Blokade Jalan, Tolak Status Bencana Alam

Rabu, 20 Feb 2008, JawaPOSPerdebatan politisi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, membuat gejolak di sekitar semburan lumpur Lapindo. Para korban lumpur menggelar demo untuk menolak suara para anggota dewan yang menginginkan semburan di Porong Sidoarjo itu dijadikan berstatus bencana alam.

Warga unjuk rasa dengan cara menutup semua akses jalan Sidoarjo-Pasururan. Mereka menduduki Jl Raya Porong dan sejumlah jalan alternatif, sehingga melumpuhkan urat nadi perekonomian yang menghubungkan Surabaya dengan Pasuruan atau Malang.

Tak hanya jalan raya, jalur kereta api Surabaya – Malang yang melintasi porong juga ditutup. Otomatis kereta api yang menuju Malang atau Banyuwangi, hanya sampai Stasiun Kota Sidoarjo.

Aksi berlangsung sejak pukul 08.30. Berdasarkan informasi yang didapat dari Satlantas Polres Sidoarjo, warga hanya memberi tahu akan menggelar demo di depan pendapa kabupaten, bukan di jalan raya seperti yang terjadi. “Kami tidak ada persiapan sama sekali,’ ucap AKP Andi Yudianto, Kasatlantas Polres Sidoarjo.

Ada empat jalan yang ditutup. Pertama, Jl Raya Porong, tepatnya di depan Tugu Kuning, dua jalur arah Sidoarjo-Pasuruan maupun sebaliknya. Jalan utama itu ditutup warga Kelurahan Siring Barat, Kecamatan Porong. Kedua, Jembatan Kali Porong dan ketiga, jalur alternatif Tanggulangin-Porong. Dua jalur itu diblokade warga Desa Besuki dan Kelurahan Mindi, Kecamatan Jabon, dengan tumpukan sirtu. Keempat, akses di Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Warga Besuki menutupnya dengan kayu dan bambu di tengah jalan.

Akibat penutupan itu, kata Andi, akses lalu lintas ke arah Malang maupun Pasuruan dialihkan melalui jalur alternatif Krian-Mojosari. “Untuk sementara hanya itu jalan satu-satunya, ” jelasnya.

Di Jl Raya Porong, warga menggelar tenda dan meletakkan keranda kosong di tengah jalan. Keranda merupakan simbol kematian atas kepedulian pemerintah saat ini. “Jika tuntutan tidak dipenuhi, lebih baik kami mati,” ucap Mahmud, salah seorang warga.

Dia juga mengatakan, warga akan menutup jalan selama tuntutan yang diperjuangkan perwakilan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan terus berjuang sampai hak dan tuntutannya dipenuhi. “Rakyat sudah semakin sengsara,” lanjutnya.

Sekitar pukul 10.00 Bupati Win Hendrarso datang ke lokasi unjuk rasa. Win yang didampingi Kapolres Sidoarjo AKBP Adnas menghampiri warga di Jl Raya Porong. Suasana haru muncul ketika Win bersalaman dengan warga. Mereka berteriak dan meminta kebijaksanaan orang pertama di Sidoarjo itu.

“Pak tolong kami, bantu kami,” ucap salah seorang warga. Ucapan itu ditanggapi Win. “Aku melu sampeyan (aku ikut kalian),” ujarnya.

Dia meminta warga bersabar menunggu keputusan rapat paripurna di Jakarta. Kesabaran itu hendaknya ditunjukkan dengan sikap legawa untuk tidak mengganggu kepentingan umum. “Untuk itu, saya mohon jalan dibuka,” pinta Win.

Dengan spontan warga menolak. Mereka memilih bertahan karena tidak percaya terhadap janji yang selalu diberikan. Win kemudian bertanya sambil menegaskan. “Kalian masih percaya sama saya kan?” katanya.

Win semakin terkejut ketika warga dengan spontan mengatakan, “Tidak”. Sikap warga itu membuat Win berbalik arah dan meninggalkan rombongan massa tersebut.

Tidak putus asa, Win tetap mencoba membujuk warga supaya akses jalan bisa dilewati. Kali ini dia bersama Kapolres menggunakan sepeda motor Unit Tangkal menuju Jembatan Kali Porong. Karena jalan ditutup warga, rombongan bupati terpaksa melewati tanggul Ketapang, Siring dan turun di tanggul Jatirejo.

Sampai di Jembatan Kali Porong, Win disambut haru pula oleh warga Desa Besuki dan Kelurahan Mindi. Seperti halnya di Siring, mereka meminta kebijaksanaan bupati terkait wacana yang dikembangkan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS).

Di hadapan massa Win juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta warga sabar dan menghargai kepentingan umum. “Tolong sabar, dan mohon blokade jalan untuk dibuka,” ucapnya.

Namun, warga menolak dan memilih tetap bertahan. Mereka berjanji membuka akses jalan jika sudah ada kepastian dari pemerintah pusat terhadap tuntutannya. “Kami tidak akan berubah pikiran. Kami akan bertahan sampai ada kepastian,” ujar Mursyid, salah seorang warga Desa Besuki. Bupati Win lalu meninggalkan lokasi dan memilih memantau perkembangan di Jakarta.

Tuntutan warga sekarang bertambah. Mereka menuntut peta wilayah terdampak yang harus mendapat ganti rugi diperluas. Daerah baru itu adalah Kelurahan Siring Barat, Porong; Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki. Tiga desa yang disebut terakhir masuk Kecamatan Jabon. Keempat wilayah itu mulai merasakan akibat langsung lumpur Lapindo.

Siring Barat, misalnya. Di RT 12/02, seluruh permukaan tanahnya mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Sedangkan tiga desa di Jabon, pada 10 Februari lalu terendam lumpur akibat luapan dari semburan.

Warga daerah yang masuk peta terdampak menuntut kepastian pembayaran 80 persen yang jatuh Mei ini. Mereka baru menerima 20 persen dari PT Minarak. Mereka khawatir, bila daerah tersebut dijadikan wilayah bencana alam, Lapindo akan lepas tangan. Sampai pukul 21.00 warga yang memblokir raya porong membubarkan diri.(riq/tof)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: