Pengadilan Menangkan Lapindo

Rabu, 28 Nov 2007,
Hakim Menilai Penanganan Dampak Lumpur Sudah Optimal
JAKARTA – Gugatan warga korban lumpur Sidoarjo yang diwakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Teriakan kecewa dan tangis terdengar dari mulut beberapa perwakilan korban lumpur yang datang usai putusan dibacakan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Moefri memutuskan menolak gugatan penggugat, menolak provisi (putusan sela yang memenangkan pihak penggugat, Red) penggugat, serta menolak eksepsi pihak tergugat. “Biaya perkara dalam kasus ini dibebankan kepada pihak penggugat,” ujar hakim bertubuh besar itu di Ruang R.2.07 lantai II Gedung PN Jakarta Pusat kemarin.

Melalui perkara No.384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst, YLBHI mewakili korban melayangkan gugatan terhadap presiden, menteri negara energi dan sumber daya mineral, menteri negara lingkungan hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, gubernur Jawa Timur, bupati Sidoarjo, dan Lapindo Brantas.

Pemerintah dan Lapindo Brantas dinilai lamban mengatasi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang luluh lantak akibat semburan lumpur. Para tergugat dianggap gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat. Pemerintah pun dianggap telah melanggar UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Namun, seluruh gugatan yang diajukan YLBHI itu mental. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai para tergugat sudah bertindak optimal menanggulangi dampak semburan lumpur. Tak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat. Parameter penilaian hakim adalah adanya uang Rp 1,63 triliun yang dikeluarkan, di antaranya untuk penanganan lumpur sebesar USD 76,97 juta.

“Pemerintah dan turut tergugat sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan,” ujar anggota majelis Martini Mardja dengan suara sangat kecil tanpa bantuan mikrofon. Meski ruangan sempit, sesak oleh pengunjung. Suara perempuan berkerudung pink tersebut sama sekali tak terdengar meski dari jarak tiga meter dari meja sidang.

Dimintai tanggapannya, kuasa hukum korban lumpur Taufik Basari mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Apalagi, hakim terkesan tak siap membacakan putusannya. Meski sidang dimulai pukul 13.15 -molor dari jadwal sebelumya pukul 10.00- salinan putusan yang dibaca majelis berupa tulisan tangan di atas lembaran kertas bekas pakai. “Padahal, persidangan ini berjalan sangat lama dari Januari sampai November,” ujar Taufik.

Tobas (nama akrabnya, Red) mengungkapkan, meski ada fakta yang disepakati bersama, yakni ada semburan lumpur yang memakan korban, dalam pertimbangannya majelis hakim hanya berkutat pada adanya biaya yang sudah dikeluarkan. Kesaksian korban dan ahli yang dihadirkan pihak tergugat sama sekali tak diperhatikan. “Ada apa ini? Kenapa permasalahan direduksi sedemikian rupa oleh hakim, sebatas biaya. Pertimbangannya kurang dan tidak memperhatikan fakta-fakta kemanusiaan,” ujar pengacara publik tersebut soal sidang pembacaan yang hanya berjalan sekitar 30 menit itu.

Meski membaca sebagian keterangan saksi maupun ahli pada awal persidangan, majelis tak menilainya dalam pertimbangan. “Ini sangat ironis. Padahal, dalam persidangan terungkap fakta yang semua sudah kita akui,” tambahnya.

Tobas lantas menegaskan, pihaknya akan mengajukan banding dalam waktu 14 hari sesuai aturan KUHAP. “Semoga majelis hakim banding bisa menilai dengan lebih cermat,” tambah pria berpakaian abu-abu itu, lantas berharap putusannya yang ditolak tak menular ke gugatan WALHI atas Lapindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ein)

Iklan

2 Responses to Pengadilan Menangkan Lapindo

  1. Tonas berkata:

    Siap-siap lah Badan Pengawas BPLS DPR-RI, karena Siluman Besar ada di Sana untuk memaparkan laporannya, setelah sukses melobby Para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang akan merambah ke DPR-RI yang notabe-nya PARA WAKIL RAKYAT INDONESIA. Berapa harga yang akan ditawarkan kepada Badan Pengawas BPLS DPR-RI, kita lihat tanggal mainnya….!!!!!

    28 November 2007, 12:59:30, Laporan Iping Supingah

    Melihat Rencana Penanganan Lumpur Sidoarjo Kedepan

    suarasurabaya.net| Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PLS) DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPLS, Lapindo, dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk melihat rencana penanganan lumpur kedepan.

    Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya, Rabu (28/11), CAHYO KUMOLO Wakil Ketua Tim Pengawas PLS DPR RI mengatakan, rapat yang dilaksanakan di gedung DPR RI ini untuk melihat rencana penanganan lumpur Sidoarjo kedepan serta target-targetnya.

    Menurut CAHYO sampai Januari 2008 mendatang Tim Pengawas PLS pada masa akhir tugasnya juga punya target melakukan gelar perkara kasus semburan lumpur Sidoarjo.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat hadir SUNARSO Ketua BPLS, IMAM P AGUSTINO Direktur Lapindo Brantas Incorporated, ANDI DARUSSALAM Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya.

    Tim Pengawas PLS DPR RI juga minta penjelasan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) soal perkembangan rencana pembangunan infrastruktur akibat semburan lumpur

    SEKARANG SI SILUMAN MENJADI DIREKTUR UTAMA MINARAK LAPINDO JAYA….!!!!!
    SETELAH INI AKAN JADI RI-1….!!!!!

  2. Tonas berkata:

    Selamat buat para Hakim yang memutuskan kemenangan Lapindo Cs dalam Perkara ini. Semoga Allah menggampuni dan memaafkan dosa-dosa Beliau-2 ini. Amin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: