BPPT Simpulkan Lumpur Lapindo Bencana Alam

Selasa, 18 Maret 2008 | 02:38 WIBTEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyatakan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan fenomena alam berupa mud volcano. Kesimpulan itu merupakan hasil kajian BPPT dengan institusi terkait dalam loka karya pada 6 Oktober 2006 dan 20-21 Februari 2007.

?Rekomendasi kami menyatakan lumpur Lapindo merupakan bencana alam,? kata Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Sutan Batoeghana dari Fraksi Demokrat, Senin.

Kesimpulan itu berbeda dengan pendapat Profesor Rudi Rubiandini (mantan Ketua tim investigasi yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral). Dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, ia menyatakan secara ilmiah dan keilmuwan semburan terjadi karena kelalaian manusia.

Berdasarkan data dan analisa BPPT, Kusmayanto melanjutkan, sumber lumpur berasal dari kedalaman 1000-2000 meter di bawah permukaan. Lumpur mencapai permukaan akibat peristiwa alam yaitu aktivitas tektonik dan aspek-aspek geologi terkiat kondisi geohidrologi dan geothermal.

Lumpur tersebut, kata mantan Rektor ITB itu, terjadi di suatu wilayah yang diketahui sebagai wilayah secara tektonik aktif. Secara geologi, dia melanjutkan, disebut Jalur Kendeng yang mudah terganggu aktivitas tektonik sehingga menyebabkan sebagian batuan di bawah permukaan bertekanan lebih.

Semburan lumpur itu berhubungan erat dengan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006. Gempar bumi di Yogyakarta terjadi 27 Mei 2006, sedangkan semburan lumpur terjadi 29 Mei 2006. Gempa itu, katanya, mempengaruhi produktivitas fluida di sumur-sumur di sekitar Banjar Panji-1 (misalnya Sumur Carat) bersamaan dengan peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Selain itu, gempa bumi telah mengaktifkan Gunung Semeru 29 Mei 2006 dengan terjadinya awas panas. “Kesimpulan tersebut merupakan data dan analisa NASA,” kata Kusmayanto.

Anggota Komisi VII yang membidangi masalah energi dari Fraksi PAN Alvin Lie mengatakan rekomendasi tersebut seharusnya diajukan ke pemerintah, bukan ke DPR. Pemerintah pun harus meyakinkan publik bahwa rekomendasi tersebut dapat dipertahankan secara ilmiah. ?Jika tidak, kredibilitas pemerintah akan tenggelam dalam lumpur,? katanya. KURNIASIH BUDI

About these ads

15 Balasan ke BPPT Simpulkan Lumpur Lapindo Bencana Alam

  1. [...] Lusi ini memang diteruskan ya Pakdhe ?” “Betul Thole, Pak Menteri Teknologi Kusmayanto yang secara politis menyatakan Lusi sebagai bencana alam tidak boleh brenti disini saja. Beliau justru menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk [...]

  2. bagio mengatakan:

    yang jelas audit negara yg dilakukan BPK dg wewenang audit kinerjanya menyatakan banyaknya temuan pelanggaran dari hukum tata ruang, perizinan hingga kaidah keteknikan yg baik.
    sayangnya laporan audit ini diabaikan pengadilan dan polisi. hukum pembuktian tentu memilih audit negara drpada pendapat ahli, sebab audit negara itu dokumen otentik yg punya kekuatan hukum sempurna. Lha pendapat ahli bisa dipakai hanya utk memperjelas alat bukti lain, bukan alat bukti utama.
    Kelihatan juga bahwa para hakim yang tidak paham soal teknik pengeboran itu mengikuti pendapat ahli geologi yang diajukan pihak Lapindo. Kelihatan memihak dg cara yg kasar (melanggar standard hukum pembuktian).
    Saya ingat kata2 Prof. Prajitno: jika yg menilai ahli geologi maka para ahli geologi bukan engineer yg tdk ahli dalam soal teknik. Jika bicara soal pengeboran itu salah atau tidak maka yg bisa menjawab engineer (teknik pengeboran) bukan ahli geologi.

  3. jabonku mengatakan:

    menurut saya lapindo bukanlah bencana alam tapi kecerobohan pihak penggelola…

  4. Jabon mengatakan:

    SEkarang di TV kok ga ada berita tentang Lapindo lagi? apakah sudah clear dengan baik sekarang?

  5. ilham mengatakan:

    ya jelas bukan bencana alam, aneh banget dibilang bencana alam, uda ketauan gempa yogya jauh banget dari sidoarjo, energinya terlalu kecil lah…

    apa yang terjadi andai saja ga di bor??ga akan terjadi apa2..

    ini jelas kesalahan pengeboran, ganti rugi pake duit lapindo lah, masa pake duit rakyat (pemerintah)

  6. [...] ini memang diteruskan ya Pakdhe ?” “Betul Thole, Pak Menteri Teknologi Kusmayanto yang secara politis menyatakan Lusi sebagai bencana alam tidak boleh brenti disini saja. Beliau justru menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk [...]

  7. [...] yang terkaget-kaget ketika ada keputusan atu rekomendasi dari Menteri dan juga DPR tentang Lusi yang menyatakan bahwa Lusi merupakan gejala alam. Tentusaja banyak yang [...]

  8. rianto mengatakan:

    halah kok gini yah. Saya bukan korban dan bukan tersangka. Tapi kliatannya masyarakat, pengusaha dan pemerintah skg sama-sama keras kepalanya. Yang satu menyalahkan yang lain. Yang tidak mau ikut pendapatnya disebut anti rakyat kecil atau ya anti pemerintah. Yang lucunya pendapat ilmiah tuh apa sudah didasarkan pada kajian2 ilmiah yang waras atau hanya masing2 mengeksploitasi ilmiah kepentingannya, baik kepentingan masyarakt yang jadi korban, pemerintah yang katanya masyarakat tidak pro wong cilik, pengusaha.. ataupun jangan lupa..para politisi aji mumpung. Kalau belum jelas landasan waras ilmiahnya, mbok ya gak usah buang banyak energi untuk diperpanjang sambil gak jelas juntrungannya. Tapi fokus pada penyelamatan masyarakat dan normalisasi kehidupan masyarakat. Nah, Pemerintah mbok ya jangan takut2 mengalokasikan sebagian hasil migas yang ratusan trilyun itu untuk masyarakat korban, dan masyarakat juga jangan aji mumpung juga harus cukup legowo untuk sedikit terganggu kehidupannya selama proses normalisasi. Pengusaha jangan plintat plintut bikin emosi msyarakat jadi pada naek, mbok ya terus terang aja kalau gak sanggup bayarin, biar pemerintah yang urus dulu. Itungan utang piutang nya kan bisa dilakukan belakangan.
    Bukankan solusi itu harus mulai dari titik persamaan, titik titik kesepahaman dan kejelasan-transparansi kepada semua fihak. Kalau hanya ngotot-ngototan ya pas lah. Ini negara memang bukan hanya negara yang disukai bencana alam, tapi juga negara yang disukai bencana kelakuan negatif manusia didalamnya, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Negara chaos kali ya.
    Masyarakat anti pengusaha dan anti pemerintah, pengusaha ngapusin masyarakat dan busukin pemerintah, pemerintah nggak jelas apa anti rakyat pro pengusaha atau anti rakyat anti pengusaha atau memang kebingungan.
    Jernih nya sih semuanya saling memerlukan, dan mustinya dibangun landasan hubungan yang sehat. Teorinya sih demokrasi akan memberikan kesempatan untuk itu. Wong bupati, gubernur, presiden dan para anggota dewan yg terhormat itu semuanya pilihan rakyat juga. Kalau anti rakyat ya turunkan saja. Tentu saja bukan dengan cara aneh2, nanti anarkis lagi, bencana kelakuan lagi dong, tapi laksanakan melalui mekanisme politik pemilu hehehe.

  9. LuSi24 mengatakan:

    numpang lewat…. kalau boleh sy tambah-kan ternyata KITA MEMANG BELUM BENAR-BENAR MERDEKA, dan lebih Ironis Lagi Negeri ini sudah KRISIS MANUSIA YANG BERHATI NURANI. Ini sedikit Ilustrasi yang REALITIS para Korban Lumpur di Sidoarjo. ( saya ambil dari WEB-nya PT. MINARAK LAPINDO JAYA ).

    Warga Tiga Desa Ngemis
    Ditulis Oleh riz
    Kamis, 03 April 2008
    Sidoarjo – Warga korban lumpur pasca aksi turun jalan dan gelar istighotsah di depan gedung dewan Rabu (2/4/2008), kini berlanjut kembali. Kali ini warga 3 Desa yaitu Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, tidak lagi berunjuk rasa di depan gedung dewan, namun melakukan aksi minta-minta kepada pengguna jalan yang melintas di depan alun-alun Sidoarjo

    “Kami melakukan hal ini lantaran tidak ada yang peduli dengan kebutuhan makan para pengungsi 3 Desa yang kini menginap di gedung DPRD Sidoarjo sejak semalam,” Ali Mursid, salah tokoh muda warga Besuki.

    Jika tidak meminta-minta warga bisa makan dari mana, soalnya kebanyakan warga di sana sudah tidak bekerja lagi selain sawahnya terendam lumpur, mata pencaharian yang lain juga terkena imbas luapan lumpur.

    Menurutnya, makanya warga melakukan mengemis di jalanan ini karena pemerintah sudah tidak lagi perduli atas nasib mereka yang di porak porandakan luapan lumpur.

    “Kita juga minta maaf kepada pengguna jalan jika perbuatan ini mengganggu kenyaman semua pengendara yang lewat. Kami melakukan ini demi untuk memperthankan hidup,” Ali Mursid.

    Selain di jalanan, lanjutnya, warga 3 Desa nanti juga akan mendatangi kantor-kantor Dinas yang ada di Pemkab Sidoarjo untuk menyisihkan sebagian rizqinya pengungsi 3 Desa yang sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah seperti yang dinjanjikan akan di ambilkan dari dana APBN-P.

    “Kami harap pemerintah Sby segera merealisasikan ganti rugi dengan nominal sama seperti korban lumpur lainnya. Jangan hanya janji-janji namun tak ada kepastian,” tambahnya.

    MANA KOMITMENT “AIR-MATA” PRESIDEN REPUBLIK “INDONESIA”….?????
    SALAM PERJUANGAN BUAT KORBAN LUMPUR, PERJUANGAN MASIH PANJANG DAN BERTAMBAH BERAT.

  10. korbanlapindo mengatakan:

    Bung jd, sy sangat kecewa dengan anda.

    Anda benar pingin tahu sy mengharapkan apa?
    Sy mengharapkan orang dg kemampuan nalar dan logika dan mengartikulasikan pendapatnya sehebat anda, untuk berdiri dan sebarisan dengan saya, dan para korban lapindo lainnya, untuk menuntut hak. Dan menuntut agar aparat negara, untuk berperilaku sesuai dengan tujuan kenapa negara ini perlu ada. Karenanya, esensi korban dari bencana ini, pada dasarnya adalah semua warga bangsa yang peduli dg nasib dan masa depan bangsa ini.

    Sy termasuk generasi yg patah arang dan muak dg semua kebejatan yg anda sebutkan diatas. Apati dan kemuakan tersebut terbangun karena sy sempat berharap, dan terlibat dalam ‘mewujudkan’ harapan itu, pada sebuah sistem baru yg akan merontokkan semua yg busuk di negeri ini selama puluhan tahun. Namun, ketika jalan itu sudah dibuka, dan sejarah sudah digulirkan (dengan pengorbanan darah dan nyawa kawan2 saya), para pengendali negara dan sebagian besar aparatnya ternyata kemudian membajak harapan itu, dan melacurkan negara ini ke arah yang seperti anda sebutkan.

    Kemudian sy bertekad, untuk selamanya diam, tiarap, menghindar, bahkan sempat lari keluar, demi mengejar obsesi pribadi (what’s wrong with that), dan membiarkan negara ini menuju keterpurukannya. Ancur-ancur deh, asalkan kepentingan saya dan keluarga tidak terganggu, dan saya punya masa depan yang cerah. Selama hampir 8 tahun, upaya itu berjalan, dan relatif berhasil. Paling tidak sy bisa bangun pagi2 dari tidur yg nyenyak, mematut diri di cermin, dan tidak merasa muak dg diri sendiri.

    Sampai kemudian hampir 2 tahun yg lalu, ketika salah satu buah dari keterpurukan negara ini (perselingkuhan penguasa dan pemodal), mengubur kampung halaman saya, mengusir (literary) saudara-saudara dan teman bermain dan sekolah saya, merampas harkat kemanusiaan dan sosial mereka. Begitu sempurnanya keterpurukan bangsa ini, sampai jerit tangis dan ratapan pilu puluhan ribu saudaraku untuk menuntut pertanggungjawaban atas tragedi kemanusiaan yang menimpa mereka, berbalas acuh.

    Dan menyikapi semua itu, sebagian warga bangsa ini, ternyata (surprise…surprise…) diam. Sebagian karena terhegemoni oleh ‘mereka’, sebagian karena tidak tahu, sebagian bahkan seperti anda dan saya, paling tidak sampai 2 tahun yg lalu, apati. Begini kira-kira: “Ah kasihan ya nasib korban lumpur, prihatin deh dg mereka. Tapi bisa apa kita, negara ini dan semua aparatnya emang sudah busuk, mau diapain lagi. Kasihan yah mereka…”

    Tetapi kemudian sy tidak lagi bisa tidur nyenyak, dan tidak bisa lagi menatap diri sendiri tanpa merasa malu, yang lalu berkembang jadi muak, atas ketidakberdayaan ini. Masalah negara ini yang dulunya idealisme dan elit, tiba-tiba saja berubah jadi isu pribadi, dan jadi masalah upaya bertahan untuk hidup dari saudara-saudaraku, korban bencana laknat ini. Yah, situasi dimana mereka hidup dengan tenang dan bermartabat (meski pas2an), yang tiba-tiba terenggut tanpa ampun.

    Sehingga, bung jd, saya terpaksa harus melakukan sesuatu, meski menanggung resiko yang tinggi dan mahal itu. Biarpun sy tidak cukup berintegritas dan berdaya, dan tahu akan menabrak tembok, tapi sy tetap melakukannya. Ironis bahkan absurd, mungkin kedengarannya bagi anda. Tapi percayalah, menyangkut upaya bertahan hidup dan masalah pribadi, orang seringkali absurd, meskipun tidak berarti irasional.

    Maka, bung jd, menjawab pertanyaan anda apa yang saya harapkan, sy harapkan anda berdiri dan bahu membahu dengan sy. Menjadikan ini masalah personal, sehingga anda berani untuk se’absurd’ saya, dan puluhan ribu korban yang tidak seartikulatif dan seberuntung anda, untuk menuntut hak kami yang sudah terenggut. Demi kami, dan demi arah masa depan negeri ini.

    Tapi pun kalau itu tidak bisa, seperti sebagian besar sahabat yang sudah saya hubungi, dengan alasan apapun, maka sy akan sangat menghargai kalau anda sekedar simpati, dan mengerti situasi kami. Dan Kalau itupun tidak bisa, maka sy harap anda DIAM.

    Maka, posisi anda yang justru membela ‘mereka’ (mudah2an sy keliru memahami anda), bagi saya adalah bentuk pelacuran yang paling rendah.

    Silahkan anda menghubungi sy klo anda mau mengklarifikasi kesimpulan sy, sebab sy tidak suka beradu pendapat dg orang yg tidak jelas identitasnya, di rumah orang (sori ya Pak De!)

    Salam keprihatinan yg mendalam akan masih adanya orang2 seperti bung jd di negeri ini,

    korbanlapindo

    korban.lapindo@gmail.com
    http://korbanlapindo.blogspot.com

  11. jd mengatakan:

    Mas itu mau ngarapin apa?. Status penyebab mud volcano itu jadi kata kunci. Menteri + DPR sudah menyimpulkan itu natural disaster. Artinya, diterima atau ndak masyarakat Porong itu harus siap dijadikan korban bencana alam. Alur berfikirnya, kalau sudah jadi korban bencana alam, treatmentnya mau ndak mau harus memakai standard bantuan bencana alam. Dalam dunia hitam penelitian, peneliti bisa saja meng-build up theory untuk mengukuhkan kesimpulan pemesan. Itu halal2 saja kalau siap menerima counter argument dari kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi di negeri keparat ini mas mau nuntut siapa yang mau all out untuk melakukan counter argument. Selain mahal, juga perlu integritas yang sangat tinggi dan siap menanggung resikonya karena bakalan nembus tembok. Kelas ilmuwan dinegeri biadab ini baru sebatas sekumpulan orang2 melarat yang me-ngais kiri kanan untuk bisa exist. Dari segi moral bisa jadi lebih rendah dari pelacur kotor sepanjang rel KA di Cikuda Pateuh sana, walaupun dalam masyarakat mereka bertahan sebagai kaum terpandang. Tapi itulah tipikal masyarakat jahiliah religius yang segala normanya memang dibikin serba abu-abu.

    Mas lihat aja kenyataannya. Semua perdebatan yang katanya serba ilmiah itu ndak lebih dari adu argument dari data yang disupply Lapindo. Terus validasinya dimana?. Sejauh ini ndak terdengar adanya dispute antara owner, perencana project dan kontraktor. Wong seia sekata, bersatu padu, gemah ripa loh jinawi kabeh kok mas.

  12. korban lapindo mengatakan:

    Untuk jd #2

    Saya terharu membaca komentar anda, ternyata masih ada anak bangsa (atau jangan2 banyak yah yang seperti ini) yang ‘baik’ hati dan ‘naif’ seperti anda. Yang perlu diselamatkan bukan semua pihak pak, tetapi korban. Silahkan baca di semua laporan keuangan grup Bakrie, tidak ada satupun yang mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Bakrie mengeluarkan duit2 itu dari dana CSR kok, yang memang harus keluar. Dan kalau anda bilang one way or another, mudah2an Pak Abu (Halah, sejak kapan Bakrie dikenal sebagai pak Abu, jangan2 pak jd ini keponakannya om Ical ya, hehehe) bisa mengclaim semua kemurahan hati dan pengorbanan yang telah dilakukannya (kemurahan hati dan pengorbanan dari HONGKONG???), saya pastikan pasti bisa pak.
    Gini ceritanya.
    Dari dana CSR (yang mestinya tanpa pengembalian) yang dikeluarkan, Bakrie Grup sekarang sudah menguasai hampir 800 ha blok tanah, utuh, dikawasan strategis buffer Surabaya yang terus berkembang. Kelak, kalau lumpur sudah berhenti, 800 ha tanah ini akan bisa dibangun (FYI, grup Bakrie punya bakrieland developer lho), jadi kawasan perumahan atau industri. Tahu pantai Indah kapuk di Jakarta, atau di Surabaya PTC dan Pantai Marina? Ketiga kawasan itu, tidak lebih dari 10 tahun yang lalu adalah kawasan yang tidak ada orang yang mau (tempat kuntilanak buang anak). Jangankan beli, dikasih aja ogah.
    Tapi sekarang, harga tanahnya saja di kawasan-kawasan itu sudah jutaan rupiah, bahkan puluhan juta di lokasi2 premiumnya. Jadi, Bakrie grup yg dengan ‘kebaikan’nya sekarang membeli tanah warga dg harga rata2 300 rb per m2, nantinya akan mendapat imbalan jutaan2 rupiah dari pengembangan perumahan di kawasan yang saat ini terendam lumpur. Bangun fasum, pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tol dipulihkan, ada akses ke laut lewat sungai Porong, maka 800 ha akan jadi kawasan elit di selatan Surabaya. Belum lagi kalau kandungan gasnya memang besar, wah, benar2 dapat durian runtuh deh.
    Jadi, pesan sy, sekali-sekali tidak ‘baik hati’ dan ‘naif’ juga perlu lho, khususnya kepada om Abu’dajal’ Bakrie.

    korbanlapindo

  13. yung mengatakan:

    Debat kusir dari orang-orang “pinter” seperti ini silahkan saja asal dalam koridor ilmu pengetahuan dan dengan bukti penelitian ilmiahnya,tidak asal bunyi karena pesan sponsor.Bagi kami korban yang telah terkena lumpur sehingga kehilangan rumah dan kehidupan sosial,bayar saja yang telah menjadi ketetapan Perpres no 14,baik yang harus dikeluarkan PT Lapindo maupun anggaran APBN . ngono ae gak usah mbulet

  14. jd mengatakan:

    Ini penyelesaian yang paling ideal saat ini untuk menyelamatkan semua pihak. Mudah2an ini tidak mempengaruhi nilai ganti rugi. Mudah2an daerah bencana alam lainnya tidak menuntut perlakuan yang sama dengan korban Lapindo. Mudah2an, one way or another, pak Abu bisa mengclaim semua kemurahan hati dan pengorbanan yang telah dilakukannya. Mudah2an puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun kemudian (saat ilmiah sudah terbebas dari pengaruh interest orang2) tabir mud volcano di Sidoarjo bisa terungkap oleh ahli2 geology dari negara tetangga seperti dari Papua Niugini atau dari Timor Leste misalnya.

  15. LuSi24 mengatakan:

    HHHHHeeeebaaaatttt……. dulu sekolahnya”orang-2″ ini pakai “biaya” dari mana…ya….???? Kalau di biayai oleh “PEMERINTAH”, ya BEGINI INI HASILNYA, SELALU “MINTERIN” RAKYAT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: