Korban Lumpur Minta Payung Hukum Ganti Rugi

Rabu, 05 Maret 2008 | 13:03 WIBTEMPO Interaktif, Jakarta:Warga Sidoarjo bertemu dengan tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu pagi (5/3). Mereka menuntut dewan mendesak pemerintah menangani desa yang tergenang lumpur Lapindo.

Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Ila juga meminta Desa Siring Barat dan Jatirejo, Sidoarjo, Jawa Timur, direlokasi karena di daerah itu muncul gelembung gas liar berbahaya.

“Dua desa itu sangat memprihatinkan kalau dibiarkan. Karena gasnya menyala dan mudah terbakar,” katanya katanya saat bertemu tim penanggulangan lumpur. Dua desa itu dihuni 569 kepala keluarga.

Selain itu warga meminta adanya payung hukum pembayaran ganti rugi bagi desa di luar peta terdampak. Mahmud Marzuki salah satu warga Siring Barat meminta anggota tim berkunjung lokasi yang terkena dampak semburan lumpur.

Menurut dia, sekarang warga tidak berani memasak dirumah karena takut kebakaran. Sehingga warga memasak dari jarak 200 meter dari pusat gelembung gas.

Anggota tim pengawas penanggulangan lumpur, Tamam Achda, mengatakan DPR hanya bisa mengawasi kinerja penanganan dampak lumpur Lapindo. “DPR, tidak berhak memutuskan wilayah yang dianggap berbahaya atau terdampak,” katanya. “Tapi kami sepenuhnya berpihak pada masyarakat.”

Anggota panitia anggaran DPR Abdullah Azwar Anas mengatakan hingga kini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum mengajukan anggaran ganti rugi wilayah diluar peta terdampak. Namun, diperkirakan ganti rugi membutuhkan Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2008.

Ia meminta ketua DPRD Sidoarjo mengkaji pengajuan ganti rugi bagi warga desa diluar peta terdampak. Saat ini, katanya, DPRD Sidoarjo meminta 15 desa atau kelurahan mendapatkan ganti rugi.

Namun, Bupati Sidoarjo mengajukan harga tanah Rp 1 juta per meter persegi. Padahal harga tanah di 15 wilayah itu beragam. “Harus dikaji ulang soal harga tanah yang dipukul rata, supaya tidak menjadi beban berat bagi APBN,” katanya.

Pembahasan pembayaran ganti rugi 80 persen oleh Lapindo akan dibahas Rabu mendatang. Menurut dia, Badan Pertanahan Nasional menyiapkan sistem administrasi terkait akta jual beli tanah dan bangunan agar pembayaran tepat waktu. “Yang harus disiapkan bukan hanya uang tapi juga notaris. Supaya rakyat tidak berhadapan dengan Lapindo,” katanya. KURNIASIH BUDI

Iklan

2 Responses to Korban Lumpur Minta Payung Hukum Ganti Rugi

  1. LuSi24 berkata:

    Mensos Tolak Beri Bantuan Pengungsi

    JAKARTA – Pemerintah menolak memperpanjang bantuan dan ongkos kebutuhan pangan bagi pengungsi Lapindo dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Alasannya, pengungsi yang kini menempati bekas jalan tol itu telah mendapat bantuan ganti rugi panen dan sewa rumah selama dua tahun.

    “Bukan tidak diberikan, tapi dulu sudah diberikan. Bukan hanya bantuan pangan, tapi biaya membersihkan rumah pun sudah dikasih, tapi dihabisin. Mengapa sekarang minta lagi (bantuan pangan)? Itu kan nggak fair,” ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah usai peluncuran buku mantan Ketua PB NU KH Idham Chalid di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (6/3) malam.

    “BPLS kan sudah memberikan ganti rugi panen yang diprediksi selama dua tahun. Kalian saja yang tidak mau memberitakan. Tolong beritakan itu,” ungkapnya.

    Rabu lalu, ribuan pengungsi dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, meminta agar pemerintah memberikan bantuan pangan bagi 1.063 jiwa dari 297 kepala keluarga. Sudah sebulan mereka tinggal di tenda di bekas jalan tol Porong. Sebab, desa mereka terendam lumpur satu meter akibat jebolnya tanggul penahan lumpur panas Lapindo.

    Sejak itu, mereka bergantung pada bantuan jatah nasi bungkus dari PT Minarak Lapindo Jaya tiga kali sehari. Namun, sejak Ahad lalu, Minarak menghentikan jatah makan harian secara sepihak karena menilai urusan makan pengungsi menjadi kewajiban pemerintah daerah. Wakil Dirut Minarak Andi Darussalam menilai, jatah makan hanya partisipasi dari perusahaannya kepada pemerintah daerah.

    Sejumlah warga kemudian mengadukan nasib mereka ke DPR dua hari lalu. Mereka meminta agar DPR segera mendesak pemerintah untuk menangani desa-desa yang terendam lumpur, tapi tidak masuk dalam peta terdampak.

    Bachtiar bahkan menyalahkan wartawan yang dituduh memprovokasi penduduk untuk menuntut bantuan yang pernah diberikan pemerintah. “Mereka kan sudah dikasih. Jangan minta lagi dong. Kalian (wartawan) jangan kipas-kipas karena yang menderita rakyat,” tegasnya.

    Menurut dia, pemerintah masih menunggu DPR mengesahkan APBNP 2008. Begitu anggaran disetujui, kata Bachtiar, pembayaran tahap pertama ganti rugi senilai Rp 700 miliar itu akan segera dibayarkan. “Kami sedang mencari dasar hukum. Nilai ganti ruginya kan tidak lazim. Mana ada tanah di sana Rp 1,5 juta per meter? Tanah di Bintaro saja tidak semahal itu. Itu bohong-bohong saja. Tapi, pemerintah memberikan sebagai penghormatan atas kesedihan mereka harus kehilangan sejarah,” jelasnya. (noe)

    Statement Mensos yang sekarang ini sudah banyak TERKONTAMINASI LULA, sehingga Merabunkan Penglihatan Beliau-nya. Jangan hanya melihat PERSOALAN ini dari Jakarta Doang Pak. LAPORAN-2 yang nyampek ke meja Bapak tidak SELALU Benar Pak….. KONSPIRASI INI SUDAH AMAT SANGAT MENGAKAR PAK, MANA KOMITMENT “MENGAWAL” WARGA KORBAN LUMPUR….!!!!!

  2. LuSi24 berkata:

    Dari pada nunggu “anggaran” yang tidak tranparant ujung pangkalnya, kami mengajak para partisipan untuk membantu Warga yang di luar Peta untuk mengontrakan RIG yang bisa mengerjakan Tanah Warga yang mengeluarkan Gas tersebut secara SWADAYA MASYARAKAT kemudian Hasil penjualannya di bagi dengan warga…. Gimana…???? Toh Warga masih memiliki HAK PENUH ATAS TANAH-TANAH TERSEBUT.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: