BPLS Di-Deadline 2008

RADAR SIDOARJO      Senin, 10 Des 2007
SIDOARJO – Datang-datang langsung menancapkan deadline. Tim Pengawas Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (BPLS) men-deadline BPLS agar menyelesaikan persoalan lumpur paling lambat pada 2008. Deadline dipatok tim yang beranggota sejumlah legislator DPR itu saat mengunjungi lokasi semburan lumpur kemarin (5/12).

Tim Pengawas BPLS melihat langsung kondisi bekas jalan tol Porong, saluran spillway, dan pusat semburan lumpur. Mereka adalah Azwar Anas (PKB), Alvie Lie (PAN), dan Tjahyo Kumolo (PDIP).

Tim datang sekitar pukul 10.00 dan langsung menuju bekas jembatan tol di kawasan Siring. Setelah itu, mereka menuju lokasi spillway untuk pembuangan lumpur di Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke pusat semburan.

Setelah peninjauan tersebut, anggota tim pengawas Tjahyo Kumolo mengatakan, tim akan memberikan batas waktu kepada BPLS dalam menyelesaikan persoalan lumpur. Batas waktu itu ditentukan sampai 2008. “Harus ada deadline yang tegas,” ujarnya.

Menurut Tjahyo, ada tiga poin yang harus diselesaikan BPLS, yakni penanganan semburan lumpur, normalisasi Kali Porong, dan permasalahan sosial. Ketiganya dianggap belum menampakkan perubahan sampai sekarang. Diharapkan, batas waktu tersebut mampu meningkatkan kerja BPLS. “Yang penting tiga poin bisa teratasi,” tegas Tjahyo.

Dia juga menyinggung rencana relokasi infrastruktur. Tjahyo berharap BPLS segera merealisasikannya. Sebab, anggaran operasional dan pembebasan lahan Rp 500 miliar sudah cair. “Sekarang dana tidak bisa dijadikan alasan relokasi lambat,” tambah dia.

Hal senada diungkapkan politikus asal PKB Azwar Anas. Dia juga mendesak relokasi infrastruktur segera dilakukan. Menurut dia, sudah lima bulan proses relokasi tidak berjalan maksimal sehingga kemajuan tidak tampak sama sekali. “Relokasi harus dioptimalkan agar cepat selesai,” katanya.

Azwar juga meminta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten turut menuntaskan persoalan tersebut. Terutama Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo diharapkan membantu penyelesaian persoalan warga di luar peta terdampak. “Saling koordinasi untuk pembayaran ganti ruginya,” ujar Azwar.

Menanggapi itu, staf Humas BPLS Ari Khusairi mengatakan, tidak mungkin deadline 2008 terlaksana secara total. Relokasi infrastruktur saja dipastikan butuh waktu lebih dari itu. Apalagi menutup semburan lumpur. “Tapi, bagaimanapun, kami akan meningkatkan kinerja BPLS agar lebih baik,” kata Ari. (riq/roz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: