Sulit Masuk Peta Terdampak

RADAR SIDOARJO Selasa, 08 Jan 2008 Korban Tanggul Jebol Dapat Bantuan
SIDOARJO – Tuntutan masuk peta terdampak terus menguat setelah tanggul jebol di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kamis lalu (3/1). Menyusul warga Desa Ketapang, ratusan warga Kelurahan Siring di sisi barat Jl Raya Porong menuntut hal serupa.

Ratusan warga kemarin berunjuk rasa ke Kantor Kecamatan Porong. Mereka berkonvoi motor dan truk dari kawasan Siring. “Kami minta ganti rugi,” ucap Iskan, salah seorang warga. Sampai di kantor kecamatan, warga diterima Lurah Siring Pain Ghozali.

Warga menyatakan menuntut masuk peta terdampak karena rumah dan lingkungan mereka sudah rusak. Tembok rumah retak-retak, air bersih sulit, dan keselamatan selalu terancam. Mereka mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu.

“Tolong dimasukkan peta agar kami dapat ganti rugi,” tambah Mahmud Marzuki, wakil warga. Menanggapi itu, Pain Ghozali mengaku pernah memperjuangkannya, namun tidak disetujui. Tetapi, dia berjanji bekerja keras untuk warga.

Secara terpisah, Gubernur Jatim Imam Utomo mengatakan, perubahan peta terdampak merupakan kewenangan pusat. Pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak berhak mengubahnya. “Itu semua kan sudah masuk perpres. Jadi wewenang pusat untuk mengubahnya,” katanya.

Terkait gagal panen yang menimpa beberapa kawasan di sekitar lokasi lumpur, Imam mengatakan pemprov akan mengganti secara sharing dengan Lapindo. Hanya, lanjut Imam, ada kendala, yaitu peningkatan jumlah desa yang meminta ganti rugi. Jika awalnya hanya empat desa, sekarang jadi sembilan desa. Jumlah nominalnya membengkak. Imam menyebut jika awalnya Rp 2,6 miliar sekarang mencapai Rp 13 miliar. “Perlu dihitung dulu agar bisa diambilkan dananya,” tegas Imam.

Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mengatakan akan terus mengawal pemberian kompensasi bagi warga yang dirugikan. “Mereka sudah sengsara. Jadi jangan dibuat lebih sengsara lagi,” katanya.

Namun, Fathor menekankan, mekanisme pemberian dana itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai salah sasaran. “Nanti, semua ikut mengaku tanamannya gagal panen karena Lapindo. Bisa repot kalau begitu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fathor menegaskan, pemerintah daerah Jatim telah siap memberikan dana untuk seluruh korban semburan lumpur di Porong. Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan PT Lapindo. Mereka akan memberikan dana bantuan tersebut dengan sistem sharing, sepertiga ditanggung pemprov, sedangkan dua pertiganya ditanggung PT Lapindo.

Bupati Win Hendrarso setelah rapat bersama Gubernur Imam Utomo mengatakan, permintaan warga masuk peta terdampak sulit direalisasikan. Sebab, Perpres No 14 Tahun 2007 sulit diubah. Namun, warga yang terkena lumpur Kamis (3/1) itu akan mendapatkan bantuan Rp 500 per KK.

Dana itu diambil dari bantuan BUMN Jumat (4/1) lalu sebesar Rp 258 juta. Jumlah itu akan ditambah dana taktis dari pemkab sekitar Rp 150 juta-Rp 170 juta. “Warga akan menerima bantuan dari dana tersebut,” katanya. Jumlah KK yang terkena bencana tanggul jebol mencapai sekitar 852 KK yang terdiri atas 260 KK dari Siring dan 592 KK dari Ketapang.

Sementara itu, gara-gara hujan deras yang mengguyur wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, ratusan penumpang kereta api (KA) ke arah Pasuruan, Malang, dan Banyuwangi keleleran di Stasiun KA Gedangan, Sidoarjo, dan Tanggulangin. Hingga sore, KA tidak bisa lewat karena rel KA ruas Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, tergenang air.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain mengatakan, genangan tersebut disebabkan hujan yang tidak kunjung berhenti. Selain itu, drainase di sekitar tanggul tidak berfungsi. “Genangan air itu akibat hujan sejak siang sampai sore,” katanya kemarin (7/1).

Untuk itu, kata Zulkarnain, BPLS mengupayakan pompa untuk menyedot air ke sungai. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan rumah warga yang tidak masuk peta terdampak. (riq/cie/sat/roz)

2 Balasan ke Sulit Masuk Peta Terdampak

  1. Tonas mengatakan:

    Bupati Win Hendrarso setelah rapat bersama Gubernur Imam Utomo mengatakan, permintaan warga masuk peta terdampak sulit direalisasikan. Sebab, Perpres No 14 Tahun 2007 sulit diubah

    APANYA YANG TIDAK BISA DI UBAH PAK…???? WONG ITU HANYA PERPRES BUATAN MANUSIA..!!!! EMANGNYA “PERPRES” UDAH BISA NYAMAIN DENGAN “AYAT-AYAT” BUATAN ALLAH, SEHINGGA TIDAK BISA DIUBAH…?????!!!! PAK WIN DAN PAK IMAM KHAN BELUM MELAKSANAKAN AMANAH RAKYAT INI, KENAPA SUDAH TAKUT DULU…???!!!! SBY & JK ITU JUGA MANUSIA KHAN…. Jangan Bodohin Warga Masyarakat ini dengan hal-hal yang demikian…. Apa menunggu SEMUA AKSES SIDOARJO KITA TUTUP LAGI, BARU SAMPEYAN-2 MELANGKAH…!!!!!!

  2. Tonas mengatakan:

    Itulah kalau planning yang TIDAK JELAS DAN TEGAS DARI PEMERINTAH DAERAH, dari awal dan sudah tradisi bangsa ini kalau terjadi bencana tidak akan pernah melihat dan menjadwalkan secara jelas AREAL YANG TERDAMPAK LANGSUNG DAN AREAL YANG TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG, Dalam hal ini sebenar-nya yang lebih beresiko besar adalah AREAL YANG TIDAK TERDAMPAK LANGSUNG, karena kehidupan dan psikologi Masyarakat yang ada di sekitar itu masih dan selalu di hadapkan pada ke kwatiran yang tidak menentu. Sampai KAPAN HAL INI SULALU KITA INGATKAN…!!!! APA PEMERINTAH INI SELALU MENUNGGU DIDEMO DULU BARU MEMPERHATIKAN RAKYAT-NYA…!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: