Komnas HAM Pastikan Terjadi Pelanggaran HAM di Lapindo

27/11/07 00:30 Jakarta (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo setelah menurunkan tim Pengungkapan Kasus Pelanggaran Lumpur Lapindo.


Ketua Ad Hoc tim tersebut, Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue menyatakan bahwa pelanggaran HAM telah terjadi terhadap korban lumpur Lapindo meskipun ia belum dapat menentukan apakah pelanggaran itu termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan.

“Fakta menunjukkan kalau mereka mengalami pelanggaran HAM misalnya dari tadinya punya rumah sekarang tidak punya rumah, dari punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan atau kehilangan hak atas budaya mereka,” kata Syafruddin ketika ditemui di kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin.

Temuan lain dari tim yang membawa serta empat orang ahli, yakni ahli perminyakan, ahli geologi, pakar planologi serta ahli dari YLBHI itu juga mendapati temuan lain yang dianggap penting.

Nasib kesembilan desa yang ikut menerima dampak lumpur Lapindo tersebut –antara lain Desa Kedung Cangkring, Besukih, Glagah Arum, Permisan, Siring Barat dan Gempol Sari– akan dimasukkan juga dalam rekomendasi Komnas HAM yang diharapkan bisa selesai pada tanggal 10 Desember itu.

“Desa Besukih adalah desa pertama diluar tanggul yang terkena dampak lumpur Lapindo, sejak 16 Agustus 2006 mereka sudah kena air lumpur. Desa itu letaknya dibawah tanggul, jika tanggul jebol atau terjadi hujan lebat, mereka adalah desa pertama yang mengalami banjir. Tapi BPLS tidak punya skenario penanggulangan bencana, dengan asumsi tanggul tidak akan jebol,” papar Syafruddin.

Ia menyatakan tidak dapat menyalahkan BPLS karena memang mandat mereka memang tidak mencakup kesembilan desa yang berbatasan langsung dengan daerah terdampak lumpur Lapindo, sehingga ada kemungkinan perubahan Perpres no.14/2007 akan dimasukkan dalam rekomendasi Komnas HAM yang akan memasukkan ganti rugi kepada kesembilan desa tersebut.

“Sembilan desa ini harus diperhitungkan juga. Bahkan di Desa Besukih sekarang ditetapkan piket malam untuk mengantisipasi kegagalan tanggul, ini berarti hak asasi mereka yakni keamanan sudah terampas,” kata Syafruddin.

Setelah menentukan terjadinya pelanggaran HAM terhadap korban Lapindo, tugas tim pengungkapan kasus pelanggaran HAM lumpur Lapindo juga akan menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut dan jenis kompensasi apa yang akan diterima korban.

Syafruddin bersikeras bahwa kasus pelanggaran HAM di Sidoarjo harus mendapatkan pertanggungjawaban, sehingga tim yang dipimpinnya itu akan merinci setiap pelanggaran yang terjadi dan jenis ganti rugi apa yang harus diberikan.

“(Kasus lumpur Lapindo) Ini tidak mungkin tidak ada yang bertanggungjawab. Harus aja yang bertanggungjawab,” demikian Syafruddin.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

3 Balasan ke Komnas HAM Pastikan Terjadi Pelanggaran HAM di Lapindo

  1. Annisa Rahma Amadea mengatakan:

    Seharusmya pihak lapindo dapat menyelesaikan masalah yang dibuatnya sendiri. Bukankah luapan lumpur ini adalah ulah lapindo? dan seharusnya mereka bertanggung jawab atas banyaknya desa yang hancur karena luapan lumpur itu. Bukan hanya rumah-rumah yang rusak tetapi banyak juga sekolah-sekolah dan puskesmas yang rusak. Jika puskesmas rusak bagaimana orang-orang yang terkenalapan lumpur bisa sembuh? selain itu penanggung jawab lapindo juga harus memberikan tunjangan yang cukup, agar para korban dapat bertahan hidup walaupun dalam keadaan di pengungsian.

  2. dina savaluna mengatakan:

    pihak lapindo dan pemerintah mengulur-ulur waktu dan kepastian mengenai ganti kerugian, hal ini menyebabkan korban berada di posisi terkatung-katung tanpa kepastian akan mendapatkan ganti kerugian. Dengan dikeluarkannya Perpres No.14 tahun 2007 yang mengatur tentang jual beli tanah yang tertutup lumpur sampai dengan tanggal 22 maret 2007, warga diposisikan di sudut “take it or leave it” ! selain melanggar asas-asas hukum agraria, perikatan jual beli ini juga melanggar asas pokok hukum perikatan yang berbasiskan kebebasan berkontrak dan kesetaraan kedudukan para pihak yang melakukan perikatan.
    posisi korban dengan lapindo sebagai “non state actor” yang memiliki kekuatan modal, tentu sudah timpang, korban harus diakui sebagai pihak yang memiliki keadaan konstitutional inequality kalo menurut L.A. HARTZ… oleh karena itu seharusnya pemerintah yang memiliki kekuasaan gigantika berada di pihak korban agar kondisi seimbang.. Dikeluarkannya perpres oleh pemerintah jelas menunjukan secara gamblang posisi pemerintah yang berpihak pada non state actor… dan tentunya posisi korban akan semakin timpang dan trjadi bentuk-bentuk reviktimisasi pada korban lumpur…

    dina savaluna
    pengabdi bantuan hukum YLBHI/
    Mahasiswa FHUI 04

  3. Tonas mengatakan:

    Warga PPB sepakat skema pembayaran 20 persen
    Ditulis Oleh dad
    Senin, 03 Desember 2007
    Sidoarjo- Akhirnya, Warga pengungsi Pasar Porong Baru (PPB) yang tergabung dalam Pagar rekontrak menyetujui bentuk skema pembayaran uang muka 20 Persen dan sisa 80 persen sebelum masa kontrak habis sesuai aturan Perpres 14/2007.

    Sebelumnya warga Pengungsi ini menolak skema yang telah diatur dalam perpres itu, mereka menuntut pembayaran uang sebanyak 50 persen dan sisanya dibayar selama dua bulan setelah 50 persen dibayardan juga 30 Hektar untuk relokasi mandiri.

    “ Kami menerima pembayaran uang muka 20 persen seperti yang telah dilakukan oleh warga yang lainnya,” terang H. Sunarto, warga Renokenongo yang tergabung dalam pagar rekontrak saat menjamu Yenny Wahid di Pasar Porong baru. (3/12/2007)

    Meski demikian, warga meminta kejelasan pembayaran 80 persen dan pihak Lapindo tidak menahan sertifikat mereka sebelum pembayaran lunas.

    Alasan mereka menerima pembayaran yang sudah diatur dalam Perpres 14/2007 adalah kondisi warga di Pengungsian yang tidak jelas, “ permintaan kami tidak diperhatikan dari pada tanpa ada kejelasan maka kita terima skema pembayaran uang muka 20 persen,” ujar Sunarto.

    JANGAN LAMA-LAMA UNTUK BERTINDAK INI CONTOH KONDISI WARGA YANG SEKARANG INI SUDAH MULAI PATAH ARANG UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK-HAK-NYA, DAN INI MERUPAKAN SASARAN EMPUK BAGI PARA MAKELAR.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: