Warga Kecewa Gugatan Atas Lapindo Ditolak

Rabu, 28 November 2007 | 15:22 WIB
TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Korban lumpur Lapindo kecewa atas ditolaknya gugatan perdata terhadap PT Lapindo Brantas Inc yang diajukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Padahal, fakta di lapangan, hingga saat ini masih banyak korban Lumpur yang belum tertangani dengan layak.

“Kita bisa lihat masih banyak warga yang kleleran di pasar (lokasi pengungsian), banyak rumah warga yang tidak jelas ganti ruginya,” ujar Sunarto, korban lumpur Lapindo yang saat ini masih bertahan di pengungsian, Rabu (28/11).

Dalam gugatan yang diajukan sejak Desember 2006 lalu, YLBHI menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, BP Migas, Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo dan Lapindo Brantas Inc.

Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan YLBHI dengan alasan Lapindo telah mengeluarkan banyak biaya dan telah menyelesaikan penanggulangan bencana Lumpur di Porong. Padahal, fakta di lapangan, hingga saat ini setidaknya terdapat sekitar 300 keluarga yang terdiri dari 700-an jiwa masih belum menerima ganti rugi, alias masih bertahan di lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong.

Pembayaran ganti rugi pun juga masih sebatas pemberian uang muka 20 persen bagi 11.700 keluarga. Bahkan, di luar peta terdampak, ternyata juga masih banyak rumah atau lahan milik warga yang nyata-nyata tidak bisa lagi dipergunakan akibat terkena luberan lumpur Lapindo. Lahan-lahan warga di luar peta ini tidak tersentuh ganti rugi sama sekali.

Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan terhadap Lapindo, kata warga, hakim yang menyidangkan kasus ini harusnya bisa mendengar dulu pendapat para korban lumpur Lapindo.

Rohman Taufiq

3 Balasan ke Warga Kecewa Gugatan Atas Lapindo Ditolak

  1. Tonas mengatakan:

    Selasa, 04 Des 2007,
    Kalla Minta Hukum Lebih Dinamis

    JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hukum harus dinamis sehingga tidak kaku dan selalu menyesuaikan dengan kondisi aktual. Hukum diharapkan tetap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

    “Hukum jangan menjadi penghambat kemajuan. Investor sering mengatakan, ada tiga L yang mengganggu usahanya di Indonesia, yaitu labour (buruh), local (otonomi daerah), dan law (kepastian hukum),” ujar Kalla ketika membuka Seminar Nasional Visi Pembangunan Hukum Nasional 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin (3/12).

    Seminar dua tahunan tersebut diprakarsai Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dihadiri Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, penasihat presiden Adnan Buyung Nasution, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

    Karena perkembangan pembangunan kerap diganggu belantara aturan hukum, Wapres mengaku pemerintah kerap membuat terobosan dengan mencabut atau mengubah aturan hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.

    “Sering orang mengatakan saya melanggar hukum. Tidak, saya tidak melanggar hukum karena saya mengubahnya. Bagi saya, hanya ada satu hal yang tidak bisa diubah, kitab suci. Jangankan peraturan menteri, konstitusi saja kita ubah untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Kalla menegaskan, hukum hendaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi penghambat. Pemerintah pusat dan daerah harus berani mengubah perangkat hukum yang kontraproduktif dengan tujuan pembangunan.

    Menurut dia, hukum yang terlalu kaku justru membuat Indonesia lebih buruk dibandingkan negara-negara yang tertutup, seperti Tiongkok dan Vietnam. Hukum yang positif bagi kemajuan ekonomi, jelas Kalla, dipraktikkan negara-negara Skandinavia. Pada 1950-an, terbit aturan hukum yang mewajibkan negara menyediakan sambungan telepon ke seluruh rumah warga.

    “Tidak mungkin pakai kabel. Karena itu, mereka kembangkan teknologi selular. Hasilnya, sekarang kita lihat Nokia, Motorolla, dan Siemens menjadi pioner industri selular dunia,” tuturnya.

    Kalla yakin tujuan berbangsa dapat dinikmati pada 2025. Sebab, saat ini kondisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia mencontohkan, pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang pada 1998 berkisar USD 500-USD 600 meningkat menjadi USD 1.200. “Kita menghadapi tantangan berat, namun peluang kita lebih besar dibandingkan negara-negara lain,” ujarnya. (noe/tof)

    INSTRUKSI DAN ARAHAN INI YANG MENGAKIBATKAN LAPINDO MENANG DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI JAKARTA. SAMPAI KAPAN HUKUM DI NEGERI TERCINTA INI BENAR-BENAR MEMBELA RAKYAT KECIL, BUKAN PARA KAPITASI…!!!!!

  2. Tonas mengatakan:

    Jangan Ganggu Kami Yang Sedang Cuci Piring”

    Presiden SBY bersama para menteri pada acara peresmian gedung PPATK di Jl. Juanda, Jakarta, hari Selasa (27/11). (foto: anung/presidensby.info)Jakarta: Untuk memberantas korupsi, semua harus bekerja keras. Sekarang semua harus bekerja keras mencuci piring, karena orang-orang yang telah berpesta tidak mau mencuci piring, tapi malah mencuci tangan. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),Jl.Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (27/11) pagi.

    “Saya harus mengatakan, memang kita ini sekarang harus bekerja keras untuk mencuci piring, biar bersih. Karena seingat saya, banyak dulu yang berpesta, lupa mencuci piring. Malahan barangkali yang diingat, yang lebih disenangi mencuci tangan ketimbang mencuci piring. Untuk keadilan, kepada pihak-pihak seperti itu, jangan mengganggu kami-kami, kita-kita yang siang dan malam sekarang bekerja mencuci piring. Adil. Kita ingin negara yang kita cintai ini, makin ke depan makin bersih, bukan makin kotor. Dalam arti, makin berkurang berbagai kejahatan utamanya kejahatan yang serius, dan kejahatan yang luar biasa makin bersih,” kata Presiden.

    Menurut SBY, sistem kita makin bersih. “Pemerintahan pusat dan daerah makin bersih. Berbagai kegiatan bisnis di negeri kita makin bersih pula, transaksi keuangan yang ada di negeri ini, baik transaksi dalam negeri maupun transaksi lintas negara. Kalau semuanya makin bersih, negara kita akan selamat, termasuk selamatnya aset dan keuangan negara yang kita miliki. Negara kita akan semakin pasti, more certain, di dalam berbagai kegiatan di negeri ini, termasuk kegiatan usaha di tanah air,” lanjut Presiden.

    Salah satu cara untuk membuat negara menjadi bersih, lanjutnya, “Kkita harus menuntaskan kejahatan keuangan yang sangat serius yang dulu pernah terjadi. Bagaimana caranya bikin negara kita bersih ? Antara lain kejahatan keuangan yang sangat serius yang dulu pernah terjadi, yang belum tuntas, harus kita tuntaskan. BLBI ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas. Yang belum tuntas kita tuntaskan, yang buron bergentayangan di luar negeri bawa uang Indonesia dan aset negara, cari! Bawa pulang, suruh mengembalikan asetnya. Ke depan kita harus betul-betul mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang dengan cara-cara yang lebih baik,” kata Presiden.

    Ditambahkan, bisnis yang modalnya KKN, kongkalingkong, kolusi penguasa dan pengusaha, sudah selesai. “Dalam arti, cukup. Jangan dihidup-hidupkan kembali, bisnis model itulah yang bikin celaka negeri kita. Krisis yang terjadi di masa lalu antara lain karena praktek-praktek bisnis seperti itu. Kita ingin berbisnis yang benar dan bersih, dan pemerintah membuka ruang dan peluang bisnis seperti itu agar lebih adil. Bisnis yang tidak benar itu sudah bukan jamannya lagi. Bisnis dengan berlindung di balik penggunaan dana APBN dan APBD yang tidak benar juga harus dihentikan, karena jika tidak, banyak aset negara uang negara yang hilang. Kalau banyak uang dan aset negara hilang, maka sasaran pembangunan tidak akan dapat kita capai dengan baik. Rakyat yang akan menderita. Sebaliknya bila kita bisa amankan aset dan keuangan negara, pembangunan bertambah baik, peningkatan kesejahteraan rakyat bertambah baik, pendidikan dan kesehatan makin maju, kemiskinan makin cepat dikurangi, pengangguran lebih cepat dikurangi. Rakyatlah yang akan senang, “ kata Presiden SBY. (nnf)

    BUKTIKAN KALAU MEMANG NIATAN INI BUKAN SEKEDAR TEBAR PESONA UNTUK 2009 – 2014. Bapak Presiden Para KADAL-NYA SEKARANG SUDAH BERADA DI SEKITAR ISTANA, KENAPA TIDAK BERANI BERTINDAK TEGAS..????, KORBAN LUMPUR SEKARANG SUDAH BENAR-BENAR DALAM CENGKRAMAN PARA KADAL TERSEBUT. BUKTIKAN KALAU MEMANG NIATAN BAPAK MEMBANTU RAKYAT….!!! MASALAH LAPINDO MERUPAKAN CONTOH KECIL NIATAN BAPAK UNTUK “CUCI-PIRING”.

  3. mang Ipin mengatakan:

    Mata hati/batin dari bapak hakim yang telah memutuskan gugatan YLBHI
    vs LBI telah dibutakan dengan….?????? moga kiranya YMK dapat meng-
    ampuni beliau2 tsb…bagi para RKL jangan putus asa!!!!! maju terus mem-
    perjuangkan yang benar atas hak2 dari sdr2 sekalian,pasti yang benar pada
    akhirnya akan mendapatkan kemenangan….amin!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: