Volcano Lusi – Muddy Justice

Volcano Lusi – Muddy Justice

http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html

Three years ago mud volcano Lusi erupted in Indonesia, swallowing up 12 villages and displacing at least 40,000 people. International scientists and Indonesian activists allege that it was a manmade disaster, and that a gas-drilling operation by Lapindo Brantas owned by the country’s minister for Social Welfare was the cause of the eruption.  But lawyers are facing an uphill battle to gain compensation for the victim and as the courts continue to rule against their case, rumours of corruption abound.

During the making of this film Al Jazeera managed to obtain two confidential reports commissioned by Medco Energi – Lapindo Brantas’ partner in the drilling operation at the time of Volcano Lusi’s eruption.  Both reports are written by reputable international experts and throw light on what went wrong, and – as our film reveals – come up with detailed and damning conclusions about Lapindo’s handling of the drill site which have never before been made public. Read the report from TriTech Lukman Read the report from Neal Adams Services

 

Indonesia: Java mudflow is human rights threat, says key body

Jakarta, 26 Feb. (AKI/Jakarta Post) – The displacement of thousands of mudflow victims from their homes in the East Java town of Sidoarjo by a mud volcano may constitute a human rights violation, Indonesia’s National Commission on Human Rights said.

Lapindo Belum Bayar Uang Muka Korban Lumpur

16/10/08 19:20

Sidoarjo (ANTARA News) – Warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. baik yang mendukung program pembayaran ganti rugi dengan cash and carry maupun ,i>cash and resettlement kini makin resah, karena hingga kini belum mendapat transfer pencairan dana 20 persen uang muka.Sebelumnya, warga korban lumpur yang mengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) juga resah, karena pasca Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) uang muka ganti rugi 20 persen, seharusnya 14 hari kemudian ditransfer, namun hingga kini tak kunjung masuk.

Pengungsi Lumpur Lapindo PBP Kesulitan Kontrak Rumah

Pengungsi Lumpur Lapindo PBP Kesulitan Kontrak Rumah

Sidoarjo (ANTARA News) – Pengungsi korban luapan lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong (PBP) Sidoarjo kini kebingungan tidak bisa mengontrak rumah, karena uang kontrak rumah dari PT Minarak Lapindo Jaya sudah habis untuk kebutuhan lebaran 2008 lalu.

Informasi yang dihimpun ANTARA, Sabtu menyebutkan, mereka berharap uang muka ganti rugi 20 persen segera dicairkan agar bisa segera keluar dari PBP dan mengontrak rumah.

Basuki Ahmad (45), salah satu pengungsi korban lumpur yang mengungsi di PBP mengatakan, uang Rp 2,5 juta yang diberikan PT MLJ, sudah habis untuk kebutuhan Lebaran 2008.

Menurut dia, kebanyakan warga kini tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah. Selain itu, uang sejumlah Rp2,5 juta, tidak cukup untuk mengontrak rumah layak huni.

“Harga rumah kontrakan saat ini sudah mahal. Apalagi untuk kontrakan di sekitar Sidoarjo, sudah sulit didapat. Jadi, kami sangat membutuhkan realisasi uang ganti rugi sebesar 20 persen agar kami bisa segera pindah untuk mengontrak rumah,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Maimun Siradj mengharapkan agar pencairan ganti rugi sebesar 20 persen itu secepatnya direalisasikan.

“Pengungsi saat ini amat membutuhkan uang tersebut untuk mengontrak rumah. Jika uang itu belum mereka terima, kemungkinan besar mereka belum bisa keluar dari PBP, karena mereka tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah,” katanya.

Menurut rencana sebanyak 565 Kepala Keluarga (KK) yang masih mengungsi di PBP berencana meninggalkan PBP usai Lebaran dan akan ditempati oleh pedagang, sekitar awal tahun 2009, setelah PBP direnovasi.

Sementara itu, Staf Sosial Support PT MLJ, Suliyono mengatakan hingga saat ini realisasi ganti rugi sebesar 20 persen bagi pengungsi di PBP masih terus berlangsung.

Ia menjelaskan, sebanyak 344 berkas dari 565 berkas sudah dilakukan penandatanganan akta jual beli, Selasa (7/10) dan Kamis (9/10) lalu dan uang bisa dicairkan paling cepat setelah 14 hari kerja sejak penandatanganan akta tersebut.

“Proses realisasi uang muka 20 persen ganti rugi masih terus berlangsung. Kami sudah menyediakan dana sekitar Rp37 miliar untuk uang muka ganti rugi 20 persen bagi seluruh pengungsi korban lumpur yang berada di Pasar Baru Porong,” tambahnya.(*)

COPYRIGHT © 2008

Tanggul Lumpur Ring Reno-Glagaharum Dibangun

Tanggul Lumpur Ring Reno-Glagaharum Dibangun

Sidoarjo, (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mulai Senin (6/10) akan membangun tanggul ring luar penahan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. di area perbatasan Renokenongo-Glagaharum, Porong Sidoarjo.

Staf Humas BPLS Ahmad Kusairi di Sidoarjo, Minggu mengatakan, pembangunan tanggul ring itu sekaligus penahan pond (kolam penampungan lumpur) yang akan dijadikan cadangan tempat pembuangan lumpur saat menormalisasi Kali Porong yang akan juga mulai dikerjakan pasca Lebaran ini.

“Ketika normalisasi Kali Porong dikerjakan, pembuangan lumpur akan dilakukan ke pond-pond, termasuk pond Renokenongo yang dikuatkan dengan tanggul sisi luar yang sedang akan kami kerjakan pasca lebaran ini. Kalau tanggul luar bisa terealisasi, pembuangan lumpur ke pond akan aman,” katanya.

Menyinggung masih adanya enam rumah yang bertahan (tidak mau dibebaskan) di area itu, Kusairi mengatakan pihaknya sudah melakukan pendekatan agar mereka mencapai kesepahaman dan siap meninggalkan rumah, pasca menerima realisasi uang muka ganti rugi 20 persen.

Ia juga mengaku BPLS sudah meminta kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk segera merealisasikan pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen kepada tiga rumah milik warga Renokenongo dan tiga rumah lainnya milik warga Glagaharum tersebut.

“MLJ sudah berjanji akan komitmen membayar uang muka ganti rugi keenam aset itu pasca lebaran ini,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan bahwa dibangunnya tanggul ring luar Renokenonego-Glagaharum itu sangat penting agar lumpur tidak meluber ke kawasan di luar area peta terdampak. (*)

COPYRIGHT © 2008

Potensi Gunung Lumpur Membentang di Pulau Jawa

29/08/08 16:27

Bandung (ANTARA News) – Para ahli geologi menyatakan bahwa potensi gunung lumpur (mud vulcano) membentang luas di daratan Pulau Jawa, sehingga di wilayah itu rentan terjadi semburan lumpur seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jatim.

Pansus Lumpur Minta BPLS Bentuk Tim Verifikasi Ganti Rugi 3 Desa

29/07/08 20:1

Sidoarjo (ANTARA News) – Panitia Khusus (Pansus) penanganan bencana lumpur meminta agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera membentuk tim verifikasi terkait ganti rugi untuk tiga desa, yakni Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Kejagung Perlu Dalami Kotak Hitam Pengeboran Lapindo

Kejagung Perlu Dalami Kotak Hitam Pengeboran Lapindo

Senin, 14 Juli 2008 | 20:52 WIB

JAKARTA, SENIN – Pihak Kejaksaan Agung perlu mendalami kotak hitam pengeboran PT Lapindo Brantas. Keterangan dalam kotak hitam itu dapat memberi petunjuk atas dugaan kesalahan teknis atau kesalahan manusia (human error)  dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Tenaga Panas Lumpur Lapindo

*Investor AS Bangun Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Lumpur Lapindo
Indopos-JAKARTA – Semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo selama dua tahun tanpa henti ternyata mengandung potensi bisnis besar. Buktinya, perusahaan energi asal Houston, Amerika Serikat, Vlocity Holding Inc berniat memanfaatkan panas tersebut untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Mensos Serahkan Kunci Rumah Kepada 100 Korban Lumpur Lapindo

03/07/08 20:02
Mensos Serahkan Kunci Rumah Kepada 100 Korban Lumpur Lapindo
Sidoarjo (ANTARA News) – Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah SE, Kamis menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 100 warga korban lumpur Lapindo Brantas di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo.

45 Korban Belum Terima 20 Persen

RADAR SIDOARJO Jumat, 23 Mei 2008

Berkas Terlambat Diverifikasi
SIDOARJO – Malang benar nasib 45 warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I ini. Saat warga lain telah menanti pelunasan ganti rugi 80 persen 28 Mei mendatang, mereka belum mendapatkan uang muka 20 persen. Berkas tersebut sempat tersendat karena masalah tanda tangan RT dan RW.

Hak Anak Korban Lapindo Terabakan

Kamis, 17 April 2008 | 17:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, anak-anak pengungsi korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo mengalami fase kejenuhan dan terabaikan haknya.

Warga Korban Lumpur Mengemis Massal Pasca Dihentikan Jatah Makanan

Jumat, 02 Mei 2008 20:39:00 Sidoarjo-RoL– Ratusan warga korban lumpur yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), Jumat melakukan aksi mengemis di sepanjang jalan Raya Porong, Sidoarjo, tepatnya di depan pintu masuk lokasi pengungsian Pasar Baru Porong (PBP).

Semburan Gas di Indramayu Belum Selesai Dikaji

Jumat, 2 Mei 2008 | 19:57 WIB

INDRAMAYU, JUMAT – Semburan gas yang terjadi di lahan persawahan di Blok Bendungan Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Indramayu sejak sebulan lalu, belum selesai dikaji penyebab serta dampaknya yang mungkin dapat terjadi. Namun, dari hasil penelitian sementara menyatakan, kandungan gas yang disemburkan itu tidak membahayakan.

Komnas HAM Desak Polda-Kejati Jatim Percepat Proses Hukum Lapindo

28/04/08 16:03 Surabaya (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mempercepat proses hukum kasus lumpur Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo yang terjadi sejak 29 Mei 2006.Desakan itu dikemukakan tiga komisioner Komnas HAM bersama lima anggota tim investigasi Komnas HAM untuk kasus lumpur ketika menemui Kajati Jatim Purwosudiro SH dan staf penyidik, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Sugiono dan staf penyidik, serta Gubernur Jatim H Imam Utomo dalam kesempatan terpisah di Surabaya, Senin.