Kemesraan DPR kepada Lapindo

Koran TEMPO / Selasa, 19 Februari 2008 Opini

Firdaus Cahyadi
KNOWLEDGE SHARING OFFICER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ONE WORLD-INDONESIA
Akhirnya Tim Pengawas Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo bentukan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bencana alam dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan manusia. Anggota tim pengawas bentukan DPR itu mengaku memberikan laporan berdasarkan hal-hal yang telah menjadi fakta.

Laporan tim pengawas itu sekilas terkesan ilmiah, tapi anehnya laporan tersebut sama persis dengan opini publik yang sedang digalang melalui iklan berbentuk advertorial oleh PT Minarak Lapindo Jaya di berbagai media massa. Dalam iklannya, perusahaan itu meminjam pernyataan beberapa pakar dari perguruan tinggi yang mengatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bencana alam.

Menariknya, dalam salah satu iklannya, PT Minarak Lapindo Jaya juga mengutip pendapat Ketua DPR RI yang memperkuat opini yang sedang digalang perusahaan tersebut. Anehnya lagi, pernyataan Ketua DPR RI tersebut dikeluarkan jauh hari sebelum Tim Pengawas Lumpur Lapindo bentukan DPR RI memberikan laporan resminya. Pernyataan Ketua DPR RI yang dikutip dalam iklan advertorial tersebut dikeluarkan pada saat pembukaan Masa Persidangan III 2006/2007 pada 8 Januari 2007.

Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Lapindo-DPR Tamam Achda mengutip pendapat pakar yang menguntungkan posisi PT Minarak Lapindo Jaya. Menurut dia, semburan lumpur panas di Sidoarjo akibat pengaruh gempa tektonik di Yogyakarta (Koran Tempo, 18 Februari 2008). Seperti pada iklan Lapindo, pernyataan Wakil Ketua Tim Pengawas DPR itu tidak mempedulikan pendapat beberapa pakar lain bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo akibat kelalaian korporasi, dan bukan disebabkan oleh bencana alam.

Beberapa praktisi pertambangan dan pakar dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri sebenarnya ada yang berpendapat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo bukan bencana alam. Namun sayang, suara mereka seperti tertelan bumi akibat pernyataan anggota DPR RI dan serbuan iklan advertorial Lapindo. Pendapat mantan Direktorat Eksplorasi dan Produksi BPPKA-Pertamina, yang juga anggota Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo, Ir Kersam Sumanta, misalnya, menunjukkan bahwa ada unsur kekeliruan manusia yang menyimpang dari standar operasional teknik pengeboran yang menyebabkan terjadinya semburan.

Sementara itu, seorang ilmuwan dari Jepang, Profesor Mori, menunjukkan bahwa posisi lumpur Lapindo di Sidoarjo ternyata berada jauh di luar episentrum gempa yang terjadi di Yogyakarta. Artinya, getaran yang sampai ke Sidoarjo tidak cukup kuat untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api lumpur (mud volcano). Pakar geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ir Amien Widodo, MT, dalam pandanganya menyebutkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bisa dimungkinkan hanya jika efek gempa yang sampai di Porong dan sekitarnya mencapai 6 skala Richter (SR). Kenyataannya, efek gempa yang sampai ke Porong dan sekitarnya hanya 2,2 SR. Artinya, semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo bukan karena efek gempa, melainkan karena kelalaian operator pengeboran.

Pendapat para praktisi dan pakar yang mengatakan bahwa semburan lumpur panas bukan bencana alam diperkuat oleh dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada 18 Mei 2006, yang menggambarkan kronologi kejadian semburan lumpur panas tersebut (Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, Ali Azhar Akbar, 2007). Dokumen rapat itu menyatakan bahwa saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai salah satu pemegang saham Lapindo memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (casing) berdiameter 9.297 kaki, tapi prosedur baku pengeboran itu diabaikan.

Pada Sabtu (27 Mei 2006) pagi, Lapindo mengaku kehilangan lumpur (loss). Hal itu terjadi karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas. Rangkaian alat pengeboran pun dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki. Saat itulah terjadi letupan gas (well kick). Letupan gas dari formasi batuan itu menekan alat pengebor sehingga lumpur naik ke atas.

Pada Minggu, 28 Mei 2006, well kick dapat ditutup dengan lumpur berat yang dapat mematikan aliran (kill mud). Di saat itulah Lapindo berusaha mencabut mata bor hingga ke permukaan. Namun, sialnya, bor macet saat akan diangkat ke atas. Karena gas tidak bisa naik ke atas melalui fire pit (cerobong yang dapat disulut) dalam rangkaian pipa bor, gas menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Senin, 29 Mei 2006, tiba-tiba lumpur menyembur hingga ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran.

Pertanyaan berikutnya, apakah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo-DPR juga menampilkan pendapat pakar, praktisi pertambangan, dan juga fakta-fakta lapangan yang berbeda dengan pendapat pakar serta fakta yang ditulis dalam iklan advertorial Lapindo? Seharusnya anggota DPR RI yang relatif memiliki pendidikan tinggi lebih bisa obyektif dalam memandang suatu permasalahan, bukan justru bertekuk lutut mengikuti seruan iklan dan pidato ketuanya yang membela kepentingan Lapindo. Seharusnya para wakil rakyat itu lebih membela kepentingan rakyat daripada kepentingan sebuah korporasi besar.

Gencarnya pembelaan terhadap posisi Lapindo dari kalangan wakil rakyat ini mengundang kecurigaan adanya konspirasi untuk mengalihkan tanggung jawab soal semburan lumpur Sidoarjo dari tangan Lapindo ke pundak pemerintah. Dugaan itu semakin menguat menjelang Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diketahui, setiap menjelang pemilu, setiap partai politik membutuhkan banyak dana untuk kegiatan kampanye. Publik harus membongkar hubungan mesra antara DPR dan Lapindo ini. Jangan sampai terjadi konspirasi jahat yang merugikan kepentingan masyarakat.

11 Balasan ke Kemesraan DPR kepada Lapindo

  1. afa mengatakan:

    ass. jelas-jelas lumpur lapindo itu ulahnya manusia yang serakah, bukan bencana alam atau fenonema alam. itu kesalahan dari PT Lapindo sendiri ……………eh tiba-tiba di isukan bencana dan fenonema alam itukan nga benar…… tolong bisa objektif dong………………………… Semoga Allah memberikan balasan terhadap orang2 zolim amin

  2. hati nurani mengatakan:

    lho kan sudah jelas. di dalam kitab: “kehancuran umat ( bangsa ) karena para pemimpin dan alim ulamanya tidak amanah dan ahlinya”. Jadi memang salah satu tanda-tanda yang diprediksi oleh salah satu media asing, bangsa ini akan tidak bertahan sampai abad 22. Sudah jelas yang salah malah benar, yang benar malah salah. Memang tidak ada spirit untuk bertahan dan mempertahankan ideologi dan identitas. Semua karena uang dan bisnis yang “terlalu”.Amit-amit

  3. t mengatakan:

    Nasi sudah jadi bubur, lumpur nggak mau berhenti apapun “NANTI” penyebabnya. Pengeboran ataupun Fenomena Alam.

    Yang diyakini penduduk, saya dulu tinggal adem ayem saja. Dulu juga ada gempa, tapi tidak ada atau belum ada lumpur. Lalu pengeboran, lalu ada gempa di Yogya, lalu ada Underground Blow up, lalu lumpur mulai keluar, lalu tanah mulai ambles, lalu mulai muncul gas di tempat-tempat lain.

    Permasalahan: sekarang daerah itu mau diapakan. Direhab atau Abandon Ship.

    Siapa yang berhak menetapkan STATUS DAERAH itu. Implikasinya besar, bisa seperti BLBI dulu dan sekarang. Ini sama sekali bukan konspirasi teori.

    Harus ada yang dilakukan baik itu Swasta atau Pemerintah.

    Usulan saya: Dulu kan sudah ada perjanjian Pemerintah menanggung infrastruktur, lainnya Swasta. Tetapi, penduduk merasa semua lamban di banding dengan perkembangan yang kemudian terjadi. Kebetulan Yang Swasta dan Yang Pemerintah ada Tautan, negosiasi lah. Win-win saja. Yang penting adakan percepatan pembenahan. Artinya pemerintah mungkin harus disertakan di dalam relokasi non-infrastruktur, mengikutsertakan PP perumahan dan Perumnas dalam percepatan relokasi. Nantinya ditagih ke swastanya.

    Bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan, kembali lagi, sekarang daerah itu dinilai berapa, konsesi swasta dikembalikan ke negara berdasar pasal 33 UUD. Untung atau rugi tinggal dikompensasi dengan tagihan relokasi.

    Mengapa harus ada relokasi, saya pikir AMDAL yang lama sudah gugur melihat perkembangan daerah terdampak dan akan terdampak.

    Kalau tidak ada upaya penghentian go to abandon ship. Berpikir ndak perlu lama-lama asal langkah berikutnya jelas.

    Kalau nantinya daerah itu memang menghasilkan entah itu gas, minyak, panas bumi anggap saja itu hokienya negara. Swastanya rela saja, sudah nggak pusing-pusing nyari uang sana-sini secara immediate buat dana relokasi (tetep nantinya harus bayar tagihan yang diambil alih pemerintah, buying time saja).

    Kalau nantinya daerah itu memang tidak menghasilkan apapun dan lumpurnya tidak berhenti, sudah pasti penduduknya harus relokasi. Kalau lumpurnya berhenti, terima kasih Tuhan, Pertamina bisa take over atau konsesinya dijual lagi. Yang pasti Relokasi is a must karena AMDAL pasti mensyaratkan itu.

    Saya koq mengganggap pemerintah banyak uang yach. Here the key, penduduk yang direlokasi “disisipkan” kedalam anggaran proyek infrastruktur yang selama ini molor-molor terus. Ini akan mengakibatkan orang tercerabut dan terpisah dari tanah lahirnya. Ya, itulah konsekuensinya, balasannya apa tentu fasilitas umum dan sosial yang lebih maju dari sebelumnya. Dana dan skemanya, mencontoh BRR Aceh saja.Tinggal pilih dan butuh kerelaan hati.

    Terlalu panjang ya, ya sudah kita close menunggu komentar berikutnya.

  4. Jeye mengatakan:

    Numpang komen ya. Menurutku ini tulisan tendensius. Begitu bernafsunya sehingga gak logis. “Kita harus adil sejak dari dalam pikiran” – Pramudya.

    ***Laporan tim pengawas itu sekilas terkesan ilmiah, tapi anehnya laporan tersebut sama persis dengan opini publik yang sedang digalang melalui iklan berbentuk advertorial oleh PT Minarak Lapindo Jaya
    —————————————————–
    JY: Kalau rekomendasinya adalah “human error”, itu juga “sama persis” dg opini publik yg digalang Walhi dkk, termasuk blog ini. Jd rekomendasi apapun, pasti “sama persis” dg (salah satu) opini publik. So?

    ****Beberapa praktisi pertambangan dan pakar dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri sebenarnya ada yang berpendapat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo bukan bencana alam.
    ———————————————————
    JY: Beberapa praktisi pertambangan dan pakar dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri juga ada yg berpendapat sebaliknya. So?

    ***PT Medco Energi sebagai salah satu pemegang saham Lapindo memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (casing) berdiameter 9.297 kaki, tapi prosedur baku pengeboran itu diabaikan.
    —————————————————-
    JY: Ya, ini juga saya baca di koran. Tp rangkaian sebab-akibat tsb [“lupa pasang casing” hingga “munculnya semburan raksasa”] harus bisa dibuktikan scr objektif berdasarkan fakta. Dan jelas bahwa tim P2DSL tidak bisa membuktikan itu.

    Gampangnya: fakta A=Benar, Fakta B=Benar, A terjadi sebelum B=Benar.
    Apakah A menyebabkan B? Belum tentu.

    ****Pertanyaan berikutnya, apakah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo-DPR juga menampilkan pendapat pakar, praktisi pertambangan, dan juga fakta-fakta lapangan yang berbeda dengan pendapat pakar serta fakta yang ditulis dalam iklan advertorial Lapindo?
    —————————————
    JY: Lha belum baca laporannya toh? Kok bisa menilai? Pake curiga2 lagi..

    ****Seharusnya anggota DPR RI yang relatif memiliki pendidikan tinggi lebih bisa obyektif dalam memandang suatu permasalahan
    —————————————————–
    JY: Halah, ini lagi. Anda sudah hire para profesional utk melakukan pencarian fakta secara objektif, tp kemudian hasilnya anda pertanyakan, krn gak sesuai harapan publik? Yg fair dong.

    ****Gencarnya pembelaan terhadap posisi Lapindo dari kalangan wakil rakyat ini mengundang kecurigaan adanya konspirasi untuk mengalihkan tanggung jawab soal semburan lumpur Sidoarjo dari tangan Lapindo ke pundak pemerintah
    ——————————————
    JY: Ah, another conspiracy theorist…😎.

    ***Sebagaimana diketahui, setiap menjelang pemilu, setiap partai politik membutuhkan banyak dana untuk kegiatan kampanye
    ———————————————
    JY: fakta A=Benar, Fakta B=Benar, A terjadi… (dst.. baca aja yg diatas)

  5. bento mengatakan:

    terbukti sudah tarian poco-poco. memang hebat, kan? maju selangkah, trus mundur selangkah. biar miskin negara tapi aku tetap bento.

  6. […] terkait: Kemesraan DPR kepada Lapindo Semburan Lumpur Akibat Kesalahan Lapindo […]

  7. […] Status bencana alam yang diputuskan TP2LS-DPR sudah sangat jelas menguntungkan siapa. Yang diuntungkan hanyalah PT Lapindo Brantas. Dan minimal ada 3 pihak yang dirugikan dengan status itu. […]

  8. linet mengatakan:

    Ngapain juga milih anggota DPR yang kayak gitu ??? mereka sebetulnya bukan wakil rakyat, mereka cuma pekerja “dodolan” (=jualan) “abab” (=bau mulut) untuk mencari bersuap-suap nasi (tidak cuma sesuap) untuk dirinya dan “kelompoknya saat itu” jadi mana dan siapa yang memberi suapan nasi, dia-lah yang diikuti……
    Mereka akan pencari pembenaran bukan kebenaran untuk mendukung upayanya… mengamankan…. Jadi sebetulnya mereka bukan wakil rakyat. Mereka tidak “pecus” kalau disuruh jadi wakil rakyat….
    Coba bayangkan, kalau rumah-rumah anggota DPR itu juga tenggelam seperti diporong?
    Wong.. sekarang jatah mereka terkurang sedikit aja udah mencak-mencak.. apalagi kalau sampai rumahnya tenggelam lumpur… Jelas mereka tidak berfikir untuk rakyat… mereka cuma “yok-yok’o”

  9. itul mengatakan:

    Beginilah nasib negeri ini kalo diurus oleh anggota Dewan yang tidak kompeten dan berpendidikan pas-pasan
    cara inventarisir data saja ga bisa?suruh mereka baca blog dululah.
    Benar kata gus Dur,”Anggota DPR seperti anak TK”.

  10. t mengatakan:

    Dapatkan dulu Laporan Tim dari DPR, pelajari analisis dan kompetensi pakar yang digunakan. Ngemeng-ngeemeng Pakar-Pakar yang memberi rekomendasi siapa ya????

    Utamakan Rakyat yang menjadi dan “akan” menjadi korban (antisipasi peta dampak yang makin meluas). Cuma kalau ada Realokasi APBN dan mengingat perkiraan ahli, mud vulcano berlangsung 30 tahum, hmmm..hmmm….., butuh pendapat wakil daerah lain toh, secara Indonesia adalah NKRI.

  11. […] dalam Berita, Semburan lumpur. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2.0 pengumpan. Anda bisa tinggalkan tanggapan, atau lacak tautan dari situsmu […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: