Komnas HAM Pertanyakan Penyidikan Kasus Lumpur Lapindo

Jum’at, 30 Mei 2008 | 16:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan perkembangan penyidikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Mereka kirim surat tanggal 15 Mei kemarin,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejaksaan Agung, Jumat (30/5).

Namun, Ritonga mengaku belum bisa membalasnya karena belum menerima laporan perkembangannya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sejak Juli 2006, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan enam tersangka dalam kasus luapan lumpur yang meluap pada 29 Mei 2006.

Dua tersangka dari Lapindo adalah Willem Hunila dan dan Ir Edi Sutriono. Mereka adalah manajer pengeboran. Sementara empat tersangka dari perusahaan kontraktor pengeboran, PT Medici Citra Nusa. Mereka adalah Ir Rahenold (supervisor pengeboran), Slamet Rianto (project manager untuk pengeboran), Subie dan Slamet BK (supervisor pengeboran).

Mereka dijerat Pasal 187 dan 188 Undang-Undang Pidana, pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 187 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur dengan sengaja dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara untuk ayat 1-c dan ancaman 15 tahun penjara untuk ayat 2-c. Untuk pasal 188 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur, karena kesalahan akan diancam lima tahun penjara.

Untuk pasal 41 dan 42 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup serta Pasal 94 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air tentang pencemaran sumber air (sumur warga) akan diancam 18 bulan (satu tahun enam bulan) penjara dan atau denda Rp 300 juta.

Selain menanyakan perkembangkan penyidikan, Ritonga mengatakan, Komnas HAM juga menyatakan adanya indikasi kejahatan tindak pidana korporasi dan menanyakan hambatan yang dihadapi.

Ritonga menjelaskan, hambatan yang dihadapi adalah bagaimana membuktikan adanya kaitan antara semburan lumpur dengan pengeboran yang dilakukan Lapindo.

Pasalnya, lanjut dia, semburan lumpur itu terjadi sekitar 150 meter dari titik pengeboran sedalam 10 ribu meter yang dilakukan Lapindo.

Ritonga menjelaskan, data itu didapat dari foto bumi yang dilihatnya saat berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa bulan lalu. Dari foto yang bisa menunjukkan lapisan bumi itu, kata dia, menunjukkan bahwa lumpur yang memancar bukan berasal dari lubang bor yang dibuat Lapindo.

“Sekarang tinggal bagaimana jaksa membuktikan bahwa semburan yang terjadi itu akibat dari pengeboran Lapindo,” jelasnya. “Jadi kami masih mencari keterkaitannya.”

Ritonga menambahkan, kejaksaan sudah mendatangkan ahli dari Jepang dan Hongkong untuk menjelaskan kejadian.

Mengenai tidak dipasangnya casing (pelindung) saat pengeboran, Ritonga menilai, bukti awal itu masih lemah. “Itu terlalu sepele,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, dari para ahli sendiri ada pertentangan mengenai perlu tidaknya pemasangan casing saat melakukan pengeboran.

Saat ditanya target penyelesaian penyidikan, Ritonga mengatakan, “tidak ada tenggat waktunya.”

Rini Kustiani

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: