Pemerintah Dinilai Melanggar HAM

Kasus Lumpur Lapindo Kamis, 14 Feb 2008 | 15:21 WIBTEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang mengatur penyelesaian ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2005.

“Pemerintah membiarkan terjadi dan berlanjutnya pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo,” kata Ketua Tim Kasus Lumpur Lapindo Syafruddin Ngulma Simeulue di kantornya, Kamis (14/2).

Oleh karenanya, lanjut dia, Komisi merekomendasikan supaya presiden mencabut perpres tersebut. Alasannya, Perpres itu menyebutkan korban lumpur yang berhak mendapat ganti rugi hanya mereka yang berada dalam peta terdampak, padahal warga yang tinggal di sekitar luapan juga terkena dampak misalnya mereka tidak bisa menyalakan api karena lingkungan sudah dipenuhi gas.

Selain itu, perpres tersebut menghilangkah kewajiban Lapindo untuk membayar ganti rugi dan memberi hak untuk membeli tanah warga sehingga seolah-olah tidak terjadi semburan lumpur, melainkan hanya jual beli secara perdata biasa. Dia menambahkan, hingga kini pun belum ada kepastian hukum tentang kasus ini karena berkas perkaranya masih bolak-balik antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

Komisi, kata dia, menyarankan agar presiden mengganti perpres tersebut dengan peraturan lain yang menjamin terpenuhi dan terpulihkan semua hak korban lumpur Lapindo.

Syafruddin menambahkan, pelanggaran HAM justru sudah terjadi sebelum insiden luberan lumpur terjadi. Pasalnya, kata dia, wilayah pengeboran itu bukanlah areal untuk pertambangan atau eksplorasi, melainkan wilayah untuk pemukiman, pertanian dan pabrik.

Syafruddin mengatakan, komisi akan membentuk tim baru untuk melakukan investigasi segala hal terkait kasus ini. “Karena ada beberapa yang masih misterius,” ujarnya. Misalnya, pengungkapan laporan pengeboran harian, terjadi pengerahan militer saat lumpur mulai menyembur padahal mestinya hal ini ditangani oleh kepolisian dan terjadinya ledakan pipa gas pertamina yang menewaskan 12 orang.

Rini Kustiani

Iklan

2 Responses to Pemerintah Dinilai Melanggar HAM

  1. bento berkata:

    ah yang penting aku senang BLBI tidak jadi masalah. jadi aku bisa beli apa saja, biar saja Indonesia atau Lapindo mau hilang atau tidak, yang penting aku sudah bisa hidup di negara lain, kalau perlu aku jadi orang lain atau warga negara lain. Kan pemerintah sama aparat udah aku kuasai juga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: