Segera Relokasi Infrastruktur

RADAR SIDOARJO Selasa, 26 Feb 2008 Yang Kena Lumpur 3 Persen Wilayah Sidoarjo
SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengungkapkan berbagai langkah strategis agar Sidoarjo bangkit dari kondisi akibat banjir lumpur. Yaitu, relokasi infrastruktur, kebijakan perbankan, serta kepastian penataan kawasan. Sebab, lumpur sesungguhnya hanya menggenangi 641 hektare atau sekitar 3 persen di antara 19 ribu hektare wilayah Sidoarjo.

Win mendesak agar pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merealisasikan rencana relokasi infrastruktur.Yaitu, relokasi jalan tol, jalan arteri Porong, dan rel kereta api. “Sebab, infrastruktur menjadi kendali dalam memperlancar arus barang. Itu berkaitan dengan masalah ekonomi,” ungkapnya kepada Jawa Pos, Jumat (22/2).

Saat ini, kata dia, relokasi masih terkendala pembebasan tanah. Warga pemilik tanah meminta harga mahal, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mampu memenuhi. Karena itu, dibutuhkan langkah sinergis antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab. “Harus segera dipikirkan secara terintegrasi antara pemprov dan pemerintah pusat untuk mengupayakan relokasi itu,” ujarnya.

Selain soal relokasi infrastruktur, Win menyebut kebijakan perbankan dan fiskal. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan pemberian skema khusus terhadap dua hal tersebut. Namun, tampaknya, kalangan perbankan belum melaksanakan instruksi presiden itu.

Saat ini, kata dia, masih banyak bank yang menganggap sejumlah titik lokasi di Sidoarjo, meski berjarak cukup jauh dari Porong, tidak laik mendapat fasilitas perbankan. Karena itu, sebagian pengusaha kecil maupun menengah mengalami kesulitan mendapatkan kredit dari bank.

“Itulah yang kurang dipahami banyak pihak di kalangan perbankan. Yang tenggelam kan hanya Porong. Itu pun sekitar 641 hektare,” tegasnya. Hal tersebut harus selalu dikomunikasikan Bank Indonesia agar mendesak bankbanklain mematuhi instruksi presiden.

Yang juga penting, kata Win, pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian kepada pelaku ekonomi informal. Sebab, yang terkena dampak langsung lumpur Porong adalah para pelaku ekonomi di sektor tersebut. Win mengharapkan pemerintah bersedia mengucurkan kredit-kredit program dengan bunga ringan.

“Jadi, biasanya kalau (para pelaku ekonomi itu) pinjam bank, bunganya bisa 14-16 persen. Nah, dengan skema khusus ini, bagaimana caranya mereka dapat pinjaman dengan bunga hanya sekitar 6 persen,” ungkapnya.

Pemulihan ekonomi, jelas dia, juga bergantung pada penataan kembali lingkungan yang sudah rusak terkena dampak lumpur. Hal itu penting untuk mendapatkan kepastian kawasan mana yang benar-benar aman dan daerah mana yang rawan terdampak semburan lumpur Porong.

Berdasar data Badan Geologi, kata Win, harus ada suatu upaya penataan lingkungan dengan pendekatan tata ruang. (sat/roz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: