BPLS AKAN DAPAT KUCURAN DANA RP 500 MILIAR

MEDIA CENTER : Kamis, 25 Oktober 2007 16:05:05

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 500 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN Perubahan Tahun 2007. Rencananya, Saat ini, dana masih dalam proses administrasi dan dipastikan cair pada pekan ini pula.

Menteri Pekerjaan Umum RI selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS, Djoko Kirmanto (tengah) saat meberikan pebjelasan kepada wartawan usai mengikuti pemaparan dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang VVIP Room Bandara Internasional Juanda Surabaya, Kamis (25/10).foto:anang

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum RI selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS, Djoko Kirmanto usai mengikuti pemaparan dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang VVIP Room Bandara Internasional Juanda Surabaya, Kamis (25/10).
Menurutnya, selama ini pendanaan dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, BPLS mendapatkan dana talangan dari beberapa instansi, seperti Departemen ESDM, Pemprop Jatim, serta pinjaman dari kontraktor yang ikut serta membantu dalam penanggulan seperti PT Adhi Karya. ”Uang ini merupakan kucuran dana yang pertama dari pemerintah pusat setelah satu semester masa kerja BPLS,” katanya.
Terkait batas pembayaran ganti rugi sebesar 20% pada korban lumpur yang harus selesai sebelum lebaran. Djoko menambahkan, perintah Presiden SBY yang diinstruksikan saat beliau berkantor di Bandara Internasional Juanda beberapa bulan lalu, sudah dipenuhi oleh Lapindo Brantas Inc (LBI) dan Tim BPLS selaku pelaksana verifikasi data. Bahkan, pembayaran tersebut melebihi permintaan presiden yang saat itu harus merampungkan 10 ribu berkas tanah, dan kini berkas yang terbayarkan sudah mencapai 10.700 berkas.
Mengutip perintah Presiden SBY saat pemaran, lebih lanjut Djoko mengatakan, presiden meminta penambahan operasional kapal keruk di Kali Porong menjadi 5 unit dari sebelumnya yang hanya 2 unit. Rincian penambahan kapal keruk di antaranya 2 unit berasal dari Departemen Pekerjaan Umum dan 1 unit berasal dari Departemen ESDM. Penambahan kapal dilakukan untuk melancarkan aliran Kali Porong yang terganggu oleh sedimentasi lumpur serta mengantisipasi saat musim penghujan.
Kapal-kapal keruk itu, 4 unit dioperasikan di hulu Kali Porong dan 1 di hilir. Bila nantinya terjadi sedimentasi di pembuangan lumpur, pemerintah mengharapkan 4 unit kapal keruk itu bisa mendorong lumpur ke hilir. Sementara di bagian hilir, 1 unit akan mengelola lumpur supaya tidak terjadi penyumbatan Kali Porong.
Menanggapi masyarakat korban lumpur yang tidak bersedia mengambil uang jual beli ganti rugi 20% dan menolak tawaran LBI, pemerintah tidak memberikan batas ketentuan pada masyarakat. Pemerintah mempersilahkan kepada masyarakat sendiri karena upaya yang selama ini dilakukan pemerintah, mayoritas korban lumpur lainnya sudah setuju dan cukup baik.
”Jika ganti rugi jual beli yang 20% telah selesai dipenuhi oleh LBI, sisa pembayaran 80% uang jual beli ganti rugi akan mulai dibayarkan pada Mei 2008,” ujarnya.
Saat mendengarkan pemaparan, presiden juga minta kepada Bupati Sidoarjo, Win Hendarso agar terus melakukan penyelesaian masalah sosial yang masih menggantung. SBY juga meminta, bagi yang belum dibayarkan ganti ruginya agar diselesaikan secara kasus per kasus (case by case).
Terkait masalah infrastruktur pengganti ruasTol Surabaya-Porong yang saat ini tutup akibat luapan lumpur, Departemen PU sudah melakukan tender proyek pengganti infrastruktur di Porong. Dipastikan Desember nanti pemerintah dan kontraktor akan melakukan penandatanganan masa kontrak.
Ketua BPLS, Sunarso mengatakan, dana dari pemerintah pusat rencananya akan digunakan untuk membayar utang BPLS pada beberapa instansi yang terlibat dalam membantu penanganan lumpur, pembayaran pembebasan lahan untuk infrastruktur, serta membayar gaji pegawai BPLS yang hingga kini belum terbayarkan. ”Dana tersebut kemungkinan cukup untuk membayar hutang,” terangnya.
Tentang kondisi tanggul penahan lumpur yang saat ini mulai kritis, Sunarso menambahkan, bahwa pekerjaan yang dilakukan BPLS adalah melawan kuatnya alam. Namun dirinya menjamin petugas lapangan akan terus berusaha seoptimal mungkin agar kondisi tanggung di Porong bisa lebh kuat dan mengurangi luasnya areal terdampak.
Berdasarkan data, hingga kini terdapat 645 KK korban lumpur Lapindo yang menolak ganti rugi sesuai Perpres No 14/2007. Mereka minta pembayaran ganti rugi dengan skema 50% dibayar dimuka, relokasi bedol desa dan ganti rugi tanah untuk fasilitas umum seluas 40 hektare.

Presiden Pantau dari Udara
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongan juga berkesempatan meninjau langsung lokasi pusat semburan lumpur dari udara dengan menggunakan tiga helikopter setelah sebelumnya bermalam di pengungsian Gunung Kelut Desa Siman Kecamatan Kepung Kediri.
Kepala Bagian Operasi Polwiltabes Surabaya, AKBP Mega Suparwitha dikonfirmasi mengatakan, tidak ada pengamanan terhadap kehadiran presiden di lokasi semburan lumpur. Pasalnya, SBY hanya memantau lokasi dengan menggunakan helilkopter untuk selanjutnya mengadakan pertemuan di VVIP Room Juanda. Sementara, kondisi jalan raya Porong sendiri berjalan lancar dengan tanpa ada penutupan dan blockade jalan.
Sementara itu, penguatan tanggul di Desa Jatirejo terus dilakukan oleh Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan, BPLS terus berupaya agar jalur kereta api dan Jalan Raya Porong tetap aman. Tanggul Jatirejo merupakan tanggul terluar yang mempunyai fungsi penting, yakni melindungi jalur kereta api dan raya Porong. Jika tanggul Jatirejo jebol, dipastikan lumpur akan meluber dan mengancam dua jalur transportasi dan akan mengakibatkan kelumpuhan total pada bidang transportasi.
Selain meninggikan dan memperkuat tanggul setinggi 1 meter, lebar 2 meter dengan panjang 1 kilometer, pihaknya juga melakukan penutupan pada titik 24 dan 25 di Desa Jatirejo yang jebol pada Senin (22/10) lalu.
Kondisi tanggul di Desa Jatirejo yang kritis disebabkan luberan lumpur dari tanggul cincin, tepatnya di titik 25 yang jebol belum juga ditutup. Bahkan, ketinggian lumpur dari bibir tanggul hanya berjarak sekitar 20 cm. Selain itu, jebolnya tanggul di dua titik itu karena penurunan
lapisan tanah sedalam satu meter.
Daerah di titik 24 dan 25 memang sangat rawan terjadi ambles (penurunan permukaan tanah). Selain itu, kondisi di titik itu juga merupakan titik yang paling rendah dibanding tanggul-tanggul lain. *(jal,rif)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: