Bahas Lumpur Lapindo, DPR Pecah

Rabu, 20 Feb 2008, JawaPOS
Korban lumpur Lapindo kemarin memblokade Jalan Raya Porong. Mereka menuntut kepastian ganti rugi dan meminta wilayah berdampak (dapat ganti rugi) diperluas.Sebagian Ingin Interpelasi, Ada Yang Anggap Semburan Fenomena Alam
JAKARTA – Upaya sejumlah anggota DPR menggiring kesimpulan bahwa semburan lumpur Lapindo karena fenomena alam kemarin (19/2) terhadang dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat akhirnya memutuskan meneruskan pengajuan interpelasi kepada pemerintah daripada mengakomodasi rekomendasi yang tidak menyebut keterlibatan PT Lapindo Brantas sebagai penyebab kasus itu. Keputusan itu diketuk oleh pimpinan sidang Soetardjo Soerjoguritno, setelah mayoritas anggota dewan menyatakan tidak puas terhadap laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR. Tim pengawas itulah yang menyebutkan lumpur Sidoarjo sebagai fenomena alam.

Saat hasil TP2LS dibacakan Tjahjo Kumolo (wakil ketua) di depan sidang paripurna, langsung muncul hujan interupsi. “Sebaiknya segera diambil keputusan pimpinan sidang, interpelasi harus dilanjutkan. Sebab kenyataannya, hasil laporan tim pengawas memang tidak bisa memuaskan kita bersama,” tegas anggota FKB Ida Fauziah dalam interupsinya.

Mantan ketua FKB di DPR itu juga mengingatkan hasil keputusan sidang paripurna pada 21 Agustus 2007 lalu. Pada sidang tersebut, keputusan yang diambil adalah pembentukan tim pengawas sebagai kompromi penundaan pengajuan hak interpelasi soal bencana lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan risalah rapat yang didapat koran ini, sidang saat itu juga memutuskan: konsekuensi jika tim pengawas DPR dinilai gagal, usul interpelasi anggota DPR yang ditunda akan dilanjutkan.

“Apabila rapat paripurna menilai hasil kerja tim pengawas di lapangan tidak sesuai dengan pedoman daftar pengawasan, rapat paripurna memutuskan interpelasi anggota DPR RI ditetapkan menjadi interpelasi DPR RI.” Begitu petikan pernyataan pimpinan sidang saat itu dalam risalah di halaman 94.

Menanggapi interupsi Ida, pimpinan sidang paripurna kemarin, Soetardjo Soerjoguritno – akrab disapa Mbah Tardjo- lantas mengajukan dua alternatif pengambilan keputusan. Yaitu, perpanjangan masa kerja tim pengawas atau melanjutkan interpelasi.

“Bagaimana, interpelasi jalan? Setuju ini? Setuju ya? Ya, sudah,” tawar Mbah Tardjo kepada peserta sidang. Dia lantas mengetukkan palu tanda keputusan resmi DPR telah diambil.

Keputusan tersebut tentu disambut gembira puluhan korban lumpur yang sejak awal mengikuti sidang. Tepuk tangan dan teriakan syukur spontan mereka lakukan sesaat setelah sidang ditutup.

Namun, kegembiraan para korban lumpur itu ternyata cuma sesaat. Perasaan waswas kembali muncul karena di luar sidang keputusan tersebut masih dipersoalkan. DPR Pecah.

Yang memprotes keputusan langsung interpelasi adalah Wakil Ketua TP2LS dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota DPR lain. Mereka langsung mendatangi pimpinan sidang.

Usai paripurna, sejumlah anggota TP2LS lantas menggelar konferensi pers di ruang lobi paripurna DPR. Tampak hadir Priyo Budi Santoso (FPG), Alvin Lie (FPAN), Nizar Dahlan (FBPD), M. Najib (FPAN), dan Tamam Achda (FPPP).

“Kami sudah cek ke Mbah Tardjo. Kesepakatannya adalah memperpanjang kerja tim di bawah payung interpelasi. Jadi, intinya, interpelasi tetap on,” klaim Priyo.

Menurut Priyo, kesepakatan interpelasi tidak bisa dibuat sesederhana itu. Ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya, proses di Bamus (Badan Musyawarah) dan pandangan fraksi terlebih dulu. “Jangan dibegitukan. Saya juga nggak setuju. Kalau mudah, saban waktu bisa interpelasi,” tegasnya.

Dengan adanya kesepakatan itu, lanjut dia, berarti Tim P2LS mendapat otoritas melanjutkan pengawasan. “Apakah berujung pada interpelasi atau tidak, lihatlah nanti. Bagaimana hasil check list-nya,” ujar Priyo.

Lantas, sampai kapan perpanjangan itu? “Ya, itu tadi memang tidak sempat diputuskan. Yang jelas, ya sampai selesainya pembayaran ganti rugi yang 80 persen itu,” jawabnya.

Priyo menilai tidak ada alasan untuk menolak laporan TP2LS yang sudah dibuat dengan cukup lengkap dan sistematis. Apalagi, setelah hadirnya Tim P2LS, terbukti ada ikhtiar dari pemerintah untuk mempercepat penanganan korban lumpur Sidoarjo.

“Sebelumnya, BPLS tertatih-tatih, sekarang sudah ada tanda-tanda percepatan,” ujarnya. Selain itu, Lapindo sudah berkomitmen memenuhi pembayaran ganti rugi yang masih kurang 80 persen. “Mereka janji tetap bertanggung jawab,” ujarnya.

Namun, kesepakatan interpelasi sudah diketuk? “Pimpinan sidang (Wakil Ketua DPR Sutardjo Soeryoguritno, Red) harus mengklarifikasi apakah itu sesuai mekanisme tata tertib atau tidak,” tegasnya.

Di sisi lain, para pengusul interpelasi lumpur Lapindo langsung menyambut baik ketukan palu Mbah Tardjo. Beberapa di antara mereka langsung menggelar konferensi pers. Mereka di antaranya anggota Fraksi PAN Djoko Susilo, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Permadi, dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Soeripto.

Meski perwakilan TP2LS menginterpretasikan putusan pimpinan sidang paripurna adalah memperpanjang masa tugas tim, kelompok interpelator teguh pada pendapat bahwa putusan sidang adalah melanjutkan proses interpelasi. “Mbah Tardjo tidak perlu plin-plan. Interpelasi jalan terus. Biar nanti saya yang mengingatkan kalau putusan tadi diubah-ubah,” tandas Permadi.

Anggota Komisi I tersebut menilai kerja TP2LS tidak profesional. “Laporan tim seperti humas Lapindo saja,” komentarnya mengkritik hasil kerja para temannya itu. Karena itu, katanya, tidak heran jika laporan tersebut ditolak hampir seluruh fraksi di DPR. Padahal, anggota tim P2LS adalah representasi 10 fraksi.

Ketua FKB Effendy Choirie menambahkan, dengan keputusan sidang paripurna kemarin, seharusnya Kamis (21/2) Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan mengundang presiden untuk menjawab interpelasi. “Pemerintah seharusnya melindungi rakyat dan hadir di tengah bencana,” jawabnya.

Sejak awal, lanjut Effendy, FKB menolak terminologi fenomena alam dalam kasus lumpur Lapindo. Sebab, hal itu akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban atas pembayaran ganti rugi terhadap para korban luapan lumpur Lapindo. Saat ini masih ada 400 kepala keluarga yang belum menerima ganti rugi 20 persen. Padahal, deadline pemerintah untuk penyelesaian 20 persen adalah September 2007. “Kalau yang 20 persen belum selesai, apalagi kita sekarang menuntut yang 80 persen,” tandasnya.

Selain itu, interpelasi bisa mendorong revisi Perpres 14/2007 terkait melebarnya peta terdampak lumpur Lapindo. Anggota FPAN Djoko Susilo mengatakan, Perpres 14/2007 hanya menangani empat desa terdampak luapan lumpur Lapindo. “Padahal, sekarang ada tujuh desa belum dimasukkan dalam peta,” tambahnya.

Usai sidang paripurna, perwakilan DPRD Sidoarjo bertemu perwakilan tim P2LS dan Mbah Tardjo. Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi mengakui, kedatangannya ke Jakarta karena mendapat informasi dari media bahwa DPR akan menentukan status fenomena alam atas terjadinya luapan lumpur Lapindo. “Kami tahu fenomena alam yang dimaksud tim DPR itu seperti bisul. Tapi, kalau tidak dilakukan pengeboran di situ, pasti tidak akan terjadi bencana,” tandasnya.

Anggota FPAN Djoko Susilo juga mengaku kecewa dengan laporan TP2LS. Selain substansi laporan yang lebih mengarah sebagai justifikasi bencana alam, dia mengkritisi substansi laporan yang menyebut pembayaran sisa ganti rugi 80 persen akan dilaksanakan mulai Mei. “Kalau disebut mulai, kapan selesainya. Seharusnya disebut paling lambat Mei,” tandasnya. (dyn/pri/cak/tof)


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: