Komnas Temukan Pelanggaran HAM

RADAR SIDOARJO      Senin, 19 Nov 2007
SIDOARJO – Tim Pemantauan Korban Lumpur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku menemukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap korban lumpur di pengungsian Pasar Porong Baru (PPB). Pelanggaran itu, antara lain, terlihat pada pelayanan kehidupan yang tidak layak dan penanggulangan bencana yang diskriminatif.

Tim Komnas HAM memperoleh temuan itu setelah berdialog dengan perwakilan korban lumpur di PPB kemarin (18/11). Korban menyampaikan unek-unek tentang berbagai kesulitan selama jadi korban luapan lumpur panas. Mulai makanan, fasilitas sekolah, hingga kebutuhan hidup lain yang tidak layak.

“Kami sangat tertekan,” kata Mukaidah, salah seorang pengungsi. Korban lumpur juga melaporkan persoalan ganti rugi lahan, rumah, sampai fasilitas umum. Proses ganti rugi membutuhkan waktu lama dan belum juga tuntas.

Ketua Tim Pemantauan Kasus Lumpur Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue menyatakan menemukan banyak pelanggaran HAM di pengungsian. Kehidupan yang tidak layak adalah bukti. “Kami akan menyelidiki dan melihat siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

Syafruddin berjanji akan menekan pemerintah untuk lebih bersikap tegas. Sebab, persoalan lumpur Lapindo menyangkut hajat hidup banyak orang. “Hal itu akan kami sampaikan pada paripurna Komnas HAM pada akhir November atau awal Desember,” jelasnya.

Sementara itu, anggota tim Hesti Armiwulan menganggap, Perpres No 14 perlu direvisi. Sebab, dari pemantauan di lapangan, warga mengeluhkan bahwa perpres tersebut tidak relevan. “Jika memang tidak sesuai, pemerintah harus merevisi,” paparnya.

Lebih tegas, Hesti mengatakan, perpres seharusnya tidak diskriminatif. Sebab, perpres diberlakukan untuk rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu. “Semua kepentingan rakyat harus didahulukan. Bukan malah kepentingan kelompok yang di ke depankan, ” ujarnya. (riq)

5 Balasan ke Komnas Temukan Pelanggaran HAM

  1. lucky mengatakan:

    w2e3r

  2. mang Ipin mengatakan:

    Turut prihatin dgn keputusan PN.Jakpus yang hanya memutuskan
    dari pandangan materi saza…tanpa melihat kerugian2 inmateri yg
    sangat dahsyat menimpa para RKL yang telah tercabut dari tanah
    kelahirannya…maju teruuuus YLBHI untuk membela kebenaran..
    karena yang benar pada akhirnya akan menang,karena dibelakangmu
    ada jutaan simpatisan yang terus mendoakan agar KEADILAN dapat
    ditegakan…salam kompak selalu.

  3. Tonas mengatakan:

    Rabu, 28 Nov 2007,
    Pengadilan Menangkan Lapindo

    Hakim Menilai Penanganan Dampak Lumpur Sudah Optimal
    JAKARTA – Gugatan warga korban lumpur Sidoarjo yang diwakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Teriakan kecewa dan tangis terdengar dari mulut beberapa perwakilan korban lumpur yang datang usai putusan dibacakan.

    Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Moefri memutuskan menolak gugatan penggugat, menolak provisi (putusan sela yang memenangkan pihak penggugat, Red) penggugat, serta menolak eksepsi pihak tergugat. “Biaya perkara dalam kasus ini dibebankan kepada pihak penggugat,” ujar hakim bertubuh besar itu di Ruang R.2.07 lantai II Gedung PN Jakarta Pusat kemarin.

    Melalui perkara No.384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst, YLBHI mewakili korban melayangkan gugatan terhadap presiden, menteri negara energi dan sumber daya mineral, menteri negara lingkungan hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, gubernur Jawa Timur, bupati Sidoarjo, dan Lapindo Brantas.

    Pemerintah dan Lapindo Brantas dinilai lamban mengatasi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang luluh lantak akibat semburan lumpur. Para tergugat dianggap gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat. Pemerintah pun dianggap telah melanggar UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

    Namun, seluruh gugatan yang diajukan YLBHI itu mental. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai para tergugat sudah bertindak optimal menanggulangi dampak semburan lumpur. Tak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat. Parameter penilaian hakim adalah adanya uang Rp 1,63 triliun yang dikeluarkan, di antaranya untuk penanganan lumpur sebesar USD 76,97 juta.

    “Pemerintah dan turut tergugat sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan,” ujar anggota majelis Martini Mardja dengan suara sangat kecil tanpa bantuan mikrofon. Meski ruangan sempit, sesak oleh pengunjung. Suara perempuan berkerudung pink tersebut sama sekali tak terdengar meski dari jarak tiga meter dari meja sidang.

    Dimintai tanggapannya, kuasa hukum korban lumpur Taufik Basari mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Apalagi, hakim terkesan tak siap membacakan putusannya. Meski sidang dimulai pukul 13.15 -molor dari jadwal sebelumya pukul 10.00- salinan putusan yang dibaca majelis berupa tulisan tangan di atas lembaran kertas bekas pakai. “Padahal, persidangan ini berjalan sangat lama dari Januari sampai November,” ujar Taufik.

    Tobas (nama akrabnya, Red) mengungkapkan, meski ada fakta yang disepakati bersama, yakni ada semburan lumpur yang memakan korban, dalam pertimbangannya majelis hakim hanya berkutat pada adanya biaya yang sudah dikeluarkan. Kesaksian korban dan ahli yang dihadirkan pihak tergugat sama sekali tak diperhatikan. “Ada apa ini? Kenapa permasalahan direduksi sedemikian rupa oleh hakim, sebatas biaya. Pertimbangannya kurang dan tidak memperhatikan fakta-fakta kemanusiaan,” ujar pengacara publik tersebut soal sidang pembacaan yang hanya berjalan sekitar 30 menit itu.

    Meski membaca sebagian keterangan saksi maupun ahli pada awal persidangan, majelis tak menilainya dalam pertimbangan. “Ini sangat ironis. Padahal, dalam persidangan terungkap fakta yang semua sudah kita akui,” tambahnya.

    Tobas lantas menegaskan, pihaknya akan mengajukan banding dalam waktu 14 hari sesuai aturan KUHAP. “Semoga majelis hakim banding bisa menilai dengan lebih cermat,” tambah pria berpakaian abu-abu itu, lantas berharap putusannya yang ditolak tak menular ke gugatan WALHI atas Lapindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ein)

    DENGAN CUPLIKAN TERSEBUT DIATAS APA MASIH ADA NYALI DAN BERTARING YANG NAMA-NYA KOMNAS HAM DI NEGERI INI…..?????? KAMI TUNGGU REALITAS KERJA LAPORAN YANG SUDAH DI KUMPULKAN KOMNAS HAM UNTUK MELINDUNGI KORBAN LUMPUR…???? APA PERLU KAMI BANGKIT-KAN LAGI “MARSINAH” DARI LUBANG KUBUR-NYA UNTUK MENUNJUKKAN SIAPA YANG MENZHOLIMIN DIA….?????

  4. PapaTITA mengatakan:

    Yah wong jelas jadi korban bukan cuma itungan hari yg cuman jegler selesai, ini udah setahun lebih dan penyelesaiannya ndak nentu.

  5. Tonas mengatakan:

    kami tunggu tindak lanjut-nya setelah menemukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur, apaka Komnas Ham bisa menjebatani dan membantu menyelesaikan permasalahan Korban Lumpur…????? Dan yang terpenting bisa menyeret orang-orang yang paling bertanggung jawab atas musibah ini…!!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: