukkan tanggung jawab Lapindo terhadap dampak sosial semburan lumpur. Dia berharap proses selanjutnya, yaitu pembayaran 80 persen, bisa berjalan sesuai jadwal. Yaitu, sebulan sebelum masa kontrak rumah habis, sekitar Mei 2008.

Di sisi lain, Win menyarankan uang ganti rugi warga tersebut tidak keluar Sidoarjo (capital flight) untuk membeli rumah di daerah lain. Dia menyambut baik konsep resettlement PT Lapindo jika bisa diterima warga. Warga tetap membeli rumah di wilayah Sidoarjo sejalan dengan konsep resettlement tersebut. “Soal lokasi, saya kira Lapindo lebih tahu,” ungkapnya.

Imam P. Agustino dari PT Lapindo yang juga hadir dalam pertemuan dengan menteri kemarin menyatakan, rencana pelunasan pembayaran ganti rugi 80 persen akan mengikuti jadwal seperti yang sudah diatur dalam peraturan presiden. Targetnya adalah sebulan sebelum masa kontrak para korban lumpur berakhir, yaitu Mei 2008. “Sementara disesuaikan dengan jadwal itu,” ujarnya setelah pertemuan. (riq/roz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: