BPLS: Kalau Lapindo Ingkar, Akan Ada Proses Hukum

23/02/09 13:50

Jakarta
(ANTARA News) – Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Bachtiar Chamsyah mengatakan, masalah pembayaran ganti
rugi korban luapan lumpur PT Lapindo Brantas akan diproses secara hukum
jika perusahaan yang bersangkutan tidak menepati janji, membayar ganti
rugi sesuai kesepakatan.

“Kalau dia tidak melakukan ini, ingkar
janji, maka akan ada proses hukum. Pemerintah yang akan mengajukan
kasusnya,” kata Bachtiar, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri
Sosial, di Jakarta, Senin.

Bachtiar menjelaskan pula bahwa PT Lapindo Brantas telah kembali
menyatakan komitmennya untuk membayar ganti rugi bagi korban luapan
lumpur sesuai skema yang telah disepakati bersama dengan pemerintah.

“Komitmennya sudah jelas, kita juga paham dengan kondisi dia,” katanya
usai menghadiri acara pencanangan gerakan nasional “Corporate Social
Responsibility” (CSR).

Melalui PT Minarak Lapindo Jaya, PT Lapindo Brantas yang sebelumnya
gagal menepati janji untuk mengangsur pembayaran ganti rugi bagi korban
luapan lumpur senilai Rp30 juta per bulan per pemilik berkas, pada 20
Februari berjanji akan mengangsur pembayaran ganti rugi sebesar Rp15
juta per bulan per korban melalui rekening di Bank Rakyat Indonesia
(BRI).

Pemerintah, kata Bachtiar, hanya bisa berusaha memastikan perusahaan
tersebut membayarkan uang ganti rugi kepada korban seperti yang telah
dijanjikan.

“Soalnya kita ini kan serba susah juga. Kalau diambil alih pemerintah,
pemerintah harus keluarkan dana tapi jumlahnya tidak akan cukup untuk
korban. Kalau dianggap bencana, Depsos hanya kasih Rp15 juta per rumah,
padahal harga tanah sekarang bisa sampai Rp1 juta per meter persegi,”
jelasnya.

Korban luapan lumpur sendiri sebagian menerima penerapan skema
pembayaran ganti rugi baru tersebut namun sebagian menyatakan tetap
berpegang pada Perpres 14 tahun 2007, menuntut penyelesaian masalah itu
segera dituntaskan dan meminta pemerintah mengambil alih penyelesaian
masalah itu jika sesudah tiga tahun pihak Lapindo tidak memenuhi
kewajibannya. (*)

Satu Balasan ke BPLS: Kalau Lapindo Ingkar, Akan Ada Proses Hukum

  1. Tonas mengatakan:

    Repot kalau para Pimpinan punya pola pikir seperti artikel di atas. Semua “pura-pura” pikun dan goblok. Masak permasalahan kecil kayak begini saja tidak bisa menyelesaikan, dan perlu waktu hampir 3 Tahun tidak beres-2, Apa masih layak kalau 2009 ini harus “NAIK” lagi…???!!! Sudah terbukti SECARA REAL TIDAK BISA MENYELESAIKAN MASALAH yang amat sangat SEDERHANA SEKALI…!!! Apa masih layak diberikan AMANAH yang lebih besar lagi untuk mengurus NEGARA INI…???!!!, Tidak Menteri maupun Pimpinan-nya, semua pada senang main “PETAK-UMPET” dan pemain “SINETRON” ulung. Bisa-nya cuman NANGIS AJA …!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: