Belum Ada Hasil-Negosiasi Harga Lahan Relokasi

RADAR SIDOARJO      SIDOARJO – Negosiasi harga tanah untuk relokasi infrastruktur korban lumpur belum membuahkan kesepakatan. Warga pemilik lahan bersikukuh dengan tuntutan tinggi. Mereka diberi kesempatan bermusyawarah lagi sebelum negosiasi lanjutan dengan panitia pengadaan tanah (P2T).

“Belum ada kesepakatan. Tapi, kami sudah memberikan PR kepada delapan orang warga Jabon itu untuk menentukan sikap. Kami beri waktu dua hari, terhitung mulai sekarang (kemarin, Red),” ujar Wakil Ketua P2T Djoko Saptono, yang mengikuti pertemuan Selasa malam antara Bupati Win Hendrarso dan pemilik lahan.

Djoko menjelaskan, kendala utama negosiasi masih soal harga. Warga pemilik tanah bersikeras meminta harga senilai dengan ganti rugi yang diberikan PT Lapindo kepada warga korban lumpur. Bahkan, harga yang diminta warga pemilik tanah sedikit lebih tinggi.

“Tanah sawah, misalnya. Mereka meminta harga Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per meter persegi. Padahal, ganti rugi Lapindo (untuk tanah sawah) hanya Rp 120 ribu per meter persegi,” ungkap Djoko.

Menurut taksiran tim appraisal, harga yang pantas untuk tanah-tanah yang bakal terkena jalur relokasi adalah Rp 85 ribu per meter persegi untuk tanah pertanian, Rp 125 ribu/m2 untuk tanah kering, dan Rp 150 ribu/m2 untuk tanah matang (tanah kering di tepi jalan raya, Red).

Untuk bangunan, nilainya mengacu pada standar Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). “Tim appraisal juga sudah menyosialisasikan hasil penaksiran mereka kepada warga. Warga mestinya sudah tahu,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, kurang tepat jika pemilik tanah yang terkena jalur relokasi menuntut harga senilai ganti rugi Lapindo. Yaitu, Rp 1 juta/m2 untuk tanah kering, Rp 1,5 juta/m2 untuk bangunan, dan Rp 120 ribu/m2 untuk tanah pertanian.

“Sebab, nilai ganti rugi yang diberikan Lapindo itu kan sudah termasuk nilai ganti rugi immaterial, seperti beban psikologis dan sebagainya,” tandas Djoko. “Apalagi, pembayarannya dilakukan secara bertahap. Nah, ganti rugi tanah relokasi ini kan dibayar kontan, tidak dicicil seperti ganti rugi Lapindo,” imbuh dia.

Bupati Win Hendrarso mengatakan tidak merasa jera berupaya memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya relokasi infrastruktur itu. “Saya akan memberikan pemahaman bahwa relokasi jalan infrastruktur itu adalah demi kepentingan ekonomi Sidoarjo. Saya juga akan memberikan pemahaman bahwa dengan adanya jalan tol di sekitar tempat tinggal mereka, atau tanah mereka, otomatis ekonomi mereka akan meningkat,” beber Win. (sat/riq)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: