Fergaco: Siring Barat Berbahaya

RADAR SIDOARJO Kamis, 14 Feb 2008
Wabup Setuju Dikosongkan
SIDOARJO – Kecemasan warga RT 12 RW 02, Siring Barat, Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, terbukti. Kawasan itu dinyatakan berbahaya karena kandungan gas yang mudah terbakar (LOL) makin tinggi. Tim pemantau gas, Fergaco, menyatakan kondisi itu sangat berbahaya bagi penduduk.

Dodie Irmawan, anggota Tim Fergaco, mengatakan hal itu setelah timnya melakukan sejumlah penelitian di kawasan Siring Barat. Di permukiman tersebut, bermunculan gelembung (bubble) mengandung gas yang mudah terbakar. “Fergaco mutlak mengatakan itu adalah pil pahit yang harus ditelan. (RT 12 RW 02) harus dikosongkan. Sangat berbahaya bagi penduduk di kawasan itu,” tandas Dodie.

Menurut dia, kandungan gas yang mudah terbakar atau LEL (low explosive limit) di areal itu sudah mencapai 37-77 persen. Memang, rata-rata kandungan LEL-nya sekitar 37 persen. “Tapi pernah mencapai 77 persen. Itu berarti sangat berbahaya,” tegasnya.

Dodie memaparkan, saat meneliti, Fergaco juga menemukan banyak suara gemericik tepat di bawah permukaan lapisan tanah. Itu menandakan banyak bubble di kawasan tersebut yang sudah mendekati permukaan tanah. Temuan Fergaco menunjukkan bubble-bubble yang muncul ke permukaan tanah selalu mengandung gas LEL dengan kadar cukup tinggi.

“Bubble itu bisa muncul kapan saja. Akibatnya adalah kebakaran. Apa mau menunggu kebakaran seperti tahun lalu (ledakan pipa gas Pertamina di bekas jalan tol pada November 2007, Red),” ungkap Dodie. Dia menegaskan kondisi itu merupakan kenyataan yang harus disampaikan secara jujur. Itu penting demi keselamatan warga.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk, Dodie mengatakan Fergaco sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan ke sejumlah instansi terkait. “Terserah (tindak lanjut)-nya, apakah pengosongan wilayah atau apa pun yang dirasa perlu untuk diambil. Tapi, apa harus menunggu ada korban jiwa lebih dulu,” tandasnya.

Humas BPLS Achmad Zulkarnain menegaskan, BPLS masih menunggu rekomendasi dari pihak lain yang juga sedang meneliti kawasan itu. “Terlalu dini untuk mengeluarkan pernyataan itu. Sebab, Fergaco hanya bertugas mengukur dan memeriksa. Sedangkan memutuskan bukan wewenang dia. Masih diperlukan rekomendasi dari pihak terkait,” terangnya.

Wakil Bupati Saiful Ilah menyatakan setuju permukiman penduduk yang dinyatakan bahaya itu segera dikosongkan. “Ya, saya sudah pernah ke sana (Siring Barat, Red). Kondisinya memang cukup membahayakan karena banyak muncul gas yang mudah terbakar,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Saiful, Pemkab Sidoarjo tidak bisa serta-merta menyatakan kawasan Siring Barat harus masuk peta terdampak sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perpres 14/2007. Juga tidak bisa menuntut agar Lapindo bertanggung jawab.

“Kami (pemkab, Red) baru mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memasukkan Siring Barat ke dalam wilayah peta terdampak. Lapindo juga nggak bisa dituntut bertanggung jawab. Sebab, sesuai Perpres 14/2007, tanggung jawabnya hanya sebatas wilayah peta terdampak,” tuturnya.

Di bagian lain, Kepala Divisi Humas Lapindo Yuniwati Teryana menyatakan, imbauan agar wilayah permukiman penduduk di Siring Barat harus dikosongkan tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Perpres 14/2007. “Mungkin wilayah itu memang sudah berbahaya. Yang jelas, Lapindo tetap berpegang pada Perpres 14/2007,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham menyatakan setuju kawasan permukiman penduduk di Siring Barat harus segera dikosongkan. “Sebab, waktu Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, red) ke Sidoarjo beberapa waktu lalu, ada ahli geologi yang mengatakan kawasan rawan mencapai radius 3 kilometer dari pusat semburan,” ungkapnya.

Selanjutnya dia mengatakan, DPRD Sidoarjo segera menggelar rapat dengan muspida dan pihak-pihak terkait membahas masalah tersebut. Untuk mencari solusi, apakah penduduk di Siring Barat harus direlokasi atau diberi ganti rugi seperti korban lumpur Lapindo yang terdahulu.

“Yang jelas, warga nanti tidak boleh melontarkan tuntutan yang mendasarkan kepentingan kelompok per kelompok. Sedangkan Lapindo juga tidak boleh memaksa warga untuk relokasi,” tandasnya. (riq/sat/roz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: