Lapindo Belum Bayar Uang Muka Korban Lumpur

16/10/08 19:20

Sidoarjo (ANTARA News) – Warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. baik yang mendukung program pembayaran ganti rugi dengan cash and carry maupun ,i>cash and resettlement kini makin resah, karena hingga kini belum mendapat transfer pencairan dana 20 persen uang muka.Sebelumnya, warga korban lumpur yang mengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) juga resah, karena pasca Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) uang muka ganti rugi 20 persen, seharusnya 14 hari kemudian ditransfer, namun hingga kini tak kunjung masuk.

Informasi yang dihimpun ANTARA News, Kamis menyebutkan, kini korban lumpur yang pro cash and resetlement pasca Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) akhir tahun 2007 sampai penandatangan uang kembalian tahun 2008, juga mengaku belum dapat transfer uang kembalian dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Warga sudah mengkonfirmasi ke PT MLJ, namun hanya dijawab PT MLJ kini sedang terimbas dampak krisis global.

Amir Suhadak, salah seorang warga yang mendukung cash and resettelement mengatakan, sebetulnya jawaban PT MLJ itu menambah keresahan warga, karena warga khawatir tidak dibayar.

“Berdasarkan ketentuan yang tertulis, maksimal pembayaran dua bulan, setelah tanda tangan. Tapi, hingga kini uang kembalian belum masuk ke rekening kami,” katanya.

Menurut dia, sebelum Lebaran 2008, dirinya pernah menanyakan masalah ini ke kantor PT MLJ di Surabaya, dan dijanjikan setelah Lebaran. Namun, ternyata hingga kini belum cair.

Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo Brantas Inc (LBI) Yuniwati Teryana mengakui krisis global membawa dampak pada perusahaannya. Namun, PT LBI tetap akan mengutamakan tanggung jawab kepada warga.

“Lapindo akan tetap melunasi ganti rugi korban lumpur. Tanggungjawab kepada korban lumpur akan tetap menjadi prioritas,” katanya berjanji. (*)

COPYRIGHT © 2008

9 Balasan ke Lapindo Belum Bayar Uang Muka Korban Lumpur

  1. djoko mengatakan:

    Alamak malah beli mobil Hummer 2 milyard.
    Gimana perasaan terhadap AMPERA, jangan- jangan sudah lupa.
    Oh Negaraku.

    Nia Ramadhani “Kabur” Naik Hammer
    Senin, 01 Desember 2008

    Meski hubungan asmaranya dengan Ardie Bakrie sudah terekspos oleh media, namun aktris cantik Nia Ramadhani lebih memilih untuk menghindari kerumunan para pemburu berita. Nia dan Ardie seolah tak ingin mengumbar kisah asmara mereka kepada publik.

    Tidak percaya, lihat saja sikap Nia saat menghadiri acara Indonesia Kids Choice Award 2008, di Balai Sarbini, beberapa waktu lalu. Nia tampak sendiri saat menghadiri acara tersebut. Namun usai acara, dengan tergesa-gesa, dara kelahiran Jakarta, 6 April 1990 itu menuju ke area parkir untuk menemui kekasihnya, Ardie Bakrie yang sudah menjemput. Nia pun bungkam seribu bahasa dan langsung bergegas pergi dengan mobil Hammer bernomor plat B 2244 BD.

  2. wahyu mengatakan:

    Baca harian Kompas. JK mengakui parpolnya dapat uang sumbangan dari Bakrie.
    Negara Indonesia dipimpin dengan pemimpin dan alim ulama dengan conflict interest yang sangat berlebihan.
    Ya rakyat seperti kita, memohon kepada Yg Maha Kuasa akan adanya keadilan yg setimpal. Tidak ada yang tidak diatur oleh Yang Maha Kuasa, manusia dengan akalnya mencoba bermain dengan kekuasaan yang sesungguhnya akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa.

    Kamis, 4 Desember 2008 | 11:19 WIB. Kompas.com
    SIDOARJO,KAMIS-Ribuan warga dari tujuh desa yang menjadi korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Perpres No 14 Tahun 2007 (Geppres), berunjuk rasa dengan cara menutup jalan dan jembatan Porong, Sidoarjo, Jatim, Kamis (4/12).

    Warga korban lumpur itu masing-masing dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo (Kecamatan Porong), Kedung Bendo, Ketapang, Kali Tengah (Kecamatan Tanggulangin) dan Kedung Cangkring (Kecamatan Jabon).

    “Aksi unjuk rasa kali ini, menuntut sisa pembayaran 80 persen yang harus dibayar Minarak Lapindo Jaya (MLJ) secara tunai, bukan dengan cara dicicil,” kata koordinator aksi, Hari Suwandi.

    Sesuai dengan Perpres No 14 Tahun 2007 disebutkan, jika sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen harus dibayar tunai. “Namun, pada kenyataan di lapangan MLJ tidak mampu merealisasikannya dan hanya mampu membayar dengan cara dicicil,” katanya mengungkapkan.

    Parahnya lagi, lanjut Hari, proses pencicilan itu sendiri tidak jelas. Artinya, setiap berkas akan dicicil dengan sebesar Rp 30 juta perbulan sesuai jatuh tempo. “Inilah yang akan kami tuntut kepada presiden melalui perwakilan kami di Jakarta,” katanya.

    Pihaknya juga bereaksi keras, ketika ada pernyataan jika perwakilan mereka di Jakarta menyetujui permintan MLJ jika pelunasan bisa dilakukan dengan cara dicicil. “Mereka yang menyetujui sisa pembayaran dengan cara dicicil kami anggap sebagai penghianat. Pasalnya, kami yang ada di sini (Sidoarjo) tidak setuju jika pembayaran itu dilakukan dengan dicicil. Kami ingin sisa pembayaran dilakukan secara tunai,” katanya menegaskan.

    Ia mengakui, sekarang ini telah terjadi diskriminasi kepada warga korban lumpur. Mereka yang menyetujui relokasi sudah dibayar lunas. Sementara bagi warga yang meminta “cash and carry” hingga kini sisa 80 persennya belum dibayar.

    Sementara itu, Sudarmono salah seorang warga yang turun ke jalan mengatakan, kalau memang pemerintah memahami posisi keuangan Grup Bakrie yang tengah sulit, pemerintah harus ambil sikap. “Entah itu menalangi dulu atau bagaimana, yang jelas jangan sampai kami dirugikan,” katanya menegaskan.

    Akibat aksi turun ke jalan itu, sejumlah kendaraan dari arah Sidoarjo terpaksa harus berbelok melalui jalur Krian terus Mojosari. Sedangkan yang dari arah Malang dan Pasuruan di belokan ke arah Japanan terus Mojosari dan Krian.

    ONO
    Sumber : Ant

  3. Tonas mengatakan:

    [ Selasa, 25 November 2008 ]
    Pemerintah Tak Bisa Melarang

    Terkait Rencana Keberangkatan Warga ke Jakarta

    SIDOARJO – Rencana keberangkatan warga Desa Renokenongo, Porong, ke Jakarta sudah bulat. Sektiar 1.000 warga akan berangkat akhir November ini. Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) itu bermaksud meminta Presiden SBY turun tangan menyelesaikan ganti rugi warga.

    Warga Porong itu akan berangkat menggunakan bus, kereta api, dan beberapa mobil pribadi. Mereka bertekad memperjuangkan penyelesaian ganti rugi sesuai Perpres No 14 Tahun 2007.

    Seperti diketahui, saat ini penyelesaian ganti rugi oleh PT Minarak terhenti. Bahkan, muncul cara baru, yakni PT Minarak mengangsur ganti rugi dengan uang muka Rp 15 juta. Untuk pelunasannya belum ada kepastian.

    Kendati sebagian warga terpaksa menerima cara baru itu dengan alasan butuh duit, sebagian besar menolak. Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, warga betekad berangkat ke Jakarta untuk bertemu presiden.

    Bupati Sidoarjo Win Hendrarso

    tidak setuju dengan langkah warganya itu. Alasannya, perjalanan ke Jakarta membutuhkan biaya dan menguras tenaga. Menurut dia, lebih baik perjuangan dilakukan melalui Sidoarjo.

    Namun, Win mengaku tidak bisa berbuat banyak. Berkali-kali pemahaman dan masukan disampaikan kepada warga. Namun, warga bersikukuh berangkat ke Jakarta.

    “Awalnya, saya imbau mereka untuk mengomunikasikan dengan PT Minarak, tetapi tetap saja tidak mau,” katanya.

    Dia menuturkan, saat ini PT Minarak terkena dampak krisis global sehingga pembayaran terhenti. Namun, Win yakin bahwa PT Minarak tidak ingkar janji. “Kalau sudah ada uang, pasti hak warga dibayar,” tuturnya.

    Anggtoa Dewan Pengarah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham juga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya mengimbau warga tidak anarkis selama di Jakarta. (riq/ib)

  4. Tonas mengatakan:

    Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo Brantas Inc (LBI) Yuniwati Teryana mengakui krisis global membawa dampak pada perusahaannya. Namun, PT LBI tetap akan mengutamakan tanggung jawab kepada warga.

    “Lapindo akan tetap melunasi ganti rugi korban lumpur. Tanggungjawab kepada korban lumpur akan tetap menjadi prioritas,” katanya berjanji. (*)

    “JANJI TINGGAL JANJI”, NAMA BUKTI REAL TANGGUNG-JAWAB-NYA KEPADA KORBAN LUMPUR….!!!!!! KALAU ITU MELUNASI-NYA NUNGGU KRISIS GLOBAL-NYA SELESAI, ITU MAH SAMA JUGA BOHONG BESAR BU….!!!!! WARGA UDAH PADA MATI…!!!!!

    REKAPITULASI REALISASI
    Ditulis Oleh Minarak LJ System Admin   
    Kamis, 30 Oktober 2008
    REKAPITULASI PENYELESAIAN 20% per Tgl. 30 Oktober 2008

    KETERANGAN JUMLAH BERKAS NOMINAL 20 %
    REALISASI TAHAP I 12.061 656.518.405.100
    REALISASI TAHAP II 711 54.159.734.600
    TOTAL 12.772 710.678.139.700
    Terakhir diperbaharui ( Kamis, 30 Oktober 2008 )
    Laporan Rekapitulasi Realisasi 20% per 30 Oktober 2008 ini untuk tahap II dari 711 Berkas yang sudah masuk di Minarak Lapindo Jaya, baru 1/3 yang SUDAH terbayar, sedangkan 2/3 atau sebanyak kurang lebih 450-an BELUM BENAR-2 TERBAYAR, APA INI YANG DI MAKSUDKAN DENGAN BENTUK TANGGUNG JAWAB LAPINDO MEMPRIORITASKAN MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KORBAN LUMPUR DENGAN HANYA MEMBERIKAN “LAPORAN MANIPULASI ANGKA DAN HURUF DALAM KERTAS” YANG “NYATA”-NYA WARGA “BELUM DAPAT PEMBAYARAN”, KALAU CUMAN COPY PASTE DAN NULIS LAPORAN INI AJA “ANAK TK” UDAH BISA BIKIN, DAN KALAU SEKEDAR NGOMONG PAKAI PEMIKIRAN “DENGKUL”, TUKANG JAMU PASAR JUGA BISA BU…!!!! MASIH BELUM PUAS “MBOHONGIN” WARGA KORBAN LUMPUR…..!!!!!!

  5. Tonas mengatakan:

    Hebat…. masih ada manusia-2 yang bangga dengan gaji besar yang di dapat dari JUAL omongan-2 ABS ( Asal Bapak Senang ) diatas Penderitaan Orang Banyak. Salut Buat Ynis w. Dan justru orang yang berjuang menuntut Hak-nya Sendiri dibilang PROVOKATOR… ini sedikit cuplikan yang bisa saya gambarkan KE-ADAAN SAAT INI yang Saya Alami Juga :

    [ Sabtu, 25 Oktober 2008 ]
    Warga Resah, ATM Masih Kosong

    SIDOARJO – Kecemasan pengungsi Pasar Porong Baru (PPB) semakin menjadi. Sejak penandatanganan ikrar jual beli (PIJB) hingga sekarang, uang mereka belum cair. Padahal, sesuai dengan janji PT Minarak, uang cair setelah penandatanganan tersebut.

    Terlambatnya pencairan membuat rencana mereka untuk pindah dari PPB yang sudah mereka diami selama dua tahun jadi berantakan. Jika sebelumnya warga berencana pindah setelah Hari Raya Idul Adha, kini tidak lagi demikian rencana mereka. Warga menunggu hingga ada kejelasan pencairan uang tersebut.

    Sunarto, koordinator warga, mengatakan bahwa uang muka itu sangat ditunggu. Sebab, uang kontrakan yang diterima sebelum puasa sudah habis. “Semua kami gunakan untuk bayar utang dan biaya Lebaran,” katanya.

    Dia menyatakan mengecek rekening pada Minggu lalu (19/10). Uang yang dinanti pun belum ada. Sunarto merinci, di antara 428 yang sudah PIJB, belum ada satu pun yang menerima uang di rekening. “Artinya, tidak ada pencairan sama sekali,” ujar dia.

    INI KENYATAAN ( UP-DATE HARI INI 25-OKTOBER 2008 ) YANG DI ALAMI OLEH SAUDARA-2 KAMI YANG TINGGAL DI PASAR BARU PORONG, DAN SAYA BERSAMA 45 WARGA PERUMTAS-1 JUGA BELUM MENDAPATKAN PEMBAYARAN 20%, PADAHAL PIJB 20% SUDAH KAMI TANDA-TANGANI 17 – 26 SEPTEMBER 2008 YANG LALU. APA INI YANG DI NAMAKAN PROVOKATOR, FITNAH SANA SINI….!!!!!???

    SEKEDAR MENGINGATKAN ADANYA PERTEMUAN PADA AKHIR AGUSTUS-2008 DGN KETUA DEWAN PENGARAH BPLS DI JAKARTA

    Sabtu, 30 Agustus 2008 04:55 Kurniawan Tri Yunanto
    VHRmedia, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta PT Minarak Lapindo Jaya memprioritaskan pembayaran ganti rugi 20% bagi warga Perumahan Tangggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS I) Sidoarjo, korban lumpur Lapindo.

    Permintaan itu disampaikan Djoko Kirmanto dalam pertemuan korban Lapindo dengan Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan PT Lapindo Brantas di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (29/8)

    Menurut Djoko, mekanisme pembayaran ganti rugi bagi warga yang wilayahnya masuk dalam peta terdampak diatur dalam Keputusan Presiden 14/2007. “Tolong diberikan prioritas kepada warga Perum TAS yang sampai saat ini belum dapat 20 persen,” katanya.

    Djoko Kirmanto yang mengaku baru mengetahui fakta ini kemudian meminta konfirmasi pada Yuniwati Theryana, perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya. Theryana Yuniwati mengatakan, warga yang belum menerima 20% ganti rugi belum memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Menurut dia, PT Minarak telah menyelesaikan ganti rugi 12.100 berkas tanah warga yang sudah lengkap. “Jika sampai sekarang belum dibayar, tentu ada hal yang belum dipenuhi,” katanya.

    Juru bicara warga Perum TAS I Sumitro membantah pernyataan Theryana Yuniwati. Menurut dia, alasan warga menunda penyerahan berkas karena ada pelanggaran yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya. “Tertundanya berkas itu karena ada poin-poin kesepakatan jual beli yang ingin diubah Lapindo. Padahal hal itu tidak diatur dalam risalah Wapres,” ujarnya.

    Saat ini setidaknya terdapat 100 orang warga Perum TAS I yang belum mendapatkan ganti rugi 20%. Padahal, berdasarkan kesepakatan warga dengan PT Lapindo dalam risalah Wakil Presiden, batas waktu pembayaran ganti rugi 20% April 2008.

  6. Ynis w mengatakan:

    Yang penting sebagai Vice President khan gw gajinya besar dari pada hanya jadi provokator yg ngomong sana sini, bicara kotor lempar batu sembunyi tangan, fitnah sana sini ngak keruan …..

  7. Tonas mengatakan:

    Nama-nya juga VICE PRESIDENT RELATION, ya emang di bayar untuk NGOMONG -lah.. gak pakai mikir-2, kalau kerja-annya ada pakai PIKIRAN pasti di taruh di DIREKTUR UTAMA..

  8. ahmad888 mengatakan:

    dr dulu cm bisa ngomong doank…yah begini ni manusia yg hanya mikir pake modal dengkul…😀

  9. Mas KArebet mengatakan:

    “Lapindo Belum Bayar Uang Muka Korban Lumpur”
    =============================
    🙂 Mohon sabar ditunggu sampai semburan lumpur selesai🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: