Laporan Tim Lumpur Sidoarjo Ditolak DPR

Rabu, 20 Februari 2008 Laporan Tim Lumpur Sidoarjo Ditolak DPR

JAKARTA — Laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS), yang dibentuk DPR, ditolak oleh anggotanya sendiri. Dalam laporannya kepada paripurna DPR, TP2LS yang diwakili Tjahjo Kumolo (FPDIP), menjelaskan bahwa DPR tidak punya kewenangan untuk menetapkan status lumpur Sidoarjo merupakan fenomena alam atau bukan. ”Itu kewenangan pemerintah dan tim ahli,” jelas Tjahjo, Selasa (19/2), dalam Sidang Paripurna DPR.
Namun dalam laporan itu, TP2LS memaparkan tentang pendapat ahli geologi sebanyak empat kali. Disebutkan, sebagian besar ahli geologi berpendapat kalau semburan lumpur merupakan peristiwa mud-vulcano yang merupakan fenomena alam.

Usai dibacakan, laporan TP2LS langsung menuai kritik dari anggota DPR. Drajat Wibowo (FPAN) mengatakan sekalipun tidak memutuskan semburan lumpur persoalan alam atau bukan, tapi Drajat menganggap TP2LS terus menggiring kalau persoalan lumpur adalah fenomena alam. “Ini terlihat dari diulangnya persoalan itu hingga empat kali,” ungkap Drajat.

Almuzzamil Yusuf (FPKS) mengatakan laporan TP2LS bisa dijadikan acuan dari pihak Lapindo untuk menggugat pemerintah. Artinya, kalau dianggap sebagai fenomena alam maka Lapindo bisa menuntut pemerintah mengembalikan uang ganti rugi Rp 1,3 triliun yang sudah mereka cairkan. Permadi (FPDIP) menganggap laporan TP2LS tak ubahnya seperti laporan Humas Lapindo. “Mengapa dalam laporan itu tidak menyebutkan bahwa semburan lumpur diawali dari pengeboran yang tidak sesuai prosedur, karena tidak menggunakan cassing?” ujarnya.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (19/2), sempat mencuat persoalan dilanjutkannya penggunaan hak interpelasi atas kasus lumpur Sidoarjo. Saat pimpinan sidang Soetardjo Soerjogoeritno (FPDIP) menanyakan kepada peserta paripurna apakah setuju jika interpelasi dilanjutkan, sejumlah anggota dewan menjawab setuju.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, upaya penanggulangan itu tak bisa menunggu penyelidikan atas penyebabnya. Meski begitu, proses hukum atas luapan lumpur itu harus dipertegas. ”Kita melihat implikasinya yang sudah sedemikian besar bagi perekonomian Jawa Timur,” kata Purnomo sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/02).

Soal penetapan status luapan lumpur itu, pihaknya sendiri belum mendengar keputusannya. Katanya, pemerintah menunggu apa yang terjadi dalam rapat paripurna di DPR. ”Jadi, kita sabar saja.” Ada hal yang terpenting yang perlu dipertegas dalam status luapan lumpur di Sidoarjo, yaitu penentuan proses hukumnya. ”Kita mintakan seperti apa nanti hasilnya karena proses hukum itu yang menjadi kunci untuk mengetahui penyebab semburan itu.” wed/dwo
( )

Iklan

2 Responses to Laporan Tim Lumpur Sidoarjo Ditolak DPR

  1. dina savaluna berkata:

    and in the end…..
    money talks….

  2. Mas Karebet berkata:

    “Laporan Tim Lumpur Sidoarjo Ditolak DPR”
    =====================================

    🙂 Kalo tidak ditolak, bisa dicemplungin ke lumpur panas je 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: