Govt to issue new regulation on Lapindo mudflow settlement

Agustus 19, 2009

Govt to issue new regulation on Lapindo mudflow settlement

Saturday, August 8, 2009 06:12 WIB

Jakarta (ANTARA News) – The government is to issue a new regulation on the settlement of the Lapindo mudflow problem in Sidoarjo, East Java, in view of a Supreme Court ruling dismissing human error as the disaster`s cause.

Minister/State Secretary Hatta Radjasa said here Friday the existing government regulation made in 2007 had to be replaced because the Surpeme Court had attributed the mudflow disaster to natural causes. Baca entri selengkapnya »


Volcano Lusi – Muddy Justice

Juni 19, 2009
Volcano Lusi – Muddy Justice

http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html

Three years ago mud volcano Lusi erupted in Indonesia, swallowing up 12 villages and displacing at least 40,000 people. International scientists and Indonesian activists allege that it was a manmade disaster, and that a gas-drilling operation by Lapindo Brantas owned by the country’s minister for Social Welfare was the cause of the eruption.  But lawyers are facing an uphill battle to gain compensation for the victim and as the courts continue to rule against their case, rumours of corruption abound.

   

During the making of this film Al Jazeera managed to obtain two confidential reports commissioned by Medco Energi – Lapindo Brantas’ partner in the drilling operation at the time of Volcano Lusi’s eruption. 
Both reports are written by reputable international experts and throw light on what went wrong, and – as our film reveals – come up with detailed and damning conclusions about Lapindo’s handling of the drill site which have never before been made public.

 


Pengadilan Lapindo Terhambat Perbedaan Pendapat Ahli

Mei 13, 2009

Senin, 11 Mei 2009 | 19:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, 10 Mei 2009. Baca entri selengkapnya »


Pengadilan Lapindo terhambat perbedaan

Mei 13, 2009

Tuesday, 12 May 2009 03:00 WIB WASPADA ONLINE

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, Senin (11/5). Baca entri selengkapnya »


Semburan Lumpur Sidoarjo Tidak Mengandung Minyak Mentah

Mei 11, 2009
SIARAN PERS

 

Semburan Lumpur Sidoarjo Tidak Mengandung Minyak Mentah

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR : 31/HUMAS DESDM/2009
Tanggal : 11 Mei 2009

SEMBURAN LUMPUR SIDOARJO TIDAK MENGANDUNG MINYAK MENTAH

  Baca entri selengkapnya »

Semburan Lumpur Bisa Dihentikan

April 12, 2009

Semburan Lumpur Bisa Dihentikan
SURYA/SUGIHARTO
Kondisi luapan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dua tahun tragedi luapan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006 ini membenamkan empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo. Ribuan orang kehilangan rumah dan mengungsi.
Jumat, 12 September 2008 | 16:36 WIB Baca entri selengkapnya »


Minyak di Lumpur Lapindo Harus Segera Ditangani

Maret 22, 2009

22/03/09 09:01
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah ataupun pihak Lapindo harus berhati-hati menyikapi keluarnya minyak dari lumpur Lapindo, Sidoarjo dan sebaiknya mulai memantau kawasan itu. Baca entri selengkapnya »


BP Migas Ambil Sampel Lumpur Lapindo

Maret 22, 2009

21/03/09 18:10
Sidoarjo (ANTARA News) – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Sabtu, mengambil sampel lumpur Lapindo menyusul ditemukannya cairan pekat yang menyerupai minyak mentah yang keluar dari semburan lumpur Lapindo. Baca entri selengkapnya »


Aksi Korban Lapindo di Depan Istana Dibubarkan Polisi

Maret 21, 2009

Polisi membubarkan korban Lapindo di depan Istana Negara.
20/03/2009 05:06 – Lumpur Lapindo
Aksi Korban Lapindo di Depan Istana Dibubarkan Polisi

Liputan6.com, Jakarta: Ratusan korban lumpur Lapindo yang tengah tertidur lelap di depan Istana Negara mendadak terusik oleh kedatangan personel Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Kamis (19/3) dini hari. Polisi meminta mereka segera membubarkan diri karena aksi mereka sudah melewati batas waktu. Namun permintaan polisi ditolak para pengunjuk rasa. Karena menolak dievakuasi, polisi terpaksa memindah paksa sejumlah pengunjuk rasa. Baca entri selengkapnya »


Massa Korban Lapindo Sambangi Lagi Istana

Maret 21, 2009

Jakarta (ANTARA Nedws) – Massa korban lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menyambangi Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berunjukrasa. Baca entri selengkapnya »


Ratusan Korban Lapindo Demo di Depan Istana

Maret 21, 2009

Jakarta (ANTARA News) – Ratusan korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, mendesak agar pihak PT Lapindo membayar ganti rugi sesuai dengan Peraturan Presiden No 14/2007. Baca entri selengkapnya »


Meneg LH Sesalkan Pembuangan Lumpur Lapindo

Maret 6, 2009

25/02/09 17:21

Surabaya,  (ANTARA News) – Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar, menyesalkan pembuangan lumpur PT Lapindo Brantas Incorporated ke Sungai Porong, Sidoarjo. Baca entri selengkapnya »


Awal Maret, Pencairan Dana Korban Lumpur Lapindo

Maret 6, 2009

23/02/09 17:13

Sidoarjo,  (ANTARA News) - Pencairan dana korban lumpur melalui rekening BRI akan dimulai pada awal Maret 2008. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla di Pendopo Kabupaten Sidoarjo,Senin. Baca entri selengkapnya »


BPLS: Kalau Lapindo Ingkar, Akan Ada Proses Hukum

Maret 6, 2009

23/02/09 13:50

Jakarta
(ANTARA News) – Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Bachtiar Chamsyah mengatakan, masalah pembayaran ganti
rugi korban luapan lumpur PT Lapindo Brantas akan diproses secara hukum
jika perusahaan yang bersangkutan tidak menepati janji, membayar ganti
rugi sesuai kesepakatan. Baca entri selengkapnya »


Ganti Rugi Korban Lapindo Sudah yang Terbaik

Maret 6, 2009

20/02/09 16:46

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menganggap penyelesaian ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo sebesar Rp15 juta per bulan per berkas sudah yang terbaik, setelah PT. Minarak Lapindo Jaya menunggak dari komtmen Rp30 juta per bulan per berkas. Baca entri selengkapnya »