Dana Rp 500 M Terganjal KPK

RADAR SIDOARJO      Sabtu, 17 Nov 200
Bisa Hambat Program Relokasi Infrastruktur
SIDOARJO – Target relokasi infrastruktur korban lumpur terancam kocar-kacir. Itu menyusul mentahnya kepastian waktu pencairan anggaran Rp 500 miliar dari perubahan APBN 2007. Rencana semula, Rp 300 miliar dipakai untuk relokasi infrastruktur. Sisanya, Rp 200 miliar, digunakan untuk operasional BPLS.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo Khoirul Anam menyatakan, informasi soal ketidakpastian pencairan anggaran itu muncul saat pansus menghadiri rapat di DPR pada 14 November lalu. Dalam rapat tersebut, pansus menanyakan kapan dana itu direalisasikan.

Jawabannya mengejutkan. Salah seorang legislator PKB di DPR menunjukkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isinya adalah rekomendasi untuk pemerintah pusat agar tidak mengucurkan dana tersebut karena pertimbangan hukum. “Padahal, waktu itu DPR sudah menyatakan setuju mengucurkan dana tersebut. Sebenarnya, saat ini dana Rp 500 miliar itu sudah dapat dicairkan,” papar Anam.

Lagi pula, Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Purnomo Yusgiantoro, yang juga menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), telah menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk penanggulangan semburan lumpur melalui APBN Perubahan Tahun Anggaran 2007.

Menurut Anam, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo sangat menyesalkan hal tersebut. Sebab, kebutuhan akan anggaran Rp 500 miliar itu sangat mendesak. Rinciannya, Rp 200 miliar untuk operasional BPLS dan Rp 300 miliar untuk relokasi infrastruktur.

Saat ini, lanjut dia, BPLS menanggung utang sekitar 125 miliar untuk biaya operasional. Relokasi infrastruktur dijadwalkan mulai terlaksana awal 2008 dan ditarget selesai pada 2010.

Saat ini, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mulai membahas harga tanah untuk lahan relokasi infrastruktur dengan pemilik tanah. “Nah, kalau belum ada kepastian kapan dana itu mengucur, P2T bakal sulit menentukan harga penawaran. Bisa-bisa, relokasi akan molor,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala BPLS Sunarso membenarkan adanya anggapan bahwa sampai kemarin (16/11) belum ada kepastian kapan dana Rp 500 miliar tersebut cair. “Sebab, sampai sekarang, masih dibahas oleh KPK dan presiden. Mudah-mudahan, sebelum Desember tahun ini, dana itu bisa dicairkan,” katanya.

Lalu, soal operasional BPLS? “Kalau soal itu, nggak ada masalah. Sebab, kami masih bisa dapat utang dari dana bencana di Menko Kesra dan Departemen PU (Pekerjaan Umum),” tandas Sunarso. (sat)

3 Balasan ke Dana Rp 500 M Terganjal KPK

  1. blogkeimanan mengatakan:

    Ibarat sedang jatuh tertimpa tangga pula….
    Lagi susah, tapi pertolongan yang ada malah tertahan….
    Sabar…..
    Sabar….

  2. Tonas mengatakan:

    KPK memang di tuntut hrs teliti dalam memproses kucuran dana yang akan di keluarkan lewat perubahan APBN, Jangan sampai dana tersebut meluncur dalam kocek Pengurus-2 yang ada di lapangan tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas, kepada Rakyat Indonesia.

  3. Tonas mengatakan:

    Bung, Perlu di tinjau kembali tulisan : “Ketua Dewan Pengarah Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS ) Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM “, krn yang saya tau sesuai Perpres No. 14 tahun 2007, yang di tunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS adalah Menteri P.U. yaitu Bapak Djoko Kirmanto, dan Menteri ESDM adalah Anggota Dewan Pengarah BPLS….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: