Pansus Lumpur Lapindo “Kejar” Penyelesaian Ganti Rugi

Abdul Rouf, Selasa, 1 Maret 2011 04:42 wib

SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo masa kerja enam bulan akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Pansus akan fokus dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi korban lumpur baik di dalam peta terdampak lumpur maupun korban lumpur yang kawasannya belum masuk peta terdampak lumpur.

Meski demikian, pansus juga akan menjembatani permasalahan sosial lainnya akibat dampak lumpur Lapindo. “Permasalahan lumpur masih banyak yang belum selesai. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan,” ujar Ketua Pansus Lumpur H.M. Zainul Lutfi.

Menurutnya, Lapindo Brantas Inc harus segera menyelesaikan masalah sosial atau ganti rugi yang sampai saat ini belum dibayar. Sehingga, lanjut politisi asal PAN tersebut, tidak etis jika ada pengeboran lagi Lapindo padahal permasalahan lumpur belum tuntas.

“Kami minta Lapindo segera menyelesaikan masalah ganti rugi korban lumpur secara tuntas, baru membahas kelanjutan untuk pengeboran,” ujarnya.

Disinggung soal program Pansus kedepan, pria yang juga Ketua BM-PAN Jatim tersebut mengaku akan selalu melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang menyelimuti korban lumpur baik dari segi sosial maupun lainnya. Pansus juga akan menekan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah korban lumpur di area peta terdampak.

“Tidak tuntasnya pelunasan ganti rugi korban lumpur sesuai Perpres 14 tahun 2007 juga berdampak pada pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta (Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring kecamatan Jabon) yang ditanggung pemerintah melalui APBN sesuai Perpres 48 tahun 2008,” ujar Zainul Lutfi.

Lutfi menambahkan pihaknya juga akan mengusulkan agar pemerintah menalangi dulu untuk ganti rugi dalam peta, selanjutnya pemerintah berurusan dengan Lapindo. Sebab, selama ini korban lumpur sudah terlalu lama menunggu penyelesaian ganti rugi.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku menyambut baik terbentuknya Pansus Lumpur. Menurutnya, keberadaan pansus diharapkan bisa membantu korban lumpur. “Selama ini keberadaan pansus lumpur sudah membantu korban lumpur. Diharapkan kedepannya juga bisa memperjuangkan tuntutan korban lumpur,” ujarnya.

(ugo)

 

5 Balasan ke Pansus Lumpur Lapindo “Kejar” Penyelesaian Ganti Rugi

  1. ARIF mengatakan:

    waduuuh ketua pansus,,, beli tiked pesawat aja ngak mau bayar kok berlagak melain rakyatt hahahah bayaren seeek utangmu sebelum nagii utang kwkwkwkw

  2. ARIF mengatakan:

    Waduh jadi ketua pansus,,,?? beli tiked pesawat aja ngak mau bayar kok jadi ketua pansus berlagak yaaa bossssok

  3. asep romli mengatakan:

    assl”mualaikum.. pesan singkat: kelilingi sumber lumpur dengan bebatuan/kerikil/tanah,atau yag sejenis dengan lumpur,jarak antara sumber dan pengelilingnya kurang lebih sekitar 2-4km. yang artinya dalam jarak 50-100thn seolah kita sudah membuat gunung dngn perlahan, lumpur yg mengalir sedikit2 hrs dibendung sesuai arah lumpur, dan yg plng penting kita semua harus berdo,a kepd allah swt. terima kasih. asep romli parigi ciamis. ayo lakukan….

    • asep romli mengatakan:

      pendapat saya untuk penghentian lumpur lapindo adalah demikian: 1.berdo,a kepada allah swt agar lumpur dapat berhenti dengan usaha kita segenap mahluknya. 2.kelilingi pusat lumpur dengan pasir,tanah,bebatuan atau yang sejenis dengan semua itu[beban berat]dan keliling jaraknya kira-kira 2-4km,yang artinya dalam jarak waktu kira-kira 70-100 tahun seolah kita sedang membuat gunung yang subur dengan perlahan, karena menurut saya hanya dengan cara itu lumpur dapat berhenti. 3.alat berat dalam sesekali harus menumpukan pengeliling tadi searah dengan mengalirnya lumpur tersebut agar lumpur yang mengalir sedikit-sedikit mampu menutup area semburan,tapi meski semburan terus keluar setidaknya dalam kurun waktu yang lama se,olah itu adalah sebuah gunung. sekian dan terimakasih, dari: asep romli yang beralamat didesa parakan manggu, kecamatan parigi,kabupaten ciamis, jawa barat. phone: 085223912970.

  4. yutiaroh wanizar mengatakan:

    tidak adil rasanya kalo penyelesaian ganti rugi hanya ditekankan pada daerah yang masuk peta berdampak saja. trus daerah yg blm masuk peta berdampak bgmn ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: