Aktivitas Lumpur Lapindo Meningkat Sebelum Gempa

Minggu, 6 September 2009 13:11 WIB

Lumpur Lapindo (ANTARA/Sapto HP)Jakarta (ANTARA News) – Sebelum gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang berpusat di Tasikmalaya, Jabar, aktivitas semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jatim diketahui mengalami peningkatan cukup signifikan.

Mikroba “Google” Peluang Reklamasi Lumpur Lapindo

Senin, 2 November 2009 20:10 WIB |

Bogor (ANTARA News) – Mikroba “google” membuka peluang untuk mereklamasi lahan kritis, termasuk di antaranya lahan yang terkena semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Film Lumpur Lapindo Diluncurkan di AS

Minggu, 15 November 2009 16:40 WIB |

Lumpur Lapindo/ilustrasi (ANTARA/Eric Ireng)@Scottsdale, Arizona (ANTARA News) – Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak lama lagi dapat menyaksikan sebuah film dokumenter tentang tragedi bencana Lumpur Lapindo, “Mud Max”.

Walhi Laporkan Kasus Lapindo ke KPK

Selasa, 15 Desember 2009 15:10 WIB |

Dua aktivis Walhi melakukan aksi teatrikal di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12). (ANTARA/Rosa Panggabean)Jakarta (ANTARA News) – Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Selasa, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melaporkan dugaan korupsi dalam penanganan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Govt to issue new regulation on Lapindo mudflow settlement

Govt to issue new regulation on Lapindo mudflow settlement

Saturday, August 8, 2009 06:12 WIB

Jakarta (ANTARA News) – The government is to issue a new regulation on the settlement of the Lapindo mudflow problem in Sidoarjo, East Java, in view of a Supreme Court ruling dismissing human error as the disaster`s cause.

Minister/State Secretary Hatta Radjasa said here Friday the existing government regulation made in 2007 had to be replaced because the Surpeme Court had attributed the mudflow disaster to natural causes.

Volcano Lusi – Muddy Justice

Volcano Lusi – Muddy Justice

http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html

Three years ago mud volcano Lusi erupted in Indonesia, swallowing up 12 villages and displacing at least 40,000 people. International scientists and Indonesian activists allege that it was a manmade disaster, and that a gas-drilling operation by Lapindo Brantas owned by the country’s minister for Social Welfare was the cause of the eruption.  But lawyers are facing an uphill battle to gain compensation for the victim and as the courts continue to rule against their case, rumours of corruption abound.

During the making of this film Al Jazeera managed to obtain two confidential reports commissioned by Medco Energi – Lapindo Brantas’ partner in the drilling operation at the time of Volcano Lusi’s eruption.  Both reports are written by reputable international experts and throw light on what went wrong, and – as our film reveals – come up with detailed and damning conclusions about Lapindo’s handling of the drill site which have never before been made public. Read the report from TriTech Lukman Read the report from Neal Adams Services

 

Pengadilan Lapindo Terhambat Perbedaan Pendapat Ahli

Senin, 11 Mei 2009 | 19:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, 10 Mei 2009.

Pengadilan Lapindo terhambat perbedaan

Tuesday, 12 May 2009 03:00 WIB WASPADA ONLINE

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, Senin (11/5).

Semburan Lumpur Sidoarjo Tidak Mengandung Minyak Mentah

SIARAN PERS

 

SENIN, 11 MEI 2009 11:29 WIB

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR : 31/HUMAS DESDM/2009 Tanggal : 11 Mei 2009 SEMBURAN LUMPUR SIDOARJO TIDAK MENGANDUNG MINYAK MENTAH

Semburan Lumpur Bisa Dihentikan

Semburan Lumpur Bisa Dihentikan
SURYA/SUGIHARTO
Kondisi luapan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dua tahun tragedi luapan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006 ini membenamkan empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo. Ribuan orang kehilangan rumah dan mengungsi.
Jumat, 12 September 2008 | 16:36 WIB

Minyak di Lumpur Lapindo Harus Segera Ditangani

22/03/09 09:01
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah ataupun pihak Lapindo harus berhati-hati menyikapi keluarnya minyak dari lumpur Lapindo, Sidoarjo dan sebaiknya mulai memantau kawasan itu.

BP Migas Ambil Sampel Lumpur Lapindo

21/03/09 18:10
Sidoarjo (ANTARA News) – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Sabtu, mengambil sampel lumpur Lapindo menyusul ditemukannya cairan pekat yang menyerupai minyak mentah yang keluar dari semburan lumpur Lapindo.

Aksi Korban Lapindo di Depan Istana Dibubarkan Polisi

Polisi membubarkan korban Lapindo di depan Istana Negara.
20/03/2009 05:06 – Lumpur Lapindo
Aksi Korban Lapindo di Depan Istana Dibubarkan Polisi

Liputan6.com, Jakarta: Ratusan korban lumpur Lapindo yang tengah tertidur lelap di depan Istana Negara mendadak terusik oleh kedatangan personel Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Kamis (19/3) dini hari. Polisi meminta mereka segera membubarkan diri karena aksi mereka sudah melewati batas waktu. Namun permintaan polisi ditolak para pengunjuk rasa. Karena menolak dievakuasi, polisi terpaksa memindah paksa sejumlah pengunjuk rasa.

Massa Korban Lapindo Sambangi Lagi Istana

Jakarta (ANTARA Nedws) – Massa korban lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menyambangi Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berunjukrasa.

Ratusan Korban Lapindo Demo di Depan Istana

Jakarta (ANTARA News) – Ratusan korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, mendesak agar pihak PT Lapindo membayar ganti rugi sesuai dengan Peraturan Presiden No 14/2007.