Horee.. Warga Lumpur Lapindo Dapat SHM di Perumahan Elit

Horee.. Warga Lumpur Lapindo Dapat SHM di Perumahan Elit

SHM LUMPUR LAPINDO
Sidoarjo – Akhirnya, warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bangunan rumah di kawasan perumahan elit Kahuripan Nirwana Village (KNV).

Sedikitnya 493 SHM dibagikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo kepada warga korban lapindo yang sebelumnya hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu tertntu.

Nandang Agus Taruna Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo mengaku, sertifikat warga korban lumpur lapindo yang diberikan BPN tersebut menindaklanjuti dari sebelumnya pada Rabu (20/1).

Saat itu, Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agraria dan Tata Ruang meminta pada BPN, agar sertifikat Hak Guna Bangunan secepatnya diselesaikan menjadi sertifikat Hak Milik.

“Kini tinggal sekitar 200-an berkas milik warga korban lumpur yang masih dilakukan pengkajian ulang, oleh PT MMS, PT Minarak Lapindo Jaya dan BPN,” ujarnya.

Pelayanan yang dilakukan pada hari libur ini merupakan untuk peningkatan pelayanan sertifikat dari HGB ke hak milik. Untuk mengenai biaya, kata Nandang, setiap warga yang mengurus dikenakan biaya senilai Rp50 ribu untuk pembelian blanko dan administrasi.

“Ini merupakan program BPN yaitu royek operasional nasional (Prona) dalam pengurusan sertifikat. Untuk tahun ini jatah Sidoarjo 2000 berkas. Semoga, warga bisa mamanfaatkan program itu, agar semua warga Sidoarjo seluruhnya rumahnya bersertifikat,” ujar dia.

(SS/gnr)

BPLS Waspadai Luberan Lumpur Lapindo

BPLS Waspadai Luberan Lumpur Lapindo

REPUBLIKA.CO.ID,SIDOARJO — Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mewaspadai adanya luberan lumpur Lapindo yang ada di dalam kolam penampungan lumpur menyusul terjadinya puncak musim hujan yang ada di wilayah setempat.

Humas BPLS Hengki Listia Adi, Jumat mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik tanggul penahan lumpur.

“Saat ini yang menjadi perhatian kami adalah di titik 81 karena ketinggian air dengan bibir tanggul sekitar 50 centimeter. Namun, kondisi itu masih aman saat musim hujan seperti sekarang ini,” katanya.

Ia mengemukakan pemantauan di seluruh tanggul penahan lumpur memang perlu dilakukan setiap hari agar kalau ada retakan atau segala sesuatu yang membahayakan bisa segera dilakukan tindakan.

“Sampai sejauh ini kondisinya masih bisa dibilang aman dan tidak ada kendala yang berarti terutama saat musim hujan seperti yang terjadi sekarang ini,” katanya.

Disinggung tentang kondisi di titik 21 yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Porong, Hengki mengatakan kalau titik 21 sangat aman karena di titik 21 isi kolam penampungannya bukan air, melainkan lumpur yang sudah mengeras, sehingga tidak perlu dikhawatirkan yang terjadi di titik 21 ini.

Namun demikian, kata dia, pihaknya masih terus melakukan pengaliran lumpur ke Kali Porong untuk mengurangi beban yang ada di dalam kolam penampungan utama dari luapan Lumpur Lapindo.

“Pengaliran lumpur dengan menggunakan kapal keruk ke Kali Porong tetap kami lakukan supaya beban yang ada di dalam kolam penampungan berkurang,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini sejumlah pompa yang digunakan untuk menguras air di Jalan Raya Porong juga sudah dilepas karena banjir yang ada di kawasan itu sudah surut.

“Begitu pula dengan pompa bantuan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah dilakukan pelepasan dan diharapkan tidak akan terjadi banjir lagi di wilayah tersebut saat musim hujan ini,” katanya.

Di Sidoarjo, selama beberapa hari terakhir terjadi musibah banjir di sejumlah kecamatan. Dari catatan yang ada tujuh kecamatan dengan jumlah 48 ribu kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir.

Banjir juga melumpuhkan jalur kereta api yang melintas di sisi tanggul penahan lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo. Akibatnya, PT KAI mengalami kerugian sampai dengan ratusan juta rupiah setiap harinya akibat banjir ini.

Kesempatan : Postdoctoral Research Fellow in Passive Seismic Exploration (Lumpur Sidoarjo) !

sumber : http://uio.easycruit.com/vacancy/1401952/97031?iso=no

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

Postdoctoral Research Fellow in Passive Seismic Exploration

Position as Postdoctoral Research Fellow (Postdoktor SKO 1017) is available at Department of Geosciences, Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

The fellowship is for a period of 2 years.

Passive seismic exploration of the East Java Basin, Indonesia.

The spectacular Lusi eruption started in NE Java, Indonesia on the 29^th of May 2006 after a M6.3 earthquake struck near Yogyakarta, about 250 km away. Initially, several gas and mud eruption sites appeared along the reactivated strike-slip Watukosek fault system and within weeks several villages were submerged by boiling mud. The most prominent eruption site was named Lusi. Lusi is possibly the youngest sedimentary-hosted hydrothermal system on Earth and is located a few kilometers to the NE of the Arjuno-Welirang volcanic complex. To date Lusi is still active and erupts gas, water, mud and rock fragments. Gas and water data show that the plumbing system of Lusi is connected with the neighboring Arjuna-Welirang volcanic complex.

In order to understand how frequent seismicity affects the Arjuno-Welirang volcanic complex, the Watukosek fault system, and the ongoing Lusi eruption site, we deployed 30 seismic stations (short-period and broadband) in the East Java basin. This will shed light on the ongoing seismic activity beneath the Arjuno-Welirang-Lusi complex. The network is currently operating and will acquire data for at least one year.

The main goal of the candidate will be to exploit this dataset to provide more information about the subsurface structure of this region. Ideally, he/she will:

• Use the acquired seismic data to perform an ambient noise tomography
• Highlight the occurrence of the Watukosek Fault system by identifying temporal variations of seismic velocity and/or waveform coherence to reveal preferential fluid migration paths in the subsurface
• Combine seismic studies with other available geophysical data (i.e. resistivity and magnetotelluric measurements) to better constraint the subsurface structure of the Arjuno-Welirang-Lusi complex.

Qualifications

We invite applications from geophysicists and seismologists in the field of passive seismic experiments who are interested in the understanding of geothermal environments and large-scale geological systems. We particularly encourage researchers working on ambient noise correlations  and joint inversion of geophysical data but broader profiles will also be considered.

The Postdoctoral candidate will be based at the CEED of Oslo and will be involved in a close cooperation with several international institutes: Adriano Mazzini (CEED, Oslo), Matteo Lupi (University of Geneva), Anne Obermann, (ETH Zurich), and researchers at BMKG Indonesia. For more information please contact: adriano.mazzini@geo.uio.no or matteo.lupi@erdw.ethz.ch or anne.obermann@sed.ethz.ch.

Requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must hold a PhD degree or equivalent in, Geophysics, Physics, Geosciences, Informatics or Mathematics.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for postdoctoral fellowship positions.

A good command of English is required.

Salary

Position code 1352 (Postdoc), Pay Grade: 57-65 (from 482 800 to 559 600 NOK/year, depending on qualifications and seniority)

The application must include:

• Application letter
• Outline of a research plan or research interests
• CV (summarizing education, positions and academic work , and other qualifying activity)
• Copies of educational certificates and transcript of records
• A complete list of publications and academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
• Names and contact details of 2-3 referees (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The fellowship is for 2 years. The starting date is open for discussion with Adriano Mazzini but preferably in August-September 2015.

Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system EasyCruit from the link on the bottom of the page.

• Region: Oslo
• Job type: Contract
• Working hours: Full-time
• Working days: Day
• Application deadline: 10 July 2015
• Reference number: 2015/7102
• Home page: http://www.mn.uio.no/ceed/english/

• Contacts: Researcher Adriano Mazzini
• Telephone: +47 22856108
• Questions regarding Easycruit, contact HR Officer Olaf Sund

Pembahasan Lumpur Sidoarjo di Indonesia Lawyers Club ILC TV One

Pembahasan Lumpur Sidoarjodi Indonesia Lawyers Club ILC TV One.

Lihat satu-satu, jangan berbarengan supaya bisa diikuti dengan mudah.

1.

2.

3. Pakde RDP memberikan pencerahan tentang Lusi dari sisi Ilmiah Geologi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lumpur Lapindo Telan Rp8,6 Triliun dari APBN

Metrotvnews.com, Jakarta: Lumpur panas menyembur di Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 2006. Pemerintah berjanji akan menangani dampak semburan panas itu hingga 2014. Tapi siapa sangka, biaya penanganan lumpur Lapindo itu menelan dana APBN sebesar Rp8,6 triliun yang diambil dari pajak rakyat.

Enam Tahun Lumpur Lapindo, Sisakan Tangis dan Dampak Sosial

31 Mei 2012 | 13:16 wib

Enam Tahun Lumpur Lapindo, Sisakan Tangis dan Dampak Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

PADA 29 MEI kemarin tragedi luapan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo memasuki tahun keenam. Namun demikian penyelesaian sejumlah masalah yang diakibatkan darinya masih menyisakan tanda tanya. Semburan masih nampak. Pembayaran ganti rugi pada korban belum tuntas. Diterangkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), rata-rata volume lumpur yang menyembur berkisar 10 hingga 15 ribu meter kubik per hari.

Jadi Korban Lapindo, Politisi PDIP Tuding Pemerintah dan Minarak Ingkar

POLITIK – LEGISLATIF

Kamis, 31 Mei 2012 , 13:51:00

Jadi Korban Lapindo, Politisi PDIP Tuding Pemerintah dan Minarak Ingkar

 

JAKARTA – Sudah enam tahun lumpur Lapindo menyembur di Sidoarjo. Namun demikian, persoalan yang dihadapi korban semburan lumpur tak kunjung reda.

“Enam tahun terlalu lama menyengsarakan rakyat Sidoarjo,” kata Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Kamis (31/5). Menurutnya, hal yang harus dibedakan adalah kewajiban pemerintah dengan PT Minarak yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu.

Lumpur Lapindo Bukan Murni Bencana Alam

NASIONAL – LINGKUNGAN

Kamis, 31 Mei 2012 , 17:09:00

Lumpur Lapindo Bukan Murni Bencana Alam

 

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai, kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, bukan murni bencana alam. Komnas HAM menilai, ada kesalahan manusia di balik bencana itu.

Petaka Lumpur Lapindo (Metro TV)

http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/09/21/10132/27/Petaka-Lumpur-Lapindo

 

Wasyarakat Sekitar Diminta Waspadai Tanggul Lumpur Lapindo

Nasional / Minggu, 18 September 2011 17:18 WIB

(Foto Antara)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada warga masyarakat mewaspadai tanggul penahan lumpur Lapindo menyusul terjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan. Saat ini segala kewenangan terhadap segala kemungkinan yang ada di tanggul penahan lumpur menjadi beban Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Peninggian Tanggul Lumpur Lapindo Distop Warga, Raya Porong Rawan

Suparno – detikSurabaya, Sabtu, 17/09/2011 01:31 WIB

Sidoarjo – Perwakilan warga 9 RT di Porong menghentikan paksa aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang sedang melakukan peninggian tanggul lumpur Lapindo di Titik 10 Desa Siring.

25 warga itu menuntut agar wilayah permukiman 9 RT yang terdiri dari 4 RT di Siring Barat, 2 RT di Desa Jatirejo Barat dan 3 RT di Desa Mindi agar wilayahnya secepatnya mendapat ganti rugi. Selama ini nasib mereka terkatung-katung karena pemerintah belum mengeluarkan Perpres sebagai payung hukum pemberian ganti rugi.

Kritis, Tanggul Lumpur Lapindo Ditinggikan 1 Meter

Suparno – detikSurabaya, Minggu, 18/09/2011 12:55 WIB

(detiksurabaya/Suparno)

Sidoarjo – Sejak mengalami keadaan kritis pada Sabtu (17/9/2011) lalu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih melakukan peninggian tanggul. Peninggian tanggul sekitar 1 meter ini dimulai di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong hingga ke titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

Menunggu Jaringan Ilmuwan Gunung Lumpur

Menunggu Jaringan Ilmuwan Gunung Lumpur
Senin, 30 Mei 2011 | 22:36 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya –  Adriano Mazzini, ahli geologi dari Oslo University, akhirnya angkat bicara pada sesi terakhir Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano, yang berlangsung di Surabaya. “Saya tidak mau berpendapat karena Richard Davies sudah tidak ada di sini,” katanya. Davies, ahli ilmu kebumian dari Durham University, memang meninggalkan tempat itu lebih dulu untuk mengejar pesawat.

Protes Penasehat Ahli Geologi Pada Simposium Lumpur Lapindo

Kamis, 26 Mei 2011 | 14:56 WIB

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Surabaya – Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano yang berlangsung pada 25-26 Mei 2011 di Sidoarjo, menuai kecaman dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Andang yang pernah menjadi ketua IAGI itu menyayangkan langkah panitia dan menilainya sebagai upaya penggiringan.

Lima Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Headline News / Sosbud / Jumat, 27 Mei 2011 09:30 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah memasuki tahun kelima. Namun luapan lumpur akibat kesalahan pengeboran itu terus menyembur dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Padahal luapan lumpur itu telah menenggelamkan sejumlah perkampungan, berikut harta benda warga sekitar pusat semburan. Ironisnya proses ganti rugi berjalan di tempat.