Presiden Akan Segera Tandatangani Keppres Lapindo

Jumat, 13 Juni 2008 12:14
Jakarta, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menandatangani revisi rancangan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). Seperti yang diberitakan, Keppres baru ini sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi pemberian kompensasi kepada warga tiga desa yang selama ini belum termasuk dalam peta areal dampak sesuai isi Keppres tersebut.

“Pak Sudi (Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet) berjanji jika naskah rancangan Keppres-nya sudah matang, malam ini juga naskahnya harus sudah masuk ke Presiden. Diharapkan, rancangan naskah Keppres itu tidak perlu nginep lagi di Setneg. Kalau perlu tidak harus melalui protokol, akan tetapi langsung ke Presiden. Karena memang Presiden ingin masalah itu cepat diselesaikan,” kata Koordinator 3 warga desa, Abdulrachim, seusai bertemu dengan Sudi Silalahi di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, belum lama ini.

Abdulrachim bersama lima warga, ditemani Suripto, anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Surabaya dan Sidoardjo, datang menemui Sudi. Mereka mewakili tiga desa yang menjadi korban lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Penjarakan.

Disebutkan, rancangan naskah Keppres tersebut kini masih ada di Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, selaku Ketua Tim Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). “Kata Pak Sudi masih ada masalah teknis, antara lain harus dikonsultasikan dulu dengan Menteri Keuangan,” ujar Abdulrachim.

Sudi, lanjut Abdulrachim, membantah kalau selama ini seolah-olah rancangan revisi Keppres tersebut ada di tangannya. “Jadi, tidak benar kalau rancangan revisi Keppres itu ada di saya,” tutur Abdulrachim, menirukan Sudi.

Dikatakan Abdulrachim, sebenarnya revisi Keppres tersebut sudah dibahas dan disetujui dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Yudhoyono pada 27 Februari 2008. Lalu, pada tanggal 10 April lalu, alokasi dana sebesar Rp 1,026 triliun sudah disetujui pemerintah bersama DPR dalam pembahasan APBN-P 2008. “Namun, alokasi dana itu belum bisa dibayarkan ke kami warga tiga desa yang jumlahnya sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) karena belum ada payung hukum, yaitu Revisi Keppres No 14/2007 itu,” jelas Abdularachim.

Dalam Keppres yang lama, tiga desa tersebut belum masuk dalam peta area dampak. Sebab, saat itu ketiga desa itu belum terkena dampak lumpur panas akibat eksplorasi PT Lapindo Brantas. Waktu itu, hanya empat desa yang terkena dampak dan masuk dalam Keppres tersebut, yaitu Desa Jatiredjo, Desa Siring, Desa Kedung Bendo, dan Desa Renokenongo. Namun, akibat penanganan yang tidak optimal, tiga desa itu akhirnya ikut menjadi korban. (kom/dar)

3 Balasan ke Presiden Akan Segera Tandatangani Keppres Lapindo

  1. sadjie mengatakan:

    Sayur Balado sayur lodeh ,Lumpur Lapindo Capek deh
    stiker lapindo.

  2. Tonas mengatakan:

    Jumat, 27 Juni 2008 14:42:05
    Diserahkan, Rancangan Revisi Perpres tentang BPLS
    Di Jakarta, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah kemarin menyatakan sudah menyerahkan rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada Wakil Sekretaris Kabinet Lambock V Nahattand. Namun, dia tak mau merinci isi perpres yang telah lama ditunggu korban lumpur Lapindo yang selama ini desanya belum masuk dalam daerah terdampak lumpur.(A13/HAR

    Ganti Rugi Korban Lapindo Terganjal Perjalanan Menteri
    Jum’at, 27 Juni 2008 | 19:47 WIB
    TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana revisi Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terganjal perjalanan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto ke luar negeri. “Kebetulan saya keluar negeri selama satu minggu. Minggu lalu sebenarnya sudah bisa keluar, karena finalisasi itu harus menunggu saya. Mudah-mudahanan bisa cepat,” ujarnya kemarin.
    Djoko memastikan pertengah bulan depan revisi peraturan tersebut sudah keluar. Rencananya revisi itu akan menjadi dasar hukum untuk memberikan ganti rugi kepada tiga desa di luar peta terdampak lumpur Lapindo. Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan sekitar Rp 1,029 triliun.
    Revisi peraturan presiden tersebut, kata dia, tinggal menunggu finalisasi. “Secara prinsip revisi tersebut sudah disetujui presiden. Semua menteri sudah setuju,” kata Djoko.
    Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 hanya memasukkan kawasan seluas 640 hektar terdiri dari Desa Jatirejo, Siring, Kedungbendo dan Renokenongo ke dalam peta terdampak. Desa-desa tersebut akan mendapatkan ganti rugi dari PT Lapindo Brantas Inc.

    INI SEDIKIT CUPLIKAN DARI BEBERAPA MEDIA YANG “SANGAT JELAS” BAHWA PEMERINTAH TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH MENGENTASKAN KORBAN LUMPUR, BAIK YANG BERADA “DALAM PETA AREA TERDAMPAK” MAUPUN YANG DI “LUAR PETA AREA TERDAMPAK”
    STATEMENT DAN PEMBICARAAN DI MEDIA ANTARA “KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH” BPLS TIDAK ADA YANG SINGKRON, SEMUANYA SERBA MENCLA-MENCLE KABEH…!!!!

  3. Tonas mengatakan:

    DAN INI PEMERINTAH JUGA IKUT “BERSIKUKUH” MEMPERSULIT WARGA KORBAN LUMPUR DI LUAR PETA TERDAMPAK…. ???? !!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: