Kapolda: Kasus Lapindo Tidak Dilanjutkan

18 Juni 2008, 10:58:02, Laporan Eddy Prasetyo

Kapolda: Kasus Lapindo Tidak Dilanjutkan

suarasurabaya.net| Kasus semburan lumpur Lapindo di Porong dipastikan tidak akan dilanjutkan diranah hukum. Ini setelah Irjen Pol HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA Kapolda Jatim menyatakan BAP yang sudah berkali-kali bolak balik Polda-Kejati Jatim tidak akan diajukan lagi ke Kejati Jatim.

“Kita tidak akan limpahkan berkas kasus Lapindo ke jaksa karena sudah pasti mereka tidak akan memberikan status P-21 (tuntas tanpa koreksi-red). Jadi buat apa kita teruskan kasus ini?,” kata Kapolda Jatim. Dengan nada pesimis Polda Jatim menyatakan kasus tersebut sudah cukup dan tidak perlu diteruskan.

Sementara ketika ditanya soal SP-3 atau surat penghentian perkara HERMAN SURYADI tidak bersedia berkomentar.

Kasus Lapindo ini telah memasuki proses hukum. Ada 13 tersangka yang BAP-nya disusun ada tujuh berkas. Kejati Jatim menerima 5 berkas dalam 2 pengantar dari Polda Jatim. Dalam pengantar tersebut ada 5 tersangka yang disebut namanya. Masing-masing WILLIAM HUNILA Company Man Lapindo Brantas Inc, Ir RAHENOLD Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa dkk, SOLEMAN bin ALI dkk selaku Rig Manager.

Pada pengantar berikutnya dibagi menjadi 2 berkas masing-masing dengan tersangka EDY SUTRIYONO Supervisor Drilling dan YENY NAWAWI Dirut PT Medici Citra Nusa dkk.

Kasus ini mandek di dua instansi tersebut karena Kejati Jatim menilai Polda Jatim belum berhasil menguatkan dakwaannya. Dalam BAP terdapat dua opini ahli yang saling bertolak belakang yaitu semburan lumpur akibat kesalahan manusia dan akibat bencana alam.(edy/kho/ipg)

Iklan

17 Balasan ke Kapolda: Kasus Lapindo Tidak Dilanjutkan

  1. Asrofi berkata:

    @Jabon
    Kamu ya aneh ya, ada orang Malay brengsek kok kamu malah ia ia aja…

  2. Jabon berkata:

    wah ia ya.. ngurusin rmah sendiri aja repot, gimana kalo perang.. duh syereumm

  3. hahaha….menangani kasus LUMPUR LAPINDO aja INDON BODOH AMAT ya….hahaha…LUCU D…bagaimana mau perang di AMBALAT tu…SBY it hanya SOKSIAL BABU YODOSONGO….hahaha…MAMPUS LU SEMUA…BIAR INDON TENGGELAM AJA…!!!

  4. Adhyp Glank berkata:

    kasus pengawal SBY, petani dirugikan karena gembar gembornya bibit unggul super toys yang konon katanya keren abiss, panen setahun 3 kalie, belom setahun kering dan gagal panen, sebagai seorang pemimpin tegas donk SBY. dikau kan dipilih rakyat, saya mewakili masyarakat Bekasi, jangan jadi pemimpin yang lemah. Wassalam

  5. […] perlu banyak gerogotin hutan, ngebor minyak-sana sini dan ternyata malah keluarnya lumpur.. Wah pasti emang kudu berawal dari orang-orang yang paham teknologi, talenta dan toleransi..persis […]

  6. Tonas berkata:

    Buat Bung Inu Kencana, sayang kalau memaksakan diri untuk masuk dalam kancah “politik” yang serba BAU-BUSUK, Alangkah baiknya kalau Bung Inu Kencana bisa bergabung dalam Anggota “KPK” aja, yang sekarang ini lagi getol-getolnya membongkar jaringan KORUPTOR di Negeri ini.

    Salam Perjuangan

  7. agung berkata:

    Inu Kencana Syafi`i
    Penolakan Melulu Inu Kencana (oleh PKS)

    Sebuah prosesi yang meyakinkan diperlihatkan Inu Kencana, Jumat pekan lalu. Ia datang di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mampang, Jakarta Selatan, mengenakan seragam pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian Inu melepaskan dan mencium baju seragam PNS itu. Selanjutnya, Inu menggantinya dengan kemeja PKS.

    “Saya ingin bergabung dengan PKS, menjadi caleg atau tukang sapu,” kata Inu Kencana. Sepertinya semua lancar-lancar saja buat mantan dosen IPDN ini. Tapi, keesokan harinya, kabar tak sedap mampir ke telinga Inu. “Hasil rapat DPP PKS, saya harus ditolak,” kata pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, 14 Juni 1952, itu.

    Sepak terjang Inu membongkar berbagai kasus di IPDN tampaknya bukan jaminan ia dapat diterima PKS. “Rupanya, itu bukan urusan mereka,” kata Inu kepada Wisnu Wage Pamungkas dari Gatra. Penolakan tersebut melengkapi kegagalan Inu di panggung politik. Sebelumnya, ia gagal menjadi calon presiden dan calon Gubernur Riau.

    Kini harapannya menjadi anggota legislatif pun pupus. Tapi Inu tidak kapok. Sejumlah pengalaman itu tidak lantas membuatnya berpikir bahwa politik adalah bidang yang haram. Inu akan mencoba cara lain. “Tidak ada kata menyerah,” ujarnya. Selamat berjuang, Bung!

    [Apa & Siapa, Gatra Nomor 37 Beredar Kamis, 24 Juli 2008]

  8. Tonas berkata:

    JAKARTA – Pihak Kejagung bertindak pro aktif atas laporan perwakilan warga korban Lapindo yang menegaskan keberadaan black box pengeboran lumpur Lapindo. Dalam waktu dekat Kejagung akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur.

    “Persoalan black box (mesin pencatat kronologis pengeboran) Lapindo yang saat ini ada di Mapolda Jatim sudah dikomunikasikan dengan Kejati Jatim. Dalam dua atau tiga hari ini proses tersebut akan berjalan,” terang Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung DB Nainggolan di ruang kerjanya, Lantai VI Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (15/7/2008).

    Bahkan, sambung dia, Kejagung akan mengirim Direktur Pra Penuntutan Jampidum M. Sidik Ismail ke Jawa Timur untuk lebih memudahkan alur koordinasi. “Selanjutnya bersama Kejati Jatim persoalan ini akan kita koordinasikan dengan pihak Polda Jatim,” ujarnya.

    Dia berharap, keberadaan black box itu bisa menjadi bukti baru dalam proses penyidikan kasus Lapindo. Sebab, selama ini tim penyidik hanya mendasarkan pada keterangan para saksi ahli yang memiliki sejumlah kelemahan. “Jika informasi dari engineering team club tentang black box itu benar, maka akan cukup membantu untuk menentukan penyebab semburan lumpur di Sidoarjo,” terang dia.

    Sebelumnya, sejumlah perwakilan warga korban lumpur Lapindo didampingi LPM Masyarakat mendatangi Kejagung. Mereka menginformasikan adanya black box yang berisi catatan kronologis proses pengeboran di Sidoarjo. Saat ini, black box itu disimpan di Mapolda Jawa Timur.

    KAMI SANGAT BERHARAP KAPOLDA JATIM BISA BEKERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP “BLACK-BOX DRILLING”, TUNJUKKAN KEPADA KAMI MASYARAKAT LUAS BAHWA SEMBOYAN “POLISI SEBAGAI PENGAYOM-MASYARAKAT” ITU MEMANG BENAR-2 ADANYA, JANGAN “SEBAGAI PENGAYOM PARA PEN-JABAT”….!!!!!

  9. dina savaluna berkata:

    memang ini seperti yang dikatakan oleh wahid institute… ini adalah konspirasi…

    jaksa mengatakan polisi yang belum bisa menguatkan dakwaan, sementara kepolisian.. bukannya benerin berkas, dia justru pesimis dengan penegakan hukum sendiri…
    jika polisi pesimis, gimana korban?
    ketidaksediaan bukti bukan alasan yang diterima hukum untuk jaksa untuk mendeponer apalagi polisi…polisi ga punya hak untuk deponeer.. deponer juga sebenernya harus ‘demi kepentingan umum’ bukan demi kepentingan segelintir orang

  10. […] perlu banyak gerogotin hutan, ngebor minyak-sana sini dan ternyata malah keluarnya lumpur.. Wah pasti emang kudu berawal dari orang-orang yang paham teknologi, talenta dan toleransi..persis […]

  11. dian berkata:

    Busisness Today, 19 jun 2008

    KPPU: Kartel SMS rugikan masyarakat Rp 2,8 Triliun
    Enam operator, Excel, Telkomsel, Telkom, BAKRIE Telkom, MOBILE-8, SMART Telkom dinyatakan terbukti melakukan perjanjian diantara mereka untuk penetapan harga SMS antar operator. Jadi memang selalu rakyat yang memang dimatikan.

    Jadi ya memang penguasa-pengusaha.

  12. inyo berkata:

    Salam buat bung Tonas:

    http://www.gusdur.net

    “Mengapa muncul bencana lumpur dan gas panas di Sidoarjo?” tanya Gus Dur.
    “Ngebornya La Pindo, jadi jebol. Kalau La Pisan mungkin aman. Dalam bahasa Jawa Timuran Pindo kan dua kali, Pisan, sekali,” kata Gus Dur menjawab pertanyaannya sendiri.

    http://www.wahidinstitute.org

    KONSPIRASI DIBALIK LUMPUR LAPINDO

    Jakarta, wahidinstitute.org
    Minyak bumi awalnya merupakan komoditas perniagaan, baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Tetapi fungsinya berubah menjadi komoditi perang pada tahun 1867. Ini semakin menjadi-jadi pada tahun 1990 ketika Perang Teluk meletus. Juga saat negara-negara Arab mengembargo Amerika sehingga harga minyak dunia naik.
    Demikian dikatakan Ali Azhar Akbar mengawali presentasi dalam bedah buku karyanya bertajuk “Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo; Dari Aktor Hingga Strategi Kotor,” di Aula The WAHID Institute, Selasa sore (26/06/07).
    “Minyak kemudian menjadi penentu kekuasaan. Kekuasaan untuk minyak dan minyak untuk kekuasaan, ” tambah aktivis Prodem itu. Yang demikian ini terjadi di Lapindo.
    “HOA (Heads of Agreement, Red.) antara Lapindo (PT. Lapindo Brantas Inc.) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diteken pada tahun 2001, ketika itu ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri)-nya adalah Aburizal Bakrie sementara Mentamben (Menteri Pertambangan dan Energi, Red.)-nya adalah SBY,” jelasnya. Lapindo inilah yang menyebabkan banjir lumpur panas di Porong, Sidoarjo yang belum bisa dihentikan sampai sekarang.
    Kasus lumpur Lapindo menurut alumni perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini penuh konspirasi. “Menurut (surat) perizinan, biaya yang diusulkan Lapindo adalah sebanyak 6.297.244 USD tetapi pelaksanaanya hanya berkisar 3 juta USD,” terangnya. Soal perizinan eksplorasi juga bermasalah. “Kontrak seharusnya selama 6 tahun dan perpanjangan 4 tahun, yakni tahun 2000 lalu. Tapi sampai sekarang masih terus berlanjut,” tandasnya.
    Pengeboran yang mencapai 9.279 kaki yang tidak memakai casing (selubung pengaman) dinilai pula oleh Ali sebagai konspirasi. “Casing sudah harus dipakai ketika kedalaman pengeboran 8500 kaki,” paparnya. Casing, baginya, sengaja tidak dipakai supaya dapat menghemat biaya operasional pengeboran minyak.
    Akibat hal ini, lumpur meluap hebat. “Ia menelan korban jiwa dan menggenangi 850 hektar lahan, 16.300 unit rumah lebih, 33 unit sekolah, 4 kantor pemerintahan, 29 unit pabrik, 11 home industry, 11 masjid, 57 musholla, 3 pondok pesantren, 1 panti & 28 TPQ,” bebernya. Lumpur Lapindo juga menjadikan 21.674 Kepala Keluarga dengan 36.846 jiwa menjadi pengungsi dan merusak infra struktur yang ada seperti saluran listrik, telepon, dan irigasi.
    Kebohongan publik yang dilakukan oleh Lapindo juga merupakan upaya konspirasi. “Lumpur Lapindo diklaim sebagai akibat dari gempa Yogya,” tambahnya. Ali menjelaskan bahwa gempa di tempat itu akan berdampak paling jauh di Klaten disertai dengan gambar lokasi yang cukup meyakinkan.
    Konspirasi lainnya adalah soal kelalaian yang disengaja oleh pihak Lapindo. “Biar menangguk untung,” katanya.
    Dengan teori konspirasi seperti ini, Ali mengajukan tiga skenario. “Pertama, semburan lumpur diisukan sebagai bencana Yogya agar memperoleh klaim asuransi. Ini dilakukan oleh Menkokesra (Aburizal Bakrie, Red.),” urainya.
    Kedua, mengamputasi Lapindo agar terlepas dari tanggung jawabnya menanggung ganti rugi para korban. Ini dilakukan oleh para penegak hukum atau para hakim Pengadilan Tata Niaga. Dengan kapasitas mereka di bidang itu, Lapindo diputuskan pailit sehingga dianggap tidak mampu membayar ganti rugi yang dimaksud.
    “Ketiga, menggeser Sumur Banjar Panji I (sumber meluapnya lumpur panas, Red.) ke sumur minyak yang sudah memasuki tahap produksi sehingga biayanya dibebankan kepada pemerintah. Padahal, sumur tersebut masih dalam taraf eksplorasi sehingga biayanya dipikul Lapindo,” tukasnya. Skenario ketiga ini dilakukan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM).
    Bila skenario yang pertama berjalan, hemat Ali, korban lumpur Lapindo hanya akan memperoleh santunan, bukan ganti rugi. Karena mereka hanya mendapatkannya dari Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara (APBN). “Bila skenario kedua dan ketiga dilakukan, mereka tidak mendapatkan santunan dan ganti rugi,” jelasnya lagi. Ini karena skenario kedua mengandaikan kalau ganti rugi diambilkan dari sisa aset Lapindo dan sisa APBN sehingga jumlahnya sangat sedikit. Jumlah yang sama dengan skenario ketiga. Hanya saja ditambah dengan sisa Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD).
    Selain Ali, hadir pula S. Indro Tjahyono, Boni Setiawan, dan Harry Ponto sebagai pembanding.
    Menurut Indra, bisnis minyak adalah bisnis elit yang penuh konspirasi di permukaan atau di bawah tanah. “Bisa membeli atau mengatur negara—minimal menteri atau presiden,” kata aktivis SKEPPI ini menyinggung Lapindo.
    Minyak, menurut aktivis mahasiswa 1977/1978 ini, kemudian diperuntukkan bagi pertahanan dan pertahanan untuk minyak. “Reformasi bahkan tidak mengubah konspirasi minyak ini,” tandasnya.
    Bonie Setiawan lebih menyoroti soal korporasi. “Yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah penguasaha, pengusaha-penguasa,” papar pegiat Institute Global Justice ini. Mereka saling berkoalisi.
    Korporasi seperti diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diberi hak. “Inilah supremasi korporasi itu di mana mereka memiliki investor rights,” sambungnya. Di sisi lain, korporasi tidak dibebani kewajiban sehingga tidak bisa dimintai pertangung-jawaban bila tersandung corporate crime. “Oleh hukum internasional sekalipun. Sebab kejahatan itu tidak pernah didefinisikan di dalamnya,” tambahnya.
    Karena itu, menurut Bonie, masyarakat paling-paling bisa menuntut (dana) Company Social Responsibility (CSR) termasuk dalam kasus lumpur Lapindo. Ia sendiri merasa bahwa kasus ini adalah ujian namun akan gagal kita lampaui.
    “Kasus lumpur Lapido merupakan kasus ekstrim dari kesewenang-wenangan korporasi,” pungkasnya mengakhiri presentasi.
    Harry Ponto yang advokat mengatakan bahwa ada perlakuan berbeda terhadap kasus ini. “Dulu pada kasus illegal logging (pembalakan liar, Red.) polisi bertindak seolah tanpa kompromi. Pelakunya dicecar sampai-sampai tidak bisa berkelit,” jelas Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menceritakan pengalaman pribadinya. Ia dalam hal ini mempertanyakan tindak lanjut dari hasil penelitian para ahli yang sudah dilakukan di Porong, Sidoarjo.
    Hal lain yang menjadi tanya bagi Harry adalah soal inkonsistensi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). “Dulu Bapepam kukuh agar Lapindo tidak menjual atau berafiliasi dengan perusahaan lain selama belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan masalah Lapindo. Tetapi sikap ini tidak diteruskan ketika yang menjualnya adalah Menkokesra,” katanya lantang. Menurutnya ini merupakan konspirasi demi meloloskan satu pihak agar terhindar dari tanggung jawab yang seharusnya ditunaikan.
    Di akhir paparannya, ia menganjurkan agar gugatan tidak bersifat individual. “Gugatan lebih baik berkelompok agar lebih berhasil,” tandasnya. (NS)

  13. agung berkata:

    mari kita berpesta, ha.. ha…

    Maret 28, 2008 pukul 7:22 am
    kasian banget ya nasib orang-orang itu….
    dina S BAKRIE (PR corporate) Berkata:

    Mei 29, 2008 pukul 2:56 am
    hari ini resmi 2 tahun perusahaan kami merayakan suatu perayaan besar, juga
    sekedar rencana pesta kecil2an, akan mendatangkan chef dari paris, 500 Kg ikan
    salem, 250 kg kaviar, dan sekedar minum2 anggur buatan tahun 1950. pesta akan
    dilakukan di wisma Bakrie II Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-2, 16th – 17th floor,
    akhir pekan ini.
    selain merayakan “KEMENANGAN KECIL” kami di Porong,HARI INI dua tahun yang
    lalu, kami juga menyambut baik usaha Majalah Globe Asia menobatkan Pak Ical
    sebagai orang terkaya di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. Pengumumannya
    dilakukan di Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Senin 26/05/2008,
    pesta besok sabtu akan dihadiri Wapres ,Jussuf Kalla, Faddel muhammad, Fahmi
    idrris,
    dan petinggi2 golkar, selain undangan resmi kepada SBY yang telah dikirimkan,
    menunggu keputusan protokoler.
    akan hadir juga pemegang2 saham utama, dan undangan door prize kepada 3000
    pemegang handpone ESIA, sebagai wujud terimakasih perusahaan kepada publik
    yang telah setia memakai jasa Esia-Bakrie Telecom.
    undangan doorprize dapat diperoleh dengan mengirimkan SMS yang berisi email
    ini kepada sesama pemegang HP ESIA lainnya sebanyak mungkin, selanjutnya
    server akan secara acak memilih 3000 peserta yang beruntung.
    pada acara tersebut akan disematkan penghargaan kepada tokoh2 yang telah
    mewujudkan keberhasilan perusahaan. disediakan juga hadiah doorprize ratusan
    HP ESIA -lengkap, ratusan cenderamata dari Bakrie TBK.
    konfirmasi kehadiran dapat dilakukan pada jam kerja, sampai hari jumat sore
    pukul 13.00
    Wisma Bakrie II
    Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-2,
    16th – 17th floor
    Jakarta 12920 – Indonesia
    P.O.Box 660 JKTM
    Tel. +62 21 936 33 333, 99 999
    Fax. +62-21-520 0361

  14. Mas KArebet berkata:

    “Kapolda: Kasus Lapindo Tidak Dilanjutkan”
    =================================

    🙂 Kalo dilanjutkan, saya yang bisa di PHK 🙂

  15. Tonas berkata:

    Tidak rugi uang yang sudah di keluarkan oleh LAPINDO untuk bayarin ini semua. Karena semua upaya PROPAGANDA sudah LAPINDO lakukan, membayar Ilmuwan, Media, Pejabat Publik ( LURAH, CAMAT, BUPATI, GUBERNUR dll ), Penegak Hukum ( Hakim, Jaksa ), nah sekarang “hanya” satu yang agak alot, yaitu : KEPOLISIAN, akan tetapi ternyata HANYA BERTAHAN 2 TAHUN KEKUATAN KEPOLISIAN ( POLDA JATIM ) UNTUK “BERANI” MELAWAN LAPINDO, IRONIS SEKALI….!!!!!???? DIMANA JUSTRU SEKARANG INI MASYARAKAT KORBAN MEMBUTUHKAN PENGAYOMAN, KAPOLDA JATIM MALAH “LEMPAR-HANDUK”…???!!!! KALAU BEGITU SEKARANG SLOGANNYA “POLISI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT” SEKARANG DI GANTI SAJA “POLISI SEBAGAI BENGAYOM YANG PUNYA UANG” BETUL KAH PAK KAPOLDA….???? DAN INGAT DENGAN KEJADIAN DIMANA JAJARAN KEPOLISIAN JATIM JUSTRU MENGADAKAN “SWEPPING” UNTUK WARGA KORBAN LUMPUR YANG MAU BERANGKAT KE JAKARTA GUNA MEMPERJUANGKAN HAK-NYA YANG SUDAH DENGAN JELAS-JELAS DI TENGGELAMKAN OLEH LUMPUR-NYA LAPINDO…!!! SKRG INI BARU KE BUKTI BAHWA POLDA-JATIM TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN “KEBENARAN” DAN “PENGAYOM” MASYARAKAT.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: