Dewan Putuskan 6 Rekomendasi

RADAR SIDOARJO Kamis, 03 Apr 2008i

Warga Tiga Desa Menginap di DPRD
SIDOARJO – Ratusan warga korban lumpur dari tiga desa berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sidoarjo kemarin (2/4). Mereka mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan payung hukum atas status Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, serta mempercepat pembayaran ganti rugi.

Warga mengendarai ratusan kendaraan menuju Kantor DPRD Sidoarjo, Jl Sultan Agung. Di sana mereka menghadiri rapat dewan tentang kelanjutan penanganan banjir lumpur di Porong. Dalam dialog, warga mengungkapkan keluhan-keluhan mereka.

“Sudah dua bulan saya dan keluarga tinggal di jalan tol (eks tol Porong-Gempol, Red),” kata Kholili, warga Desa Besuki.

Dialog tersebut difasilitasi Wakil Ketua Dewan Sumi Harsono dan Jalaluddin Alham, Ketua Pansus Lumpur Maimun Siraj, serta Wakil Bupati Saiful Ilah. Ada juga 30 anggota lain dari fraksi-fraksi. “Kami cuma butuh kepastian, kapan ganti rugi bisa dicairkan dan butuh payung hukum untuk menjamin kepastian itu,” tegasnya.

Maimun menyatakan tidak dapat berbuat banyak untuk memenuhinya. Pansus lumpur sudah berupaya maksimal untuk mengusahakan percepatan itu. “Tapi masalahnya, ganti rugi untuk warga tiga desa kan dibiayai melalui APBN, bukan oleh Lapindo. Nah, pengucuran dana melalui APBN punya mekanisme sendiri,” tutur Maimun.

Dia mengimbau agar warga tiga desa itu segera mengurus persyaratan administratif kepemilikan tanah. Dengan demikian, bila mekanisme pembayaran ganti rugi telah ditetapkan, pendataan warga tidak terlalu sulit.

“Jangan sampai terulang kejadian korban lumpur yang sudah masuk peta. Dulu administrasi kepemilikan tanah mereka awutawutan,” ujar Maimun.

Tak mendapatkan jawaban memuaskan dari para wakil rakyat yang menemui mereka, warga menyatakan akan menginap di gedung dewan sampai tuntutan mereka mendapatkan jawaban memuaskan. “Itu kesepakatan kami sebelum melakukan aksi unjuk rasa ini. Sekarang, apakah kami diizinkan untuk menginap di sini (Gedung DPRD Sidoarjo, Red),” katanya.

Selaku salah satu pimpinan dewan, Jalaluddin Alham mempersilakan warga menginap di gedung dewan. “Asal tertib,” tuturnya.

“Warga yang sekarang tidak punya rumah boleh menginap di sini. Di samping rumah dinas saya, ada musala, boleh dipakai tidur, tapi tidak ada nasi (jatah makan, Red),” imbuh legislator dari Partai Demokrat itu. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dari pansus lumpur (lihat grafis). Rekomendasi itu disampaikan oleh ketua pansus lumpu Maimun di depan rapat. Rapat itu juga disertai berbagai interupsi dari anggota dewan. (sat/riq)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: