Korban Lumpur Terima Kunci Rumah “Resetlement”

31/05/08 22:36 Sidoarjo (ANTARA News) – Sebanyak 1.019 kepala keluarga (KK) korban lumpur Lapindo Porong, Sabtu (31/5) menerima kunci rumah resetlement atau pemukiman kembali di kompleks perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kelurahan Jati, Sidoarjo, Jatim.

Kunci secara simbolik diserahkan oleh Sekdaprov Jatim, Dr H Soekarwo mewakili gubernur kepada wakil warga.

Korban Lapindo mempunyai pilihan lain selain rumah berupa ganti rugi sebesar Rp 180 juta.

“Sebagian dari mereka membeli rumah di Kahuripan itu dengan harga Rp 131 juta untuk rumah tipe 54. Sisanya berupa uang tunai Rp 49 juta, akan kami terima sekitar dua Minggu lagi setelah penyerahan kunci rumah,” ujar korban lumpur dari perumahan TAS (Tanggulangin Anggun Sejahtera) I Porong, Johanes Imam Suwardi (72).

“Resetlement” ini disambut syukur dan gembira oleh warga korban lumpur karena sudah sekitar dua tahun menunggu di pengungsian dan rumah kontrakan.

Seperti yang dikatakan wakil korban, Suharso, yang menganggap rumah baru bagi korban lumpur ibarat mimpi karena tidak terbayangkan. “Mari kita syukuri bersama,” ajaknya kepada korban lainnya.

Dalam sambutannya, Sekdaprov memberi apresiasi kepada masyarakat korban lumpur dan PT Minarak Lapindo Jaya, dalam merumuskan jalan keluar. “Ini solusi yang luar biasa,” kata Pakde Karwo.

Dia mengatakan peristiwa tersebut merupakan peristiwa kemanusiaan bukan peristiwa hukum. Ini satu kegiatan hati yang peduli dan berkorban antara masyarakat dan PT Minarak.(*)

COPYRIGHT © 2008

Iklan

8 Responses to Korban Lumpur Terima Kunci Rumah “Resetlement”

  1. Tonas berkata:

    Ditulis Oleh dad
    Jumat, 20 Juni 2008
    Sidoarjo- Dibangunnya Kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV) didusun Jati, Kecamatan Sidoarjo tujuannya tak lain adalah untuk membangun kembali kehidupan yang normal bagi warga terdampak lumpur Sidoarjo.

    Hal ini disampaikan oleh Nirwan Bakrie saat meninjau lokasi pembangun KNV, Jum’at (21-6-2008) bersama dengan direksi PT Minarak lapindo Jaya (MLJ), dan juga komisaris WBA (Wahana Bumi Amartha)

    “Kawasan dibangun untuk warga korban terdampak lumpur agar warga hidup normal kembali,” terang Nirwan D Bakrie

    Kawasan ini akan dibangun diatas lahan seluas 1200 ha dengan 7000 unit rumah, yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi 2000 ha kearah utara.

    Dikawasan ini juga akan dilengkapi fasilitas yang sangat memadai bagi warga terdampak lumpur. Dibangunnya sarana Hotel, tempat olah raga, Hiburan bahkan sawah sangat mendukung warga terdampak lumpur akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

    AWAS DENGAN PROPAGANDA MURAHAN SEPERTI YANG SUDAH DITULIS DALAM WIBESITE MINARAK SEPERTI CUPLIKAN DIATAS, INILAH “IMPIAN” YANG DI “JEJALKAN” KE WARGA KORBAN LUMPUR KHUSUS-NYA DAN SELURUH MASYARAKAT UMUM, DENGAN PROPAGANDA INI, MAKA LAPINDO SUDAH MELAKUKAN “TANGGUNG-JAWAB-NYA” TERHADAP KORBAN LUMPUR DENGAN BERDASARKAN NIATAN “TULUS” MEMBANTU MENGENTASKAN KORBAN LUMPUR DENGAN NENYEDIAKAN RESELTEMENT PERUMAHAN YANG LEBIH BAIK DARI KONDISI DI DESA-NYA YANG SUDAH TERENDAM LUMPUR, AKAN TETAPI PERLU DI PERTANYAKAN LEBIH DETAIL LAGI NIATAN “TULUS” TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
    1. KAWASAN PERUMAHAN ITU APA SUDAH YAKIN “COCOK” DENGAN POLA KEHIDUPAN WARGA DESA, YANG DULUNYA MENGUTAMAKAN KEBERSAMAAN DAN GOTONG-ROYONGNYA..!!! MENGINGAT KAWASAN TERSEBUT ADALAH “PERUMAHAN-REGENCY” DENGAN FASILITAS YANG SERBA WAAAHHH…!!!!
    2. DENGAN CLUSTER TERSEBUT, MAKA PERLU DI “HITUNG” SECARA JELI DAN SEKSAMA BERAPA SICH “LUASAN” LAHAN YANG AKAN DI BEBASKAN UNTUK 7000 RUMAH DENGAN SEGALA FASILITAS-NYA TERSEBUT, SEBAGAI PERBANDINGAN PERUMTAS-1 YANG NOTABENYA PERUMAHAN RS DAN RSS SAJA DENGAN JUMLAH 6250 RUMAH, LUASAN LAHANNYA KURANG LEBIH 150 HEKTAR ( ITU TIDAK ADA FASILITAS HOTEL, PADANG GOLF, PERKANTORAN DLL ), SEDANGKAN LUASAN YANG DI “PROMOSIKAN” OLEH KNV DENGAN SEGALA FASILITAS-NYA AKAN MENJADI BERAPA…???? SEDANGKAN DI WILAYAH YG SEKARANG INI DI KERJAKAN TIDAK ADA LAHAN YANG SELUAS ITU DI DAERAH KECAMATAN JATI-SIDOARJO.
    3. WAKTU YANG DI BUTUHKAN UNTUK MEMBUKA WILAYAH TERSEBUT AKAN BERJALAN BERAPA LAMA…????!!!, KARENA DENGAN JUMLAH 7000 RUMAH COMPLETE DENGAN FASILITAS YANG DI PROMOKAN, TANPA DI BANTU DENGAN “SETAN”, APA MUNGKIN BISA DALAM WAKTU SINGKAT, MENGINGAT JATUH TEMPO PEMBAYARAN PELUNASAN SUDAH MULAI BERJALAN….???!!! KAYAK DONGENG “RORO-JONGGRANG” AJA…..!!!!!!!
    4. INGAT KASUS PERUMTAS-1 YANG PERNAH DI USULKAN TIMNAS UNTUK MASUK PETA TERDAMPAK PADA TGL 4 DESEMBER 2006, APA JAWABAN DARI LAPINDO ADALAH : “KAMI TURUT “PRIHATIN” ATAS MUSIBAH YANG DI DERITA OLEH WARGA PERUMTAS-1, AKAN TETAPI DENGAN “BERAT HATI” KAMI SAMPAIKAN BAHWA PERUMTAS-1 TIDAK TERMASUK DALAM PETA YANG GANTI RUGI OLEH LAPINDO”. ITULAH MENANDAKAN “KEPRIHATINAN” VERSI LAPINDO, OLEH SEBAB ITU APA SALAH KALAU KITA WASPADA DENGAN “NIATAN TULUS” TERSEBUT.
    5. JANGAN PERNAH “BERHENTI” UNTUK TERUS BER-“AKSI” DAN BAHKAN “DIWAJIBKAN” UNTUK MELAKSANAKAN AKSI YANG LEBIH KERAS, KARENA “SEMUA PIHAK PENGAMBIL KEBIJAKAN” YANG TERRLIBAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH INI “SUDAH TERINDIKASI” TIDAK ADA YANG SECARA “SUNGGUH-SUNGGUH DAN NIATAN TULUS” MENYELESAIKAN MASALAH KORBAN LUMPUR. KALAU TIDAK KITA SENDIRI SIAPA LAGI…!!!!!! YANG TERPENTING L A P I N D O HARUS BAYAR SEMUA KERUGIAN INI…!!!!!. JELAS TERCANTUM DI PERPRES NO. 14 TAHUN 2007. INGAT ITU…!!!!!!
    SALAM PERJUANGAN

  2. yung berkata:

    Salam perjuangan rek!!!!
    aku termasuk warga perumTAS yang sekarang demi kelangsungan hidup sampai terdampar di Jakarta.Memang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan situasi kita demi saku mereka sendiri,wis rai tembok mereka itu………
    Memang sisa pelunasan 80% sampai sekarang ini kelihatannya masih “suram” dan gak pasti kapan realisasinya,ini yang dimanfaatkan oleh meraka dan pihak Minarak untuk melakukan trik-trik…..yang maksudnya mengulur dan menghindar dari tanggung jawab.Wah padahal si Ichal kabare hartanya dalam 1 thn berlipat 9 kali kekayaannya,tapi mbayari sisa ganti rugi,,,,,ngeles terus…
    Salam kompak buat warga perumtas,jangan pernah menyerah menuntut hak kita….

  3. sego pecel berkata:

    setuju om tonas, sudah lama saya merasa muak dengan yang namanya koordinator-kordinator yang sok mewakili & menggalang warga.
    mereka itu sebenarnya tidak sedikitpun mewakili kepentingan warga, mereka adalah perwujudan dari agen-agen lapindo/minarak untuk membelokkan tuntutan warga.
    betul.. johanes imam tidak pernah punya rumah di perumtas! rumah yang di knv itu merupakan hadiah yang di janjikan lapindo/minarak atas penghianatan dia pada perjuangan warga perumtas.
    salam perjuangan!!

  4. Tonas berkata:

    Ditemui ARYO WIJANARKO Warga Perumtas Diminta Pulang

    suarasurabaya.net| Aksi yang digelar warga Perumtas I Sidoarjo, Jumat (16/05) dihalaman kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Jawa Timur, menuntut dan menagih janji pembayaran 20% oleh BPLS, sempat ditemui ARYO WIJANARKO anggota DPR RI.

    “Sampeyan pulang saja. Saya akan terus upayakan untuk memperjuangkan tuntutan Anda. Kasihan ini saudara-saudara yang lainnya. Panas-panas gini. Sudah ayo pulang saja,” ucap ARYO WIJANARKO anggota DPR RI daerah pemilihan I Jawa Timur.

    Mengenakan setelan jas hitam dan baju warna merah, ARYO sapaan akrab ARYO WIJANARKO yang datang ke kantor PU Jawa Timur dikawasan Jl. Injoko tersebut memang datang untuk sebuah urusan terkait nasib warga masyarakat korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo. Namun urusan seperti apa, ARYO tak sempat menjawab karena langsung bergegas masuk kedalam kantor PU.

    Sementara itu SUMITRO juru bicara sekaligus mewakili warga Perumtas I, yang sempat bertemu dan disalami ARYO, kepada suarasurabaya.net menyampaikan bahwa warga Perumtas berterimakasih atas upaya yang sudah dilakukan ARYO.

    “Namun begitu, nasib kami masih belum jelas. Dan pada kesempatan ini, warga tetap ingin bertahan untuk berada disini. Kami sudah sepakat untuk bertahan sampai SOENARSO Ketua BPLS menemui kami dan memenuhi pembayaran yang belum dilakukan oleh BPLS,” kata SUMITRO pada suarasurabaya.net, Jumat (16/05).(tok

    INILAH KONDISI REAL SEKARANG INI PARA “PENGAWAL RISALAH WAPRES 24 APRIL 2007”, UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN 20% SAJA SAMPAI SEKARANG MASIH BELUM BISA. MANA KOMITMENT SESAMA KORBAN LUAPAN LUMPUR, KHUSUSNYA WARGA PERUMAS-1, UNTUK SAMA BERJUANG BERSAMA-SAMA. “TIJI TIBEH” MUKTI SIJI MUKTI KABEH, MATI SIJI MATI KABEH BUKAN MUKTI SIJI MATI KABEH.

  5. Tonas berkata:

    Sikap warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang datang berunjuk rasa di Jakarta, terbelah. Perbedaan sikap ini setelah pemerintah mengeluarkan keputusan baru tentang mekanisme ganti rugi. Sebagian warga tetap menuntut pembayaran ganti rugi secara tunai 100 persen. Sebagian lagi mengikuti keputusan baru yang muncul setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian mengemuka dalam pertemuan para warga korban lumpur Sidoarjo ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (25-04-2007).

    Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi yang menemui warga Perumtas, tadi pagi, berupaya menjelaskan secara detail prosedur pembayaran yang akan diterima warga korban lumpur ini. Termasuk di antaranya, kelanjutan cicilan mereka di BTN yang tidak perlu dilunasi. Kodradi juga menjamin sertifikat rumah warga akan disimpan di BTN dan tidak akan diserahkan ke pihak Lapindo, hingga sisa pembayaran dilunasi.

    Menanggapi penjelasan ini, sikap warga perumtas terbelah antara pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju tetap meminta pemerintah yang menalangi sisa 80 persen. Dengan begitu, warga tidak perlu dipusingkan dengan mekanisme pembayaran cicilan. Sedangkan warga yang setuju menilai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah cukup memuaskan. Mereka bisa membeli rumah baru, sementara kredit yang tersisa dihapus.

    Sejak awal warga Perumutas meminta uang ganti rugi dengan cara cash and carry dari PT Lapindo Brantas. Mereka pun melakukan berbagai aksi, termasuk memblokade Jalan Raya Porong. Aksi ini menimbulkan kemacetan luar biasa, karena jalan tersebut satu-satunya yang tersisa setelah jalan tol tertutup lumpur.

    Merasa tuntutan tidak digubris, sebagian warga Perumtas datang ke Jakarta. Polisi sempat mencoba menahan upaya warga ini, sehingga mereka datang ke Jakarta dengan cara sembunyi-sembunyi. Warga menolak skema ganti rugi yang ditawarkan Lapindo, yaitu membayar 20 persen uang muka dan 80 persen sisanya dicicil selama dua tahun. Warga tetap meminta cara cash and carry. Lapindo juga meminta sertifikat rumah. Dua hal ini tidak menemukan titik temu.

    Di Jakarta, warga korban lumpur bertekad mengadukan hal tersebut kepada Presiden Yudhoyono. Namun, upaya mereka tidak langsung berhasil. Hampir sepuluh hari, mereka terpaksa tidur di sekitar Tugu Proklamasi yang menjadi simbol bangsa ini lepas dari penjajahan. Namun, perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada Selasa kemarin malam, perwakilan warga Perumtas diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara. Pertemuan ini difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

    Dalam pertemuan itu disepakati, pembayaran tetap dilakukan dengan cara dicicil. Uang muka diberikan 20 persen dan 80 persen sisanya dicicil, namun dipercepat menjadi satu tahun. Warga juga tidak perlu menebus sertifikat tanah di bank. Warga juga tidak diwajibkan untuk membayar cicilan sisa kredit, sisa bunga dan pembayaran denda kredit pemilikan rumah (KPR). Percepatan pembayaran uang ganti rugi dari dua tahun menjadi satu tahun tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Sebab, menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dana untuk membayar warga Perumtas menjadi tanggung jawab Lapindo. (BEY) Metrotvnews.com, Jakarta.

    SEDIKIT TAMBAHAN “ORANG-ORANG” DULU BIKIN STATEMENT “CASH & CARRY 100” DAN MENGHAKIMIN PERWAKILAN WARGA PERUMTAS-1 YANG BERUNDING DENGAN PEMERINTAH PUSAT, KONDISINYA SEKARANG BERALIH MENJADI “MAKELAR” RESELTEMENT.

  6. Tonas berkata:

    Presiden Harapkan Kesepakatan Wapres dan Warga Perumtas Jalan Lancar

    Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan proses penyelesaian ganti rugi bagi warga Perumtas I Sidoarjo korban lumpur Lapindo berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan sesuai dengan yang disepakati antara wakil warga Perumtas itu dengan pemerintah yang diwakili Wapres.

    “Saya menginstruksikan kepada semua pihak termasuk Gubernur, Bupati dan Lapindo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata presiden dalam dialog dengan lima orang wakil warga Perumtas I di Istana Negara Jakarta, Selasa malam.

    Dalam dialog yang berlangsung sekitar 20 menit itu Presiden juga mengharapkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani itu berjalan dengan baik sehingga penyelesaian ganti rugi berjalan secara lebih tepat, adil dan sesuai sasaran.

    “Saya ingin ada pengertian yang sama setelah terjadinya dialog ini dan tidak dipengaruhi pihak-pihak lain, untuk mencari jalan keluar. Kita berikhtiar selain menyelesaikan ganti rugi terhadap warga, pemerintah juga berupaya untuk memadamkan semburan lumpur dan menerima kerjasama dari pihak manapun dan dari dunia internasional,” katanya.

    Lima orang wakil warga Perumtas I itu sebelum acara dialog dengan Presiden yang digelar mendadak ini, telah bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres dan menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani Wapres dan wakil warga.

    Dalam kesepakatan itu, disebutkan Pemerintah menawarkan percepatan pembayaran ganti rugi sebesar 80 peresn kepada warga Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera I (Perumtas) Sidoarjo akan dilakukan setelah satu tahun sedangkan pembayaran awal 20 persen akan diterima utuh oleh masyarakat.

    Presiden juga mengatakan dirinya sudah empat kali mengunjungi wilayah luapan lumpur termasuk pengungsian di Sidoarjo tersebut dan menginstruksikan Gubernur dan Bakornas agar mengurangi serta menghindari hal-hal teknis yang bisa mengganggu penyelesaiannya, dan meminta warga Perumtas melaporkan bila ada hambatan dalam penyelesaian ganti rugi.

    “Jangan segan-segan untuk menyampaikan masalah kepada siapa pun. Kalau perlu perlu telepon saya, karena ini sudah jelas kewajiban Lapindo yang penyelesaiannya dibantu pejabat Pemda,” katanya.

    Presiden juga meminta jika ada masalah dalam proses penyelesaian ganti rugi ini, sebaiknya dikomunikasikan secara baik dengan pejabat yang tepat di daerah seperti Gubernur, Bupati termasuk kepada Ketua BPLS atau dewan pengarah BPLS.

    “Kalau disampaikan pada beliau-beliau itu mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Di Jakarta, saya juga beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi menangani masalah ini,” katanya.

    Sementara itu, salah satu wakil warga Perumtas, Sumitro, yang juga koordinator tim perunding, mengatakan warga Perumtas sudah banyak berdiskusi mengenai formula penyelesaian pembayaran ganti rugi, dan sepertinya kesepakatan kali ini sudah menyerap keinginan warga Perumtas I, walaupun pembayaran ganti rugi secara bertahap belum terealisasi.

    “Apa yang sudah diputuskan tadi dengan Wapres, kami lihat sudah banyak yang dicapai dan betul-betul tidak merugikan korban lumpur Lapindo. Kami juga berharap agar hal-hal yang bersifat teknis tidak menjadi persoalan dalam proses penyelesaian,” katanya.

    Sutrisno juga mengatakan harapannya agar tidak ada upaya yang menghambat proses penyelesaian karena banyak warga yang mengalami tekanan akibat kejadian ini.

    Sementara itu, Dirut BTN Kodradi yang bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendampingi presiden dalam dialog ini mengatakan mengatakan pihaknya akan menjembatani proses penyelesaian ganti rugi kepada warga Perumas dengan menawarkan fasilitas rumah baru bagi warga yang ingin membeli rumah melalui BTN.(*)

    COPYRIGHT © 2007

    Ketentuan Penggunaan

    Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar

    Tentang Kami | Ketentuan Penggunaan | RSS Feed

    Copyright © 2008 ANTARA

    SEBAGAI PENGINGAT UNTUK WARGA PERUMTAS-1 JANGAN MUDAH TERPANCING DENGAN PROGRAM RESELTEMENT YANG SEKARANG INI SEDANG BERJALAN, DAN STATEMENT INI AKAN TETAP KAMI KAWAL DAN KAMI PERJUANGKAN UNTUK MEWUJUDKANNYA.

  7. Tonas berkata:

    Salam Buat Bung Karebet,
    Ini Saya ambil cuplikan dari Jawapos Edisi Tgl 02 Juni 2008. Untuk melengkapi petanyaan dari Sampeyan

    “Suharso, salah seorang perwakilan warga korban yang memilih resettlement, mengaku senang. Ucapan terima kasih dia sampaikan kepada presiden, gubernur, dan bupati yang dianggap telah memperjuangkan nasibnya selama ini. Dia juga menuturkan alasan mengapa dirinya memilih resettlement, yaitu bangunan dan lokasi yang bagus. ”Di tengah kota dan bangunannya kuat,” ucap Suharso, warga asli Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera 1. ”

    Sudah semakin jelas siapa-2 yang memang “bermain” dalam Korban Lumpur yang Mengatas-namakan PERWAKILAN WARGA PERUMTAS-1.
    Siapa Si-Suharso AND THE GANK itu, tidak lebih dari BENALU yang selama ini mendompleng dan menjadi ULAT dalam Perjuangan Warga Perumtas-1, ( Baik pada saat di Perkumpulan Forum Warga Perumtas-1 maupun dalam Tim-16 ).
    DAN AMAT TIDAK PADA TEMPATNYA KALAU UCAPAN TERIMA KASIH ITU DI TUJUAN KE PRESIDEN, GUBERNUR DAN BUPATI, Karena RESELTEMENT tersebut adalah BENTUK HASIL PENYELEWENGAN / KONSPIRASI yang DIPAKSAKAN untuk Di TERIMA Oleh Korban Lumpur Khususnya WARGA PERUMTAS-1, yang sebenarnya MENGHASILKAN KESEPAKATAN YANG SUDAH DI KELUARKAN DARI “MULUTNYA” PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN ABURIZAL BAKRIE ( yang mewakili LAPINDO ) dan TERTULIS dalam RISALAH KESEPAKATAN CARA PEMBAYARAN TANAH DAN BANGUNAN WARGA PERUMTAS-1 KORBAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO TERTANGGAL 24 APRIL 2007. Oleh karena itu disini kami mengajak Bung Karebet kalau bisa getok tularkan RISALAH WAPRES 24 April 2007 adalah SKIM Pembayaran yang menyelamatkan Warga PERUMTAS-1 dari “MAKELAR-2” tersebut, dan kami masih KOMITMENT MENGAWAL HASIL TERSEBUT.

    Salam Perjuangan

  8. Karebet berkata:

    1.019 orang menerima kunci rumah. Kok bisa? rumahnya aja belum dibangun! Kunci rumah siapa yang dikasihkan??? Apa ada kunci rumah yang harganya 131 juta? kunci dari emas???

    Tambahan berita: Johanes Imam Suwardi adalah koordinator perwakilan warga Perumtas yang pernah menggalang “cap jempol darah” menolak konsep relokasi plus, dan berdemo di Jakarta menuntut cash and carry 100%.

    Mustahil seribu orang bisa mudahnya dibodohi hanya dengan merubah kata “relokasi” menjadi “resettlement”. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para koordinator resetlement/relokasi ini mendapat upah dari minarak untuk jasanya menjualkan rumah (agen pemasaran?) ke warga.

    Sungguh amat disayangkan juga, seorang cagub ternyata ikut campur mendukung konsep ini, yang jelas jelas bertentangan dengan Perpres, sementara sebelumnya suara beliau sama sekali tak terdengar (gak jadi dah gua milih!)

    Tambahan fakta: Johanes Imam Suwardi tidak punya rumah di Perumtas. Kalo gak percaya silahkan cek di BPLS.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: